'Karpet Merah' untuk WNA Tiongkok saat Larangan Mudik, Ini Kata Politisi PDIP

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 12 Mei 2021
'Karpet Merah' untuk WNA Tiongkok saat Larangan Mudik, Ini Kata Politisi PDIP

Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima. (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Masuknya Warga Negara Asing (WNA) Tiongkok ke Indonesia disaat pemerintah melarang mudik menjadi sorotan banyak pihak.

Wakil Ketua Komisi VI DPR, Aria Bima angkat bicara terkait kebijakan kontroversial tersebut. Menurutnya, ada ketentuan-ketentuan khusus yang sudah disepakati antar negara sehingga warga asing bisa masuk ke Indonesia.

Baca Juga

WN Tiongkok Masuk Indonesia, Imigrasi Pastikan Sudah Sesuai Prosedur

"Pastinya ada pertimbangan matang sampai warga asing masuk ke Indonesia. Warga kita juga boleh masuk ke negara mereka (Tiongkok)," kata Aria Bima, Rabu (12/5).

Politikus PDIP ini mengatakan ada ketergantungan negara yang cukup kuat sehingga masuknya WNA tidak bisa dihindari. Ia mencontohkan dulu Indonesia juga pernah ketergantungan dengan India sebagai penyuplai bahan baku vitamin C.

"Karena itu WNA India bisa masuk ke Indonesia. Ketika Negara India menutup diri, Indonesia kesulitan mencari bahan baku obat," katanya.

Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima. (MP/Ismail)
Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima. (MP/Ismail)

Kemudian yang terjadi saat ini, kata dia, Indonesia tergantung dengan Tiongkok terkait kebutuhan masker, serta alat-alat kesehatan. Ia pun meminta pada masyarakat tidak menyamakan kebijakan larangan mudik dengan masuknya WNA ke Indonesia.

"Larangan mudik adalah sebagai upaya pemerintah dalam mencegah penyebaran virus Corona. WNA Tiongkok ini tidak bisa dipersandingkan dengan larangan mudik," papar dia

Ia menambahkan jika sampai ada 1,5 juta orang mudik, maka potensi penyebaran virus Corona juga akan sangat besar. Hal itu yang membuat pemerintah melarang mudik. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga

Imigrasi Benarkan Warga Tiongkok Masuk ke Indonesia Lewat Bandara Soetta

#PDIP #TKA Tiongkok
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Ariyadi menegaskan bahwa menyeret-nyeret PDIP dalam narasi yang tidak berdasar hanya menunjukkan upaya memutarbalikkan fakta
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Indonesia
Aria Bima Ingatkan Mahasiswa Penggugat UU MD3 Soal Sistem Pengambilan Keputusan di Lembaga Legislatif
Politisi PDIP ini menduga tuntutan tersebut lahir dari narasi dan persepsi negatif di publik mengenai kinerja DPR
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 November 2025
Aria Bima Ingatkan Mahasiswa Penggugat UU MD3 Soal Sistem Pengambilan Keputusan di Lembaga Legislatif
Indonesia
Belasan TKA China Ilegal Kerja di Proyek Mal Area Kelapa Gading Diamankan Imigrasi
WNA China itu diketahui masuk ke Indonesia menggunakan visa kunjungan sehingga terjadi penyalahgunaan izin tinggal berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Wisnu Cipto - Jumat, 14 November 2025
Belasan TKA China Ilegal Kerja di Proyek Mal Area Kelapa Gading Diamankan Imigrasi
Berita Foto
Ariel Noah Bersama Vibrasi Suara Indonesia Sambangi Fraksi PDIP Bahas Royalti
Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto (kanan), Anggota Fraksi Banyu Biru (kedua kanan), menerima audiensi pengurus asosiasi Vibrasi Suara Indonesia (VISI) di antaranya Armand Maulana (kiri) dan Ariel NOAH (tengah), di Ruang Fraksi PDIP, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/11/2025).
Didik Setiawan - Senin, 10 November 2025
Ariel Noah Bersama Vibrasi Suara Indonesia Sambangi Fraksi PDIP Bahas Royalti
Indonesia
Bupati Ponorogo Ditangkap KPK, PDIP: Kami Minta Maaf karena Dia tak Amanah
PDI Perjuangan Jawa Timur menghomati kewenangan dan proses hukum terhadap kadernya itu yang sedang dilakukan KPK.
Dwi Astarini - Sabtu, 08 November 2025
Bupati Ponorogo Ditangkap KPK, PDIP: Kami Minta Maaf karena Dia tak Amanah
Indonesia
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Dalam praktiknya, para PKL yang tergabung dalam asosiasi tersebut banyak menemui kendala ketika mengakses permodalan ke institusi keuangan milik pemerintah (Himbara).
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Indonesia
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Makna Sumpah Pemuda tidak hanya soal persatuan teritorial, tetapi juga semangat kebangsaan dan kesadaran geopolitik yang menjadi fondasi kuat Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Indonesia
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Generasi muda tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Indonesia
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning, menolak usulan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Ia menilai, bahwa Soeharto merupakan sosok pelanggar HAM.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Indonesia
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
PDIP menyerahkan kasus dugaan korupsi proyek Whoosh kepada KPK. Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
Bagikan