Kapolri Perintahkan Kawal Distribusi Bahan Pembangunan IKN Nusantara

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 24 Juni 2022
Kapolri Perintahkan Kawal Distribusi Bahan Pembangunan IKN Nusantara

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.(Foto: Div Humas Polri)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Indonesia sentris dengan semangat pemerataan perekonomian di seluruh Indonesia, termasuk pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

Pembangunan IKN Nusantara ini, rencananya dimulai pada Agustus 2022. Presiden Joko Widodo telah memerintahkan pembangunan harus berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tenggat waktu yang telah direncanakan.

Baca Juga:

Presiden Mendatang Harus Teruskan Pembangunan IKN

"Kewajiban TNI-Polri mengawal kegiatan IKN, terkait distribusi bahan pembangunan, permasalahan tanah dan permasalahan lainnya," ujar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, saat bicara di kegiatan Apel Komandan Satuan (Dansat) TNI AD di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.

Sigit memaparkan soal optimalisasi sinergitas TNI-Polri dalam menyelesaikan permasalahan bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur 2045.

Sigit menekankan, penguatan sinergitas TNI-Polri menjadi salah satu kunci utama dalam menyukseskan dan mewujudkan visi Indonesia Emas di tahun 2045 mendatang.

"Sehingga dapat mengawal kebijakan pemerintah serta mampu menghadapi ancaman, tantangan dan gangguan kamtibmas dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045," kata Sigit dalam keterangan persnya, Jumat (24/6)

Terkait mewujudkan Indonesia Emas, Sigit mengungkapkan, Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) telah menuangkan tujuh impian Indonesia mulai tahun 2015 - 2085.

"Kebijakan Pemerintah saat ini, mengarah untuk melaksanakan road map tersebut," katanya.

Sigit menyebut, ada empat pilar untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, yakni, manusia Indonesia yang unggul, berbudaya, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kedua, ekonomi yang maju dan berkelanjutan. Ketiga, pembangunan yang merata dan inklisif. Dan keempat, negara yang demokratis, kuat dan bersih.

"Ini semua bisa terwujud apabila syaratnya satu, stabilitas kamtibmas, kedaulatan negara, soliditas TNI-Polri terjaga dengan baik," ujar Sigit.

Ia menjelaskan soal skenario pertumbuhan perekonomian Indonesia, untuk saat ini sudah mulai masuk ke tahapan take off menyiapkan pembangunan SDM unggul hingga menyiapkan infrastruktur yang bertujuan sebagai fondasi perekonomian industri dan manufaktur.

"Kita harapkan pertumbuhan ekonomi, kita jaga di atas 5 persen. Dengan posisi ini tahapan menuju Indonesia Emas dapat tercapai," katanya. (Knu)

Baca Juga:

Jokowi Bangun Persemaian Mentawir di IKN

#IKN Nusantara #Ibu Kota #Pemindahan Ibu Kota
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Komisi II DPR Dukung Syarat Prabowo Teken Keppres Pemindahan ke IKN
Prabowo baru bersedia meneken Keppres Pemindahan IKN dengan syarat infrastruktur dan sarana prasarana telah benar-benar siap.
Wisnu Cipto - Rabu, 30 Juli 2025
Komisi II DPR Dukung Syarat Prabowo Teken Keppres Pemindahan ke IKN
Indonesia
IKN Bakal Terus Diguyur Dana, DPR Jamin Tak Akan Layu Sebelum Berkembang
Otorita IKN akan mengalami peningkatan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 25 Juli 2025
IKN Bakal Terus Diguyur Dana, DPR Jamin Tak Akan Layu Sebelum Berkembang
Indonesia
Banggar DPR Janjikan Tiap Tahun IKN Dapat Anggaran, Proyek Tidak Boleh Mangkrak
Pembangunan IKN tetap berlanjut meski anggaran yang dialokasikan untuk Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) fluktuatif tiap tahunnya.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 24 Juli 2025
Banggar DPR Janjikan Tiap Tahun IKN Dapat Anggaran, Proyek Tidak Boleh Mangkrak
Indonesia
Ketemu Pimpinan DPR, Kepala OIKN Minta Status Bandara Diubah
Ada permintaan dari Kepala OIKN untuk mengubah status bandara IKN yang tadinya hanya akan dipergunakan VIP menjadi bandara umum.
Dwi Astarini - Kamis, 24 Juli 2025
Ketemu Pimpinan DPR, Kepala OIKN Minta Status Bandara Diubah
Indonesia
TNI AL Bangun 5 Batalyon Infantri Anyar Termasuk di IKN
, lima batalyon baru itu akan ditempatkan di Jakarta, Lampung, Ambon, Ibu Kota Nusantara (IKN) dan wilayah Natuna.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 24 Juli 2025
TNI AL Bangun 5 Batalyon Infantri Anyar Termasuk di IKN
Indonesia
Apresiasi Usulan NasDem, Komisi II Kaji Wacana Penundaan Sementara Pembangunan IKN
Moratorium sementara pembangunan IKN perlu mempertimbangkan program strategis Presiden Prabowo saat ini.
Wisnu Cipto - Rabu, 23 Juli 2025
Apresiasi Usulan NasDem, Komisi II Kaji Wacana Penundaan Sementara Pembangunan IKN
Indonesia
PAN Bicara Potensi Polemik Gibran Pindah Kantor ke IKN, Minta Prabowo Turun Tangan
Usulan yang dilontarkan Partai NasDem agar Wapres berkantor di IKN tidak mudah direalisasikan.
Wisnu Cipto - Minggu, 20 Juli 2025
PAN Bicara Potensi Polemik Gibran Pindah Kantor ke IKN, Minta Prabowo Turun Tangan
Indonesia
NasDem Usul Wapres Gibran Berkantor di IKN, PDIP Setuju Biar Pisah Sama Prabowo
"Indonesia bukan hanya Jawa, apalagi Jakarta. Konon ibu kota negara sudah pindah ke IKN, maka urgent kalau Gibran berkantor di IKN.”
Wisnu Cipto - Minggu, 20 Juli 2025
NasDem Usul Wapres Gibran Berkantor di IKN, PDIP Setuju Biar Pisah Sama Prabowo
Indonesia
Politikus DPR Dukung Peringatan HUT RI Digelar di Jakarta Dibanding di IKN, Lebih Efisien dan Terjangkau
Selain biaya seremonial acara, negara juga harus mengeluarkan biaya transportasi dan akomodasi untuk para pejabat yang datang ke sana.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 17 Juli 2025
Politikus DPR Dukung Peringatan HUT RI Digelar di Jakarta Dibanding di IKN, Lebih Efisien dan Terjangkau
Indonesia
Komisi II DPR Dukung HUT ke-80 RI Digelar di Jakarta, Lebih Meriah dan Hemat Anggaran
Jakarta lebih mudah diakses oleh para tamu undangan, termasuk pejabat negara, mantan presiden, dan tokoh masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 17 Juli 2025
Komisi II DPR Dukung HUT ke-80 RI Digelar di Jakarta, Lebih Meriah dan Hemat Anggaran
Bagikan