Karyawan Multicon Minta KBN Hormati Hukum

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 25 Oktober 2016
 Karyawan Multicon Minta KBN Hormati Hukum

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Megapol Buruh yang tergabung dalam Persatuan Karyawan Lintas Multicon Indrajaya Terminal (PKLMIT) berunjuk rasa di gerbang PT. Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Jakarta Utara, meminta KBN menghormati hukum. KBN harus menunggu keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam sidang perdata eksekusi Lahan Depo Kontainer PT. Multicon.

“Kami sebagai karyawan Multicon menyayangkan langkah KBN, apalagi sebagai BUMN yang arogan. Padahal KBN wanprestasi terhadap MULTICON. Mereka tidak komitmen dengan kesepakatan perjanjian kerjasama pengelolahan depo yang berakhir tahun 2023,” ujar Ferry, pimpinan aksi buruh Multicon, di depan PT. KBN, Jakarta Utara, Senin (24/10/2016), dalam siaran pers yang diterima redaksi MP.

“Dengan kejadian ini, kami jadi sengsara, seharusnya mereka menunggu putusan pengadilan dulu dan perhatikan nasib kami juga, namun dari awal mereka (KBN) tidak punya itikad baik dengan kami,” katanya.

Ferry pun menduga adanya permainan kotor dengan ngototnya KBN ingin menguasai Multicon. “Melihat gerak-geriknya ada permainan KBN dengan Kontraktor yang ditunggangi oknum-oknum tertentu untuk mengambil Multicon dan menyisihkan kita padahal Perkara ini masih di gugat di Pengadilan serta kita laporkan ke Polda atas kasus penipuan dan perbuatan curang,” ujar Ferry.

Seharusnya, tambah Ferry, sesuai amanat UU BUMN punya kewajiban untuk mensejahterakan Masyarakat bukan memperkaya BUMN sendiri, jangan lah perusahan kami di obok-obok dan kita berharap presiden turun tangan menyelesaikan kasus ini,” ujarnya.

Seperti diketahui PT. Multicon Indrajaya Terminal adalah Perusahaan Nasional yang memegang Ekspor dan Impor antara 10-15% diseluruh Indonesia, Perusahaan tersebut juga ikut menunjang perekonomian nasional selama lebih 20 tahun ini.


Di tempat yang sama, Anwar, Karyawan yang sudah 5 tahun kerja di Multicon sangat menyayangkan langkah KBN, menurutnya, KBN seharusnya ikut membantu dan bukan ingin mengambil alih dengan tujuan tertentu, padahal pengadilan tidak ada perintah eksekusi sama sekali dan ini oknum dari KBN sendiri yang bermain,” katanya.

“Kami ada 2000 orang karyawan disini dan akan terus berjuang demi perusahaan tempat kami mencari makan untuk anak keluarga,” ujarnya.

Oleh karena itu, tambahnya, Multicon minta agar Presiden dan Kementerian BUMN RI memperhatikan serta mensupport kami dan beri peringatan kepada pihak KBN yang telah bersikap arogan serta tidak memenuhi komitmen perjanjian terhadap perusahaan tempat kami kerja,” tutupnya.

Sebelumnya, PT. KBN telah mengeluarkan pengumuman di halaman Koran Kompas perihal akan dilaksanakan eksekusi riil lahan Depo Container milik PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) seluas 57.330 m2 dan seluas 26.800 m2 yang terletak di areal Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Jakarta Utara namun PT. Multicon Indrajaya Terminal sebagai termohon eksekusi keberatan atas eksekusi tersebut dilaksanakan karena kasus perkara tersebut dalam Gugatan Perdata 385/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr masih dalam Proses Banding 271/Pdt/2015/PT.DKI dan Laporan Polisi No. LP/4756/X/2016/PMJ/Dit.Reskrimum, perihal Penipuan dan Perbuatan Curang sehingga perkara tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap (BHT).

