Kapolri Ungkap Ada Kelompok Berupaya Hambat Kemajuan di Papua

MerahPutih.com - Pembangunan di Papua kini jadi fokus pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Bumi Cenderawasih itu.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa TNI-Polri akan bersinergi untuk mengawal seluruh kebijakan pemerintah Indonesia terkait dengan pembangunan di Papua.

TNI-Polri, kata Sigit, sudah berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR.

Baca Juga:

Kapolri Dijadwalkan Resmikan Mapolda Papua di Jayapura

Hal itu dilakukan demi mengetahui apa yang menjadi kendala dalam program pembangunan infrastruktur di tanah Papua.

Setelah adanya proses koordinasi tersebut, Sigit menyebut bahwa, peran dari TNI-Polri diperlukan guna memastikan seluruh kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di Papua, dapat berjalan dengan maksimal.

"Tentunya TNI-Polri hadir untuk memastikan semua bisa berjalan dengan baik," kata Sigit dalam pengarahan Panglima dan Kapolri kepada prajurit TNI-Polri di wilayah Papua, Senin (9/1).

Adapun kebijakan pemerintah terkait program prioritas di Papua di antaranya, pembangunan destinasi wisata, pengembangan kawasan perkotaan, dan infrastruktur kawasan pertanian.

Sementara itu, major project di antaranya, pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), pengembangan bandara, dan beberapa program terkait pemekaran, serta penugasan khusus tenaga kesehatan di Papua dan Papua Barat.

Sigit mengungkapkan, dalam mengawal seluruh kebijakan pemerintah di Papua, pihaknya melakukan dua pendekatan yakni soft approach dan hard approach.

Dalam hal ini, pendekatan lunak yang dilakukan dengan memberikan edukasi, proses sosialisasi, peningkatan kualitas sektor pendidikan dan SDM.

"Sehingga terjadi transfer knowledge yang lebih cepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua terkait dengan program pembangunan yang saat ini sedang dilaksanakan," ujar Sigit di hadapan prajurit TNI-Polri.

Baca Juga

Lukas Enembe Bisa Resmikan Kantor Gubernur Papua Jadi Perhatian KPK

Meski begitu, Sigit menekankan, TNI-Polri juga akan melakukan hard approach kepada seluruh pihak yang ingin menggagalkan kebijakan pemerintah demi kesejahteraan masyarakat Papua.

Sigit mencontohkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang terus melakukan serangan. Sehingga berdampak pada terhambatnya proses pembangunan.

"Tentunya kami harus lakukan langkah-langkah penindakan penegakan hukum di lapangan secara tegas dan terukur tentunya," ucap Sigit.

Dalam penegakan hukum tersebut, Sigit menyatakan bahwa, pihaknya selalu berkoordinasi dan komunikasi dengan Komnas HAM baik di tingkat pusat maupun wilayah Papua.

Hal itu guna memastikan langkah penegakan hukum yang diambil telah proporsional.

"Agar penegakan hukum yang kami lakukan bisa tepat sasaran dan tidak berdampak ke masyarakat yang mungkin kemudian menjadi korban yang seharusnya bukan bagian dari kelompok kriminal bersenjata," tutur mantan Kabareskrim Polri ini.

Di kesempatan yang sama, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyatakan, ke depannya akan diambil kebijakan yang sesuai guna menyukseskan seluruh program atau kebijakan pemerintah di tanah Papua.

"Sehingga kami dapat mengambil keputusan kebijakan percepatan pembangunan di Papua. Sesuai dengan kebijakan pemerintah, meningkatkan kesejahteraan," jelas Yudo.

Oleh karenanya, Yudo kembali menegaskan bahwa, TNI dan Polri akan siap dengan maksimal dan profesional dalam mengawal seluruh kebijakan Pemerintah membangun Papua.

"Tentunya ini perlu dukungan dari TNI-Polri untuk memberikan jaminan keamanan bagi seluruh pekerjanya dan juga infrastruktur yang lain," tutup Yudo. (Knu)

Baca Juga:

Penyuap Lukas Enembe Dapat 3 Proyek Puluhan Miliar di Papua