Kapolri Amini Teror Surabaya Momentum Sinergi TNI-Polri

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Senin, 14 Mei 2018
Kapolri Amini Teror Surabaya Momentum Sinergi TNI-Polri

Momen keakraban aparat TNI dan Polri. Foto: Antara

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Rentetan teror bom yang melanda Surabaya sejak kemarin hingga pagi tadi menjadi momentum aparat kepolisian dituntut untuk siap bekerja sama dengan lembaga mana pun termasuk TNI dalam pemberantasan teroris di Indonesia.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan tidak masalah dengan adanya pelibatan TNI dalam tindak pemberantasan terorisme di Indonesia.

Bahkan, Kapolri yakin dengan masuknya TNI akan lebih efektif menumpas para pelaku teror. "Polri tidak berkeberatan," kata Tito, saat jumpa pers di Surabaya, Senin (14/5).

kapolri tito
Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Sementara itu, Analis Militer dan Intelejen, Jerry Indrawan menilai sudah saatnya penanggulangan keamanan dalam negeri, khususnya penanganan aksi terorisme dan separatisme ikut melibatkan TNI

Menurut Jerry, sesuai tupoksi yang tercantum dalam regulasi internal TNI salah satunya mengatur tugas keamanan dan pertahanan operasi militer selain perang (OMSP) termasuk di dalamnya adalah penanggulangan terorisme.

"Dalam aturan mengenai tugas TNI sudah mengatur itu, hanya saja belum terwadahi dengan UU," kata dia, saat dikonfirmasi MerahPutih.com, Senin.

Jerry menambahkan keterlibatan TNI dalam operasi penaggulangan terorisme sudah menjadi salah satu tugas pertahanan dan keamanan, sehingga tidak perlu dipermasalahkan. Apalagi, lanjut dia, runtutan teror yang terjadi belakangan ini terlihat semakin massif dan biadab.

"TNI sudah harus ikut dalam penanggulangan terorisme. Jangan cuma melibatkan unsur terendah di TNI saja seperti Babinsa, tapi di kalangan elitnya tidak, sudah saatnya TNI-Polri bergandengan tangan," tandas dia.

jokowi ledakan
Presiden Jokowi berbincang dengan sejumlah pejabat saat meninjau salah satu lokasi ledakan di Surabaya, Minggu (13/5) sore. Foto:Setkab.go.id

Pengamat politik Indonesian Political Review (IPR) Ujang Komaruddin berpendapat TNI perlu diberi ruang dalam kasus penanggulangan terorisme. Menurut dia, terorisme bukan hanya menjadi ancaman keamanan tapi juga sudah menjadi ancaman pertahanan, sehingga perlu diatur bagaimana TNI dan Polri berbagi kerja.

"TNI menjaga pertahanan negara, dalam konteks terorisme pertahanan negara juga terancam. Misalkan, jika ada satu saja objek vital dan strategis yang dilindungi negara menjadi incaran teror maka itu bagian dari tugas pertahanan negara, jadi bukan hanya menjaga perbatasan dan kedaulatan," kata dia, saat dihubungi via telepon.

Jadi, kata Ujang, tidak perlu lagi ada pendikotomian antara TNI/Polri dalam konteks penanggulangan terorisme. Justru, sinergitas kedua lembaga ini sangat mendesak untuk segera mengatasi persoalan tersebut. "Urusan terorisme ini cukup rumit dan tidak sederhana. Perlu sinergitas antara polisi dan TNI, jangan diadu atau dibenturkan," tandas Dosen Politik Universitas Al-Azhar Indonesia itu. (Fad)

#Teror Bom #Surabaya #TNI-Polri #Tito Karnavian
Bagikan
Ditulis Oleh

Fadhli

Berkibarlah bendera negerku, tunjukanlah pada dunia.

