'Karpet Merah' untuk WNA Tiongkok saat Larangan Mudik, Ini Kata Politisi PDIP

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 12 Mei 2021
'Karpet Merah' untuk WNA Tiongkok saat Larangan Mudik, Ini Kata Politisi PDIP

Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima. (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Masuknya Warga Negara Asing (WNA) Tiongkok ke Indonesia disaat pemerintah melarang mudik menjadi sorotan banyak pihak.

Wakil Ketua Komisi VI DPR, Aria Bima angkat bicara terkait kebijakan kontroversial tersebut. Menurutnya, ada ketentuan-ketentuan khusus yang sudah disepakati antar negara sehingga warga asing bisa masuk ke Indonesia.

Baca Juga

WN Tiongkok Masuk Indonesia, Imigrasi Pastikan Sudah Sesuai Prosedur

"Pastinya ada pertimbangan matang sampai warga asing masuk ke Indonesia. Warga kita juga boleh masuk ke negara mereka (Tiongkok)," kata Aria Bima, Rabu (12/5).

Politikus PDIP ini mengatakan ada ketergantungan negara yang cukup kuat sehingga masuknya WNA tidak bisa dihindari. Ia mencontohkan dulu Indonesia juga pernah ketergantungan dengan India sebagai penyuplai bahan baku vitamin C.

"Karena itu WNA India bisa masuk ke Indonesia. Ketika Negara India menutup diri, Indonesia kesulitan mencari bahan baku obat," katanya.

Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima. (MP/Ismail)
Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima. (MP/Ismail)

Kemudian yang terjadi saat ini, kata dia, Indonesia tergantung dengan Tiongkok terkait kebutuhan masker, serta alat-alat kesehatan. Ia pun meminta pada masyarakat tidak menyamakan kebijakan larangan mudik dengan masuknya WNA ke Indonesia.

"Larangan mudik adalah sebagai upaya pemerintah dalam mencegah penyebaran virus Corona. WNA Tiongkok ini tidak bisa dipersandingkan dengan larangan mudik," papar dia

Ia menambahkan jika sampai ada 1,5 juta orang mudik, maka potensi penyebaran virus Corona juga akan sangat besar. Hal itu yang membuat pemerintah melarang mudik. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga

Imigrasi Benarkan Warga Tiongkok Masuk ke Indonesia Lewat Bandara Soetta

#PDIP #TKA Tiongkok
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Pertemuan tersebut merupakan lanjutan setelah kedua tokoh bertemu pada Senin (28/9) malam.
Dwi Astarini - 2 jam, 51 menit lalu
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Indonesia
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Guruh Soekarnoputra meninggal dunia di usia 73 tahun, Sabtu (26/9). Ia meninggalkan karya dan lagu legendaris.
Soffi Amira - Sabtu, 26 September 2026
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Indonesia
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Tidak ada satu pun pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenal istilah partai koalisi, partai oposisi, shadow cabinet maupun partai penyeimbang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Olahraga
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Soekarno Cup 2026 resmi bergulir di Surabaya sebagai bagian peringatan HUT ke-81 RI, yang digagas Prananda Prabowo
Wisnu Cipto - Senin, 10 Agustus 2026
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Indonesia
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Memasuki agenda utama, sesi bedah buku autobiografi jilid 2 dan 3 ini dipandu langsung oleh jurnalis senior Bambang Harymurti yang bertindak sebagai moderator
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 Agustus 2026
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Indonesia
Dampak Putusan MK, PDIP Usulkan Anggaran MBG Rp 60 Triliun Tiap Tahun Dengan Target Terarah
Kelompok yang dinilai perlu menjadi prioritas, lanjutnya, meliputi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita yang berisiko mengalami gangguan gizi.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 31 Juli 2026
Dampak Putusan MK, PDIP Usulkan Anggaran MBG Rp 60 Triliun Tiap Tahun Dengan Target Terarah
Bagikan