'Karpet Merah' untuk WNA Tiongkok saat Larangan Mudik, Ini Kata Politisi PDIP

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 12 Mei 2021
'Karpet Merah' untuk WNA Tiongkok saat Larangan Mudik, Ini Kata Politisi PDIP

Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima. (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Masuknya Warga Negara Asing (WNA) Tiongkok ke Indonesia disaat pemerintah melarang mudik menjadi sorotan banyak pihak.

Wakil Ketua Komisi VI DPR, Aria Bima angkat bicara terkait kebijakan kontroversial tersebut. Menurutnya, ada ketentuan-ketentuan khusus yang sudah disepakati antar negara sehingga warga asing bisa masuk ke Indonesia.

Baca Juga

WN Tiongkok Masuk Indonesia, Imigrasi Pastikan Sudah Sesuai Prosedur

"Pastinya ada pertimbangan matang sampai warga asing masuk ke Indonesia. Warga kita juga boleh masuk ke negara mereka (Tiongkok)," kata Aria Bima, Rabu (12/5).

Politikus PDIP ini mengatakan ada ketergantungan negara yang cukup kuat sehingga masuknya WNA tidak bisa dihindari. Ia mencontohkan dulu Indonesia juga pernah ketergantungan dengan India sebagai penyuplai bahan baku vitamin C.

"Karena itu WNA India bisa masuk ke Indonesia. Ketika Negara India menutup diri, Indonesia kesulitan mencari bahan baku obat," katanya.

Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima. (MP/Ismail)
Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima. (MP/Ismail)

Kemudian yang terjadi saat ini, kata dia, Indonesia tergantung dengan Tiongkok terkait kebutuhan masker, serta alat-alat kesehatan. Ia pun meminta pada masyarakat tidak menyamakan kebijakan larangan mudik dengan masuknya WNA ke Indonesia.

"Larangan mudik adalah sebagai upaya pemerintah dalam mencegah penyebaran virus Corona. WNA Tiongkok ini tidak bisa dipersandingkan dengan larangan mudik," papar dia

Ia menambahkan jika sampai ada 1,5 juta orang mudik, maka potensi penyebaran virus Corona juga akan sangat besar. Hal itu yang membuat pemerintah melarang mudik. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga

Imigrasi Benarkan Warga Tiongkok Masuk ke Indonesia Lewat Bandara Soetta

#PDIP #TKA Tiongkok
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Kulturanesia menggelar pemutaran film Ghost in the Cell dalam rangka merayakan bulan Bung Karno.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Ambang batas parlemen ideal 38 kursi dengan PT nasional 5,5–6 persen
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Kebersamaan dan gotong royong menjadi kekuatan utama untuk mendorong perubahan yang berpihak kepada rakyat kecil.
Dwi Astarini - Senin, 04 Mei 2026
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Indonesia
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Rano Karno memandang kaum pekerja sebagai elemen vital yang menentukan arah ekonomi daerah
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Indonesia
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Di Indonesia sendiri, sejarah perjuangan buruh juga memiliki perjalanan panjang sejak masa kolonial ketika buruh mengalami berbagai bentuk penindasan, termasuk kerja paksa dan upah yang tidak manusiawi
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Bagikan