Berita Terkait

Indonesia
Korban Bencana Sumatera Dapat Uang Kompensasi Rumah Rp 15-60 Juta, Tergantung Kerusakan
Untuk kategori rumah rusak berat kompensasi yang dianggarkan mencapai Rp 60 juta per kepala keluarga korban bencana Sumatera
Wisnu Cipto - Sabtu, 10 Januari 2026
Korban Bencana Sumatera Dapat Uang Kompensasi Rumah Rp 15-60 Juta, Tergantung Kerusakan
Indonesia
Prabowo Bentuk Satgas Percepatan Rehabilitasi Pascabencana Sumatra, Tito Karnavian Jadi Ketua
Presiden RI, Prabowo Subianto, membentuk Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra. Mendagri, Tito Karnavian, menjadi ketuanya.
Soffi Amira - Rabu, 07 Januari 2026
Prabowo Bentuk Satgas Percepatan Rehabilitasi Pascabencana Sumatra, Tito Karnavian Jadi Ketua
Indonesia
Polisi Buru Dalang di Balik 'Kamila Hamdi' yang Bikin Warga Depok Geger
Pihak kepolisian memastikan bahwa setelah dilakukan penyisiran di lapangan, ancaman bom tersebut tidak terbukti
Angga Yudha Pratama - Rabu, 24 Desember 2025
Polisi Buru Dalang di Balik 'Kamila Hamdi' yang Bikin Warga Depok Geger
Indonesia
Mendagri Tito Ungkap Bantuan 30 Ton di Medan Ternyata Bukan dari Pemerintah UEA
Ketidakpastian ini mereda setelah diketahui bahwa pengirimnya adalah organisasi non-pemerintah
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
Mendagri Tito Ungkap Bantuan 30 Ton di Medan Ternyata Bukan dari Pemerintah UEA
Indonesia
OTT Bupati Lampung Tengah, Mendagri: Kepala Daerah Hasil Pilkada Ternyata Tidak Otomatis Baik
Kasus OTT yang menjerat bupati dari Golkar itu akan menjadi bahan evaluasi terhadap mekanisme Pilkada yang berlaku saat ini.
Wisnu Cipto - Kamis, 11 Desember 2025
OTT Bupati Lampung Tengah, Mendagri: Kepala Daerah Hasil Pilkada Ternyata Tidak Otomatis Baik
Indonesia
Bupati Aceh Selatan Diberhentikan Sementara, Mendagri Sebut Izin Keluar Negeri sudah Ditolak
Izinnya telah ditolak Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, karena wilayahnya tengah mengalami bencana.
Dwi Astarini - Selasa, 09 Desember 2025
Bupati Aceh Selatan Diberhentikan Sementara, Mendagri Sebut Izin Keluar Negeri sudah Ditolak
Indonesia
Imbas Kasus Bupati Aceh Selatan, Mendagri Larang Semua Kepala Daerah Keluar Negeri Sampai 15 Januari
Sebelumnya Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS sempat umrah di tengah situasi bencana banjir dan tanah longsor di daerahnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 09 Desember 2025
Imbas Kasus Bupati Aceh Selatan, Mendagri Larang Semua Kepala Daerah Keluar Negeri Sampai 15 Januari
Indonesia
Mendagri Tito Karnavian Skema Pemberhentian Bupati Aceh Selatan, Wabup Langsung Ambil Alih
Kekosongan jabatan akan diisi Wakil Bupati Aceh Selatan, yaitu Baital Makadis.
Dwi Astarini - Selasa, 09 Desember 2025
Mendagri Tito Karnavian Skema Pemberhentian Bupati Aceh Selatan, Wabup Langsung Ambil Alih
Indonesia
Bupati Aceh Selatan Mirwan MS Diberhentikan Sementara, Mendagri Tito: Langgar Aturan Pergi ke Luar Negeri
Mendagri Tito Karnavian memberhentikan sementara Bupati Aceh Selatan Mirwan MS selama tiga bulan karena bepergian ke luar negeri tanpa izin.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Desember 2025
Bupati Aceh Selatan Mirwan MS Diberhentikan Sementara, Mendagri Tito: Langgar Aturan Pergi ke Luar Negeri
Indonesia
Krisis Pembiayaan, Pemerintah Pusat Siap Selamatkan Mahasiswa Papua di Luar Negeri
Banyak mahasiswa asal Papua yang belajar di luar negeri belum menerima beasiswa dari pemerintah daerah. Pemerintah pusat akan mengambil alih pembiayaan melalui LPDP.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 25 November 2025
Krisis Pembiayaan, Pemerintah Pusat Siap Selamatkan Mahasiswa Papua di Luar Negeri
Bagikan