Kapolri Sebut Pelanggaran Disiplin dan Pidana Anak Buahnya Alami Penurunan

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 24 Januari 2022
Kapolri Sebut Pelanggaran Disiplin dan Pidana Anak Buahnya Alami Penurunan

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan sambutan dalam kegiatan Ground Breaking Pembangunan RS Muhammadiyah Bandung Selatan, Minggu (23/1/2022). ANTARA/HO-Polri

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Perbuatan menyimpang anggota kepolisian diklaim mengalami penurunan.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan, penyimpangan anggota Polri menurun selama tahun 2021.

Penyimpangan itu terdiri dari pelanggaran disiplin hingga pidana.

"Dalam hal penyimpangan anggota Polri, pelanggaran disiplin, kode etik profesi Polri dan pidana di tahun 2021, seluruhnya mengalami penurunan," kata Sigit dalam rapat kerja dengan Komisi III di kompleks parlemen, Senin (24/1).

Baca Juga:

Kapolri Peringatkan Petugas Tak Kecolongan Awasi Karantina Wisatawan di Bali

Pelanggaran disiplin menurun 20,67 persen, pelanggaran kode etik profesi Polri menurun 37,29 persen. Lalu pidana oleh anggota Polri menurun 18,31 persen.

"Tentunya data ini menunjukkan bahwa Polri secara bertahap melakukan perbaikan. Meskipun masih terjadi beberapa kejadian dan persepsi yang berkembang di media, baik media mainstream maupun media sosial, terkait pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri," ujar mantan Kapolda Banten itu.

Mengantisipasi penyimpangan anggota, Kapolri Jenderal Sigit meminta pengawasan hingga tingkat polsek.

"Polri telah melakukan penelitian terkait dengan penyebab penyimpangan-penyimpangan, antara lain penyebab penyimpangan terdiri dari faktor individu dan faktor organisasi," kata Sigit.

Sigit berjanji menindak anggota Polri yang menyimpang secara terbuka. Untuk anggota yang kerja dan prestasinya baik akan diberikan penghargaan.

Sigit juga akan merevitalisasi aplikasi Polisiku di tahun 2022. Aplikasi itu akan berubah nama menjadi Presisi Polri dengan sejumlah peningkatan.

"Pada tahun 2022 kami akan melakukan revitalisasi aplikasi Polisiku, dengan mengubah nama menjadi aplikasi Presisi Polri sehingga masyarakat akan lebih cepat dan mudah dalam mendapatkan berbagai layanan kepolisian," kata dia.

Baca Juga:

Tingkat Kepercayaan Polri Turun, Kapolri Instruksikan Personelnya Tak Menyimpang

Ia menjelaskan, aplikasi Presisi Polri akan jadi aplikasi tunggal yang menggabungkan aplikasi layanan kepolisian. Masyarakat nantinya bisa membuat SKCK di aplikasi Presisi Polri.

"Yaitu bidang lalu lintas, pembuatan SKCK, pelayanan SPKT, bidang penegakan hukum, dan pengawasan," kata Kapolri.

Ke depan, seluruh pelayanan kepolisian dapat diakses dalam genggaman.

"Polri akan terus melakukan sosialisasi terhadap pelayanan ini secara masif," ujarnya.

Dalam rapat ini, Kapolri juga memaparkan hasil kerja memerangi narkoba di Indonesia. Kapolri menyebut barang bukti yang diamankan dari kasus narkoba mencapai Rp 80 triliun lebih.

"Kejahatan narkoba yang merupakan permasalahan besar bangsa Indonesia. Polri berhasil mengamankan barang-bukti senilai Rp 88,423 triliun," kata mantan Kabareskrim Polri ini.

Sigit mengatakan, pengungkapan kasus narkoba berhasil menyelamatkan puluhan juta jiwa dari bahaya narkoba.

