Karyawan Multicon Minta KBN Hormati Hukum

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 25 Oktober 2016
 Karyawan Multicon Minta KBN Hormati Hukum

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Megapol Buruh yang tergabung dalam Persatuan Karyawan Lintas Multicon Indrajaya Terminal (PKLMIT) berunjuk rasa di gerbang PT. Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Jakarta Utara, meminta KBN menghormati hukum. KBN harus menunggu keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam sidang perdata eksekusi Lahan Depo Kontainer PT. Multicon.

“Kami sebagai karyawan Multicon menyayangkan langkah KBN, apalagi sebagai BUMN yang arogan. Padahal KBN wanprestasi terhadap MULTICON. Mereka tidak komitmen dengan kesepakatan perjanjian kerjasama pengelolahan depo yang berakhir tahun 2023,” ujar Ferry, pimpinan aksi buruh Multicon, di depan PT. KBN, Jakarta Utara, Senin (24/10/2016), dalam siaran pers yang diterima redaksi MP.

“Dengan kejadian ini, kami jadi sengsara, seharusnya mereka menunggu putusan pengadilan dulu dan perhatikan nasib kami juga, namun dari awal mereka (KBN) tidak punya itikad baik dengan kami,” katanya.

Ferry pun menduga adanya permainan kotor dengan ngototnya KBN ingin menguasai Multicon. “Melihat gerak-geriknya ada permainan KBN dengan Kontraktor yang ditunggangi oknum-oknum tertentu untuk mengambil Multicon dan menyisihkan kita padahal Perkara ini masih di gugat di Pengadilan serta kita laporkan ke Polda atas kasus penipuan dan perbuatan curang,” ujar Ferry.

Seharusnya, tambah Ferry, sesuai amanat UU BUMN punya kewajiban untuk mensejahterakan Masyarakat bukan memperkaya BUMN sendiri, jangan lah perusahan kami di obok-obok dan kita berharap presiden turun tangan menyelesaikan kasus ini,” ujarnya.

Seperti diketahui PT. Multicon Indrajaya Terminal adalah Perusahaan Nasional yang memegang Ekspor dan Impor antara 10-15% diseluruh Indonesia, Perusahaan tersebut juga ikut menunjang perekonomian nasional selama lebih 20 tahun ini.


Di tempat yang sama, Anwar, Karyawan yang sudah 5 tahun kerja di Multicon sangat menyayangkan langkah KBN, menurutnya, KBN seharusnya ikut membantu dan bukan ingin mengambil alih dengan tujuan tertentu, padahal pengadilan tidak ada perintah eksekusi sama sekali dan ini oknum dari KBN sendiri yang bermain,” katanya.

“Kami ada 2000 orang karyawan disini dan akan terus berjuang demi perusahaan tempat kami mencari makan untuk anak keluarga,” ujarnya.

Oleh karena itu, tambahnya, Multicon minta agar Presiden dan Kementerian BUMN RI memperhatikan serta mensupport kami dan beri peringatan kepada pihak KBN yang telah bersikap arogan serta tidak memenuhi komitmen perjanjian terhadap perusahaan tempat kami kerja,” tutupnya.

Sebelumnya, PT. KBN telah mengeluarkan pengumuman di halaman Koran Kompas perihal akan dilaksanakan eksekusi riil lahan Depo Container milik PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) seluas 57.330 m2 dan seluas 26.800 m2 yang terletak di areal Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Jakarta Utara namun PT. Multicon Indrajaya Terminal sebagai termohon eksekusi keberatan atas eksekusi tersebut dilaksanakan karena kasus perkara tersebut dalam Gugatan Perdata 385/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr masih dalam Proses Banding 271/Pdt/2015/PT.DKI dan Laporan Polisi No. LP/4756/X/2016/PMJ/Dit.Reskrimum, perihal Penipuan dan Perbuatan Curang sehingga perkara tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap (BHT).