Atas isu tersebut PT. Multicon Indrajaya Terminal menghimbau agar karyawan, Perusahaan Pelanggan/Pihak lain yang menempatkan kotainer atau benda bergerak lainnya didalam areal tersebut diatas untu tetap tenang dan tidak terpengaruh pengumuman PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero). (Reza Indrayana)

#Demo Buruh #PN Jakarta Utara #PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN)
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Tolak UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp 5,7 Juta, Buruh Siap Tempuh Jalur Hukum
Penetapan UMP Jakarta 2026 mendapat penolakan. Para buruh siap mengambil jalur hukum untuk menolak kebijakan tersebut.
Soffi Amira - Senin, 29 Desember 2025
Tolak UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp 5,7 Juta, Buruh Siap Tempuh Jalur Hukum
Indonesia
UMP Jakarta 2026 Dianggap Terlalu Kecil, Presiden Partai Buruh: Gaji di Sudirman Lebih Kecil dari Pabrik Panci Karawang
UMP Jakarta 2026 dinilai terlalu kecil. Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan, bahwa gaji di Sudirman lebih kecil dibanding Karawang.
Soffi Amira - Senin, 29 Desember 2025
UMP Jakarta 2026 Dianggap Terlalu Kecil, Presiden Partai Buruh: Gaji di Sudirman Lebih Kecil dari Pabrik Panci Karawang
Indonesia
Ada Demo Buruh Tolak UMP Jakarta 2026 Hari ini, Polisi Jamin tak Ada Penutupan Jalan
Demo buruh tolak UMP Jakarta 2026 akan berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/12). Polisi mengatakan, tidak ada penutupan jalan.
Soffi Amira - Senin, 29 Desember 2025
Ada Demo Buruh Tolak UMP Jakarta 2026 Hari ini, Polisi Jamin tak Ada Penutupan Jalan
Indonesia
UMP 2026 Terancam Anjlok, Legislator PDIP Tagih Janji Hidup Layak Sesuai Konstitusi
UMP yang realistis seharusnya berada di angka 5,5 hingga 7,5 persen
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
UMP 2026 Terancam Anjlok, Legislator PDIP Tagih Janji Hidup Layak Sesuai Konstitusi
Indonesia
KSPI Batalkan Aksi Buruh 24 November, Tunggu Keputusan Upah Minimum 2026
KSPI dan Partai Buruh menunda aksi 24 November karena pemerintah belum mengumumkan kenaikan upah minimum 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 24 November 2025
KSPI Batalkan Aksi Buruh 24 November, Tunggu Keputusan Upah Minimum 2026
Indonesia
Antisipasi Demo Buruh, Polisi Siapkan Pengalihan Arus Lalu Lintas di Jakarta
Polisi menyiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional terkait demo buruh menolak kenaikan upah minimum 2026 di sekitar Istana Merdeka dan Gedung DPR RI, Senin (24/11).
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 24 November 2025
Antisipasi Demo Buruh, Polisi Siapkan Pengalihan Arus Lalu Lintas di Jakarta
Indonesia
Aksi Buruh Siap Geruduk Istana dan DPR, Kenaikan Upah Rp 90 Ribu Dinilai Terlalu Rendah
KSPI dan Partai Buruh memprotes kenaikan upah minimum 2026 yang disebut hanya naik rata-rata Rp 90 ribu per bulan. Aksi digelar di Jakarta hingga daerah lain.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 24 November 2025
Aksi Buruh Siap Geruduk Istana dan DPR, Kenaikan Upah Rp 90 Ribu Dinilai Terlalu Rendah
Indonesia
Kawasan Monas Macet Total, Buruh Tuntut UMP Naik Jadi Rp 6 Juta di Balai Kota
Massa buruh datang menuntut Gubernur Pramono Anung menaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta dari Rp 5.396.761 2025 menjadi Rp 6 juta pada 2026.
Wisnu Cipto - Senin, 17 November 2025
Kawasan Monas Macet Total, Buruh Tuntut UMP Naik Jadi Rp 6 Juta di Balai Kota
Indonesia
Hampir 2.000 Porsonel Kawal Demo di Monas, Orator Buruh Ingat-Ingat Pesan Kapolres!
Hampir 2.000 personel di lapangan itu tidak dibekali senjata api demi menjaga suasana aman dan nyaman.
Wisnu Cipto - Senin, 17 November 2025
Hampir 2.000 Porsonel Kawal Demo di Monas, Orator Buruh Ingat-Ingat Pesan Kapolres!
Berita Foto
Aksi Demo Buruh KASBI Tuntut Sahkan UU Ketenagakerjaan Pro Buruh di Gedung DPR
Massa buruh dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) tuntut sahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Pro Buruh di depang Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/11/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 06 November 2025
Aksi Demo Buruh KASBI Tuntut Sahkan UU Ketenagakerjaan Pro Buruh di Gedung DPR
Bagikan