Karantina di Hotel Dihentikan, Pusat Bakal Bantu Pengadaan Fasilitas Isolasi di Daerah

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 10 Juni 2021
Karantina di Hotel Dihentikan, Pusat Bakal Bantu Pengadaan Fasilitas Isolasi di Daerah

Wisma isolasi pasien COVID-19. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pembiayaan pusat untuk hotel, penginapan, dan wisma sebagai lokasi isolasi mandiri COVID-19, akan dihentikan untuk sementara sejak 15 Juni 2021. Selama ini kebanyakan hotel, penginapan dan wisma yang menjadi lokasi karantina dibiayai menggunakan anggaran BNPB. Akan tetapi, BNPB kehabisan dana untuk membiayai hotel karantina.

Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito mengemukakan, pemerintah pusat siap membantu pengadaan fasilitas isolasi dan karantina mandiri di daerah-daerah dalam upaya desentralisasi pembiayaan yang akan dilakukan secara bertahap.

Baca Juga:

BNPB Kehabisan Dana Biayai Hotel-Hotel Karantina Pasien Isolasi Mandiri COVID-19

"Hal ini menimbang, upaya penanganan COVID-19 terbaik sesuai dengan tantangan dari setiap daerah dapat disesuaikan secara lebih efektif," kata Wiku Adisasmito dalam pernyataan di Jakarta, Kamis (10/6).

Pemerintah pusat melalui kesepakatan antar-kementerian dan lembaga terkait bersama jajaran pemerintah daerah memutuskan untuk mendesentralisasi pembiayaan isolasi mandiri yang dilakukan secara bertahap. Awalnya, pembiayaan itu dilakukan tersentral oleh pemerintah pusat dan ke depannya akan terdesentralisasi di daerah-daerah.

Wisma Atlet. (Foto: Antara)
Caption

Dalam pelaksanaannya, pemerintah pusat siap membantu pemerintah daerah yang mengalami kendala, khususnya dalam pengadaan fasilitas isolasi maupun karantina mandiri.

Hal itu dilakukan dengan memanfaatkan forum komunikasi bersama pemerintah pusat agar dapat mencari jalan keluar bersama-sama.

Selain itu, pusat juga akan terus melakukan tindakan cepat dengan melakukan koordinasi dan bantuan yang diberikan untuk mempermudah daerah mengendalikan kasus yang sedang meningkat usai libur Lebaran 1442 Hijriah.

"Beberapa contoh dari langkah koordinasi itu, seperti mengkonversi tempat tidur untuk pelayanan kesehatan dan intensifikasi pelaksanaan PPKM mikro untuk mengetatkan kembali protokol kesehatan," ujarnya. (Knu)

Baca Juga:

Satgas COVID-19 Mewanti-wanti Gelombang Kedua COVID-19

#Wisma Atlet #BNPB #COVID-19 #Anggaran COVID #DKI Jakarta #Hotel
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Setiap Sabtu Warga Bisa Masuk Balai Kota, Lihat Langsung Kerja Pimpinan Jakarta
Ajak masyarakat kenal lebih dekat dengan kompleks Balai Kota melalui rangkaian tur, kegiatan edukasi, seni, budaya, kuliner, komunitas, hingga layanan publik.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Setiap Sabtu Warga Bisa Masuk Balai Kota, Lihat Langsung Kerja Pimpinan Jakarta
Indonesia
Pemprov DKI Sebut Pembangunan Giant Sea Wall Harus Libatkan Masyarakat
Pengelolaan pantura juga tidak dapat dikerjakan satu institusi mengingat kawasan ini merupakan satu bentang wilayah yang melintasi batas administratif, sektor, dan kewenangan.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Sebut Pembangunan Giant Sea Wall Harus Libatkan Masyarakat
Indonesia
Petugas Damkar Terlibat Penipuan Rp 70 Juta, Autodipecat
Pramono mengaku telah meminta Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan untuk menindak tegas pihak yang terbukti terlibat.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Petugas Damkar Terlibat Penipuan Rp 70 Juta, Autodipecat
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Api di TPA Jatibarang Semarang masih Berkobar, BNPB Sebut Pemadaman Dilakukan Lintas Sektor
Operasi pemadaman dan pendinginan melibatkan kolaborasi lintas sektor.
Dwi Astarini - Kamis, 01 Oktober 2026
Api di TPA Jatibarang Semarang masih Berkobar, BNPB Sebut Pemadaman Dilakukan Lintas Sektor
Indonesia
Gubernur Pramono akan Groundbreaking Pengembangan Blok M Hub Pekan Depan
Pramono menyebut proyek kawasan berorientasi transit itu digarap PT MRT Jakarta yang akan bekerja sama dengan salah satu pengembang besar.
Dwi Astarini - Kamis, 01 Oktober 2026
Gubernur Pramono akan Groundbreaking Pengembangan Blok M Hub Pekan Depan
Indonesia
Pemprov DKI Jakarta Cabuti Tiang Listrik, Menata Jaringan Kabel Udara tak Terpakai
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menargetkan seluruh kabel udara dapat diturunkan ke bawah tanah secara bertahap dalam lima tahun mendatang.
Dwi Astarini - Rabu, 30 September 2026
Pemprov DKI Jakarta Cabuti Tiang Listrik, Menata Jaringan Kabel Udara tak Terpakai
Indonesia
Gubernur Pramono Pastikan Penyusuaian Tarif Transportasi Umum Tak Bebani Masyaraka
Pramono berencana menaikkan tarif layanan Transjakarta dan Transjabodetabek pada 1 Januari 2027.
Dwi Astarini - Rabu, 30 September 2026
Gubernur Pramono Pastikan Penyusuaian Tarif Transportasi Umum Tak Bebani Masyaraka
Indonesia
Gubernur Pramono Klaim Transportasi Jakarta Lebih Baik daripada New York
Pramono menyebut salah satu hal yang menjadi perhatian Mamdani yakni bagaimana Jakarta mengintegrasikan berbagai moda transportasi dengan dukungan subsidi pemerintah daerah.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Gubernur Pramono Klaim Transportasi Jakarta Lebih Baik daripada New York
Bagikan