"Menyelamatkan 39,8 juta jiwa masyarakat Indonesia dari risiko bahaya narkoba," kata Sigit. (Knu)

Baca Juga:

Kapolri Minta Anggotanya Dengarkan Kemauan Masyarakat

#Kapolri #Listyo Sigit Prabowo #Polri
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Dari ketentuan konstitusional itu lahir konsep negara nomokrasi konstitusional yang menempatkan hukum dan demokrasi sebagai fondasi utama .
Alwan Ridha Ramdani - 2 jam, 21 menit lalu
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Indonesia
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
Dari ketentuan konstitusional itu lahir konsep negara nomokrasi konstitusional yang menempatkan hukum dan demokrasi sebagai fondasi utama penyelenggaraan negara.
Alwan Ridha Ramdani - 2 jam, 23 menit lalu
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
Indonesia
Anggota Komisi III Protes Fit & Proper Test Kapolri di DPR Tidak Boleh Dihapus
Jika usulan itu nanti diterapkan, posisi Kapolri akan setara dengan menteri karena tidak melalui proses penyaringan di legislatif.
Wisnu Cipto - Minggu, 14 Desember 2025
Anggota Komisi III Protes Fit & Proper Test Kapolri di DPR Tidak Boleh Dihapus
Indonesia
Reformasi Polri Harus Menyasar Isu Pengangkatan Kapolri dan Jabatan Sipil Polisi Aktif
Di tengah tuntutan publik atas transparansi penegakan hukum dan peningkatan integritas aparat, muncul perdebatan mengenai kemungkinan Presiden menunjuk langsung Kapolri tanpa persetujuan DPR.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 Desember 2025
Reformasi Polri Harus Menyasar Isu Pengangkatan Kapolri dan Jabatan Sipil Polisi Aktif
Indonesia
Buntut Perkap Soal Polisi Isi Jabatan Sipil, Pengamat Desak Prabowo Ganti Kapolri
Perkap mengatur penugasan anggota Polri aktif di 17 kementerian dan lembaga di luar struktur kepolisian itu dinilai tidak mencerminkan penghormatan terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 Desember 2025
Buntut Perkap Soal Polisi Isi Jabatan Sipil, Pengamat Desak Prabowo Ganti Kapolri
Indonesia
Perkap Polri 10/2025 Dikritik Mahfud MD, Dinilai Langgar Putusan MK
Mahfud MD menilai Perkap Polri Nomor 10 Tahun 2025 tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan UU Polri serta Putusan MK.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 13 Desember 2025
Perkap Polri 10/2025 Dikritik Mahfud MD, Dinilai Langgar Putusan MK
Indonesia
Komisi III DPR: Perkap Polri 10/2025 Jawab Kekaburan Norma Penugasan Anggota Polri
Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menilai Perkap Polri No. 10 Tahun 2025 sebagai langkah konstitusional menindaklanjuti Putusan MK.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 13 Desember 2025
Komisi III DPR: Perkap Polri 10/2025 Jawab Kekaburan Norma Penugasan Anggota Polri
Indonesia
Dankodiklat TNI Buka Tarkorna XV, GM FKPPI Luncurkan Transformasi Berbasis AI
Dankodiklat TNI membuka Tarkorna XV. Pada acara ini, GM FKPPI meluncurkan transformasi berbasis AI.
Soffi Amira - Jumat, 12 Desember 2025
Dankodiklat TNI Buka Tarkorna XV, GM FKPPI Luncurkan Transformasi Berbasis AI
Indonesia
RS Polri Serahkan 7 Jenazah Korban Kebakaran Toko Drone ke Keluarga
Pihaknya tidak menarik biaya sepeser pun untuk proses tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 10 Desember 2025
RS Polri Serahkan 7 Jenazah Korban Kebakaran Toko Drone ke Keluarga
Indonesia
Da'i Bachtiar Minta Aturan Pemilihan Kapolri Dikaji Ulang untuk Hindari Beban Politik
Da'i Bachtiar menegaskan bahwa masukan ini hanyalah salah satu dari sekian banyak pertimbangan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Desember 2025
Da'i Bachtiar Minta Aturan Pemilihan Kapolri Dikaji Ulang untuk Hindari Beban Politik
Bagikan