Karier Cawapres Jokowi Harus Habis di 2024 Demi Nasib PDIP

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Selasa, 10 Juli 2018
Karier Cawapres Jokowi Harus Habis di 2024 Demi Nasib PDIP

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Foto: MP

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Spekulasi siapa yang akan mendampingi Presiden Jokowi di Pilpres 2019 akan segera terbongkar. Apalagi Jokowi sendiri sudah mengakuinya di hadapan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri saat menggelar pertemuan di Istana Batu Tulis Bogor beberapa waktu lalu.

Dari pertemuan itu tersirat makna, Ketum PDIP itu menerima dan menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi yang punya hak prerogatif memilih wakilnya.

Tidak menutup kemungkinan calon yang diungkap Jokowi kepada Megawati sudah memenuhi kehendak politik PDIP. Pastinya PDIP tidak mau cawapres pilihan Jokowi itu menghalangi misi PDIP di 2024 mendatang.

"Jokowi harus mencari calon yang habis di 2024 karena kalau Tidak PDIP akan terganggu," kata Pengamat Politik Voxpol Center Pangi Syarwi saat dimintai keterangan, Selasa (10/7).

jokowi mega
Presiden Jokowi dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Foto: Twitter Pramono Anung

Menurut Pangi, ada sejumlah opsi yang bisa dijadikan pilihan jika PDIP sendiri ingin kembali memenangkan Jokowi di Pilpres 2019. "Harus ada figur yang dijual, dari kalangan profesional, kalangan santri atau bahkan militer," tutur dia.

Namun, lanjut Pangi, melihat isu sentimen SARA yang begitu kuat maka tidak menutup kemungkinan Cawapres Jokowi bisa dari basis santri. "Untuk wakil Jokowi menurut saya PDIP bisa mengambil basis santri, ini untuk melawan isu tersebut," kata dia.

Pangi menambahkan nantinya PDIP tinggal bagaimana mencitrakan sosok personal cawapres itu dengan memanfaatkan isu dan perilaku pemilih.

"Ini menentukan PDIP kembali menang di 2019, membaca tren pelaku pemilih misalnya membaca perilaku milenial, memperhatikan akar rumput dan terakhir adalah program yang dijual ke masyarakat," tandas dia. (Fdi)

#Bursa Cawapres Jokowi #PDIP
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Wisnu Cipto

Jurnalis dan penulis profesional selama dua dekade di industri media, mulai dari koran, televisi, hingga konten digital. Lulusan FISIP UI terlatih merangkai kata-kata terkait isu sosial-budaya-politik-hukum secara akurat dan relevan bagi pembaca, dengan kiblat kode etik jurnalistik dan verifikasi-verifikasi-verifikasi ... Pemegang sertifikasi kompetensi dari Lembaga Pers Dr.Soetomo (LPDS), yang coba terus belajar berkarya dengan 'hati'.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Pertemuan tersebut merupakan lanjutan setelah kedua tokoh bertemu pada Senin (28/9) malam.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Indonesia
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Guruh Soekarnoputra meninggal dunia di usia 73 tahun, Sabtu (26/9). Ia meninggalkan karya dan lagu legendaris.
Soffi Amira - Sabtu, 26 September 2026
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Indonesia
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Tidak ada satu pun pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenal istilah partai koalisi, partai oposisi, shadow cabinet maupun partai penyeimbang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Olahraga
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Soekarno Cup 2026 resmi bergulir di Surabaya sebagai bagian peringatan HUT ke-81 RI, yang digagas Prananda Prabowo
Wisnu Cipto - Senin, 10 Agustus 2026
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Indonesia
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Memasuki agenda utama, sesi bedah buku autobiografi jilid 2 dan 3 ini dipandu langsung oleh jurnalis senior Bambang Harymurti yang bertindak sebagai moderator
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 Agustus 2026
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Bagikan