Atas isu tersebut PT. Multicon Indrajaya Terminal menghimbau agar karyawan, Perusahaan Pelanggan/Pihak lain yang menempatkan kotainer atau benda bergerak lainnya didalam areal tersebut diatas untu tetap tenang dan tidak terpengaruh pengumuman PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero). (Reza Indrayana)

#Demo Buruh #PN Jakarta Utara #PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN)
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Rano Karno memandang kaum pekerja sebagai elemen vital yang menentukan arah ekonomi daerah
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Indonesia
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Di Indonesia sendiri, sejarah perjuangan buruh juga memiliki perjalanan panjang sejak masa kolonial ketika buruh mengalami berbagai bentuk penindasan, termasuk kerja paksa dan upah yang tidak manusiawi
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Indonesia
30 Ribu Aparat Amankan May Day 2026, Polisi Ingatkan Buruh jangan Anarkistis dan Terprovokasi
Ada dua agenda besar yang menjadi fokus pelayanan dan pengamanan aparat. Pertama, May Day Fiesta 2026 di kawasan Monas.
Dwi Astarini - Jumat, 01 Mei 2026
30 Ribu Aparat Amankan May Day 2026, Polisi Ingatkan Buruh jangan Anarkistis dan Terprovokasi
Indonesia
Upah Dinilai Tak Cukup untuk Hidup di Jakarta, Bos Buruh: Kami Kerja tapi Tetap Nombok
Buruh menggelar aksi demo menuntut kenaikan UMP DKI Jakarta 2026. KSPI menilai upah Rp 5,73 juta terlalu kecil dan tidak sesuai biaya hidup ibu kota.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 15 Januari 2026
Upah Dinilai Tak Cukup untuk Hidup di Jakarta, Bos Buruh: Kami Kerja tapi Tetap Nombok
Indonesia
Buruh akan Demo Serentak Kamis (15/1), Tuntut Revisi UMP DKI dan RUU Ketenagakerjaan
Ratusan buruh akan menggelar aksi serentak di Jakarta pada Kamis (15/1). Sejumlah tuntutan bakal dilayangkan, termasuk revisi UMP DKI.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 15 Januari 2026
Buruh akan Demo Serentak Kamis (15/1), Tuntut Revisi UMP DKI dan RUU Ketenagakerjaan
Indonesia
Buruh Demo Depan Istana Negara Minta Penaikan UMP 2026, Polisi Ingatkan untuk tak Provokasi
Aksi ini akan diikuti ribuan buruh dari berbagai daerah di Jawa Barat dan Jakarta dengan konvoi sepeda motor.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Januari 2026
Buruh Demo Depan Istana Negara Minta Penaikan UMP 2026, Polisi Ingatkan untuk tak Provokasi
Indonesia
Tolak UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp 5,7 Juta, Buruh Siap Tempuh Jalur Hukum
Penetapan UMP Jakarta 2026 mendapat penolakan. Para buruh siap mengambil jalur hukum untuk menolak kebijakan tersebut.
Soffi Amira - Senin, 29 Desember 2025
Tolak UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp 5,7 Juta, Buruh Siap Tempuh Jalur Hukum
Indonesia
UMP Jakarta 2026 Dianggap Terlalu Kecil, Presiden Partai Buruh: Gaji di Sudirman Lebih Kecil dari Pabrik Panci Karawang
UMP Jakarta 2026 dinilai terlalu kecil. Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan, bahwa gaji di Sudirman lebih kecil dibanding Karawang.
Soffi Amira - Senin, 29 Desember 2025
UMP Jakarta 2026 Dianggap Terlalu Kecil, Presiden Partai Buruh: Gaji di Sudirman Lebih Kecil dari Pabrik Panci Karawang
Indonesia
Ada Demo Buruh Tolak UMP Jakarta 2026 Hari ini, Polisi Jamin tak Ada Penutupan Jalan
Demo buruh tolak UMP Jakarta 2026 akan berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/12). Polisi mengatakan, tidak ada penutupan jalan.
Soffi Amira - Senin, 29 Desember 2025
Ada Demo Buruh Tolak UMP Jakarta 2026 Hari ini, Polisi Jamin tak Ada Penutupan Jalan
Indonesia
UMP 2026 Terancam Anjlok, Legislator PDIP Tagih Janji Hidup Layak Sesuai Konstitusi
UMP yang realistis seharusnya berada di angka 5,5 hingga 7,5 persen
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
UMP 2026 Terancam Anjlok, Legislator PDIP Tagih Janji Hidup Layak Sesuai Konstitusi
Bagikan