Kapolri Ungkap Ada Kelompok Berupaya Hambat Kemajuan di Papua

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 09 Januari 2023
Kapolri Ungkap Ada Kelompok Berupaya Hambat Kemajuan di Papua

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono di Papua. (Foto: Humas Polri)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pembangunan di Papua kini jadi fokus pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Bumi Cenderawasih itu.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa TNI-Polri akan bersinergi untuk mengawal seluruh kebijakan pemerintah Indonesia terkait dengan pembangunan di Papua.

TNI-Polri, kata Sigit, sudah berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR.

Baca Juga:

Kapolri Dijadwalkan Resmikan Mapolda Papua di Jayapura

Hal itu dilakukan demi mengetahui apa yang menjadi kendala dalam program pembangunan infrastruktur di tanah Papua.

Setelah adanya proses koordinasi tersebut, Sigit menyebut bahwa, peran dari TNI-Polri diperlukan guna memastikan seluruh kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di Papua, dapat berjalan dengan maksimal.

"Tentunya TNI-Polri hadir untuk memastikan semua bisa berjalan dengan baik," kata Sigit dalam pengarahan Panglima dan Kapolri kepada prajurit TNI-Polri di wilayah Papua, Senin (9/1).

Adapun kebijakan pemerintah terkait program prioritas di Papua di antaranya, pembangunan destinasi wisata, pengembangan kawasan perkotaan, dan infrastruktur kawasan pertanian.

Sementara itu, major project di antaranya, pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), pengembangan bandara, dan beberapa program terkait pemekaran, serta penugasan khusus tenaga kesehatan di Papua dan Papua Barat.

Sigit mengungkapkan, dalam mengawal seluruh kebijakan pemerintah di Papua, pihaknya melakukan dua pendekatan yakni soft approach dan hard approach.

Dalam hal ini, pendekatan lunak yang dilakukan dengan memberikan edukasi, proses sosialisasi, peningkatan kualitas sektor pendidikan dan SDM.

"Sehingga terjadi transfer knowledge yang lebih cepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua terkait dengan program pembangunan yang saat ini sedang dilaksanakan," ujar Sigit di hadapan prajurit TNI-Polri.

Baca Juga

Lukas Enembe Bisa Resmikan Kantor Gubernur Papua Jadi Perhatian KPK

Meski begitu, Sigit menekankan, TNI-Polri juga akan melakukan hard approach kepada seluruh pihak yang ingin menggagalkan kebijakan pemerintah demi kesejahteraan masyarakat Papua.

Sigit mencontohkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang terus melakukan serangan. Sehingga berdampak pada terhambatnya proses pembangunan.

"Tentunya kami harus lakukan langkah-langkah penindakan penegakan hukum di lapangan secara tegas dan terukur tentunya," ucap Sigit.

Dalam penegakan hukum tersebut, Sigit menyatakan bahwa, pihaknya selalu berkoordinasi dan komunikasi dengan Komnas HAM baik di tingkat pusat maupun wilayah Papua.

Hal itu guna memastikan langkah penegakan hukum yang diambil telah proporsional.

"Agar penegakan hukum yang kami lakukan bisa tepat sasaran dan tidak berdampak ke masyarakat yang mungkin kemudian menjadi korban yang seharusnya bukan bagian dari kelompok kriminal bersenjata," tutur mantan Kabareskrim Polri ini.

Di kesempatan yang sama, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyatakan, ke depannya akan diambil kebijakan yang sesuai guna menyukseskan seluruh program atau kebijakan pemerintah di tanah Papua.

"Sehingga kami dapat mengambil keputusan kebijakan percepatan pembangunan di Papua. Sesuai dengan kebijakan pemerintah, meningkatkan kesejahteraan," jelas Yudo.

Oleh karenanya, Yudo kembali menegaskan bahwa, TNI dan Polri akan siap dengan maksimal dan profesional dalam mengawal seluruh kebijakan Pemerintah membangun Papua.

"Tentunya ini perlu dukungan dari TNI-Polri untuk memberikan jaminan keamanan bagi seluruh pekerjanya dan juga infrastruktur yang lain," tutup Yudo. (Knu)

Baca Juga:

Penyuap Lukas Enembe Dapat 3 Proyek Puluhan Miliar di Papua

#Kapolri #Panglima TNI #Papua
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Yusri Sebut Polisi Temukan Unsur Makar Dalam Penyadapan Dilakukan Mantan Kapolri Listyo
Proses penyelidikan dan penyidikan masih berlangsung. Hingga Selasa, Polri belum menetapkan tersangka baru dalam perkara tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - 1 jam, 33 menit lalu
Yusri Sebut Polisi Temukan Unsur Makar Dalam Penyadapan Dilakukan Mantan Kapolri Listyo
Indonesia
Kapolri Ungkap Peran Ahrie Sonta dalam Dugaan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo
Ahrie diduga menerima perintah penyadapan yang berasal dari mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Kapolri Ungkap Peran Ahrie Sonta dalam Dugaan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo
Indonesia
Kapolri Ungkap 5 Tahapan Modus Penyadapan Ilegal, dari Perintah hingga Penghapusan Data
Dugaan praktik penyadapan tersebut berlangsung melalui lima tahapan, mulai dari pemberian perintah hingga penghapusan data hasil penyadapan.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Kapolri Ungkap 5 Tahapan Modus Penyadapan Ilegal, dari Perintah hingga Penghapusan Data
Indonesia
Kapolri Sebut Penyadapan Ilegal Langgar Perkap, ini Prosedur yang Seharusnya
Penyadapan harus didasarkan pada permintaan tertulis penyidik yang dilengkapi persyaratan tertentu.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Kapolri Sebut Penyadapan Ilegal Langgar Perkap, ini Prosedur yang Seharusnya
Indonesia
Polri Geledah Rumah Listyo Sigit, Sita Log Data Penyadapan hingga 15 Ponsel
Keberadaan log data penyadapan menjadi salah satu barang bukti penting dalam perkara tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Polri Geledah Rumah Listyo Sigit, Sita Log Data Penyadapan hingga 15 Ponsel
Indonesia
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Laporan masyarakat penting untuk membantu kepolisian mengungkap praktik pemerasan dan premanisme yang menyasar para pencari kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Indonesia
Selain Presiden Prabowo, Listyo Sigit dkk Diduga Juga Sadap Sejumlah Pejabat
Jenderal LSP yang menjabat kapolri pada periode kejadian diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Selain Presiden Prabowo, Listyo Sigit dkk Diduga Juga Sadap Sejumlah Pejabat
Indonesia
Kapolri Perintahkan Kabareskrim dan Kapolda Berantas Calo Tenaga Kerja
Praktik percaloan dan pungli masih menjadi persoalan yang merugikan masyarakat, terutama para pencari kerja yang tengah berjuang mendapatkan pekerjaan.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Perintahkan Kabareskrim dan Kapolda Berantas Calo Tenaga Kerja
Berita Foto
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto berjabat tangan degan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat rapat kerja di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 12 November 2026
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR  Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Indonesia
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri, Dugaan Penyadapan Ilegal Turut Dibahas
Prabowo membahas dugaan penyadapan ilegal saat bertemu 10 mantan Kapolri di Hambalang. Dasco mengungkap isu tersebut turut disinggung dalam pertemuan.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri, Dugaan Penyadapan Ilegal Turut Dibahas
Bagikan