Headline

Kapolda Papua Barat: Perekrutan Bintara Polri 70 Persen untuk Putra Papua

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 20 Oktober 2017
Kapolda Papua Barat: Perekrutan Bintara Polri 70 Persen untuk Putra Papua

Kapolda Papua Barat Brigjen Pol Rudolf Albert Rodja (Foto: polri.go.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Perekrutan bintara Polri untuk tahun 2018 tengah dipersiapkan Kapolda Papua Barat Brigjen Pol Roberth Rodja. Putra-putri Papua mendapat jatah 70 persen. Hal ini baru bisa diwujudkan pada tahun 2018 nanti. Sebab tahun 2017 banyak putra-putri yang gagal pada seleksi awal.

Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Brigjen Rudolf Albert Rodja mengemukakan perekrutan bintara Polri untuk Papua Barat tahun 2018 Mabes memberikan jatah 70 persen bagi putra-putri asli Papua.

"Pemerintah maupun masyarakat Papua diseluruh wilayah Provinsi Papua Barat yang anaknya ingin menjadi anggota polisi diharapkan mempersiapkan mental dan kesehatan anak agar dapat disertakan dalam jatah 70 persen tersebut," kata Kapolda Brigjen Rudolf Albert Rodja saat melakukan sosialisasi perekrutan bintara Polri kepada pemerintah wilayah Sorong Raya, Jumat (20/10).

Sebagaimana dilansir Antara, Rudolf Albert Rodja mengatakan, setiap penerimaan atau perekrutan bintara Polri Papua Barat kebijakan Mabes Polri memberikan kekuasaan kouta 70 persen bagi putra-putri asli papua dan 30 persen bagi non papua yang berdomisili di papua.

Kebijakan Mabes Polri ini, menurut Kapolda Rudy Rodja, sudah lama namun kurang disosialisasikan kepada pemerintah maupun masyarakat di Provinsi Papua Barat.

"Hari ini saya sosialisasi kebijakan tersebut kepada lima kepala daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda di wilayah Sorong Raya agar dipahami dan menyampaikan kepada masyarakat untuk menyiapkan anak yang ingin menjadi anggota kepolisian," ujarnya.

Menurut Kapolda, perekrutan bintara Polri Papua Barat tahun 2017 yang sudah berlangsung jatah 70 persen bagi putra-putri papua tidak dapat dipenuhi karena banyak yang gugur pada seleksi kesehatan maupun psikotes.

Karena itu, kata dia, kebijakan ini disosialisasikan jauh-jauh hari sebelum penerimaan bintara polri Papua Barat 2018 agar pemerintah maupun masyarakat mempersiapkan anak-anak papua yang ingin menjadi polisi sehingga memenuhi kouta 70 persen tersebut.

"Sosialisasi kebijakan ini bertujuan agar masyarakat dan pemerintah mempersiapkan anak-anak sehingga dalam perekrutan bintara Polri Papua Barat kedepan nantinya, kepolisian tidak disalahkan oleh masyarakat di Papua apabila ada anak-anak setempat yang tidak lulus seleksi," pungkas Brigjen Pol Rudolf Albert Rodja.(*)

#Papua Barat #Polri #Mabes Polri #Brigjen Rudolf Albert Rodja
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Polisi yang Jaga Demo BEM SI Dipastikan tak Pakai Senjata Api
Polisi akan menjamin pelaksanaan aspirasi dari mahasiswa berjalan dengan baik.
Dwi Astarini - Jumat, 12 Juni 2026
Polisi yang Jaga Demo BEM SI Dipastikan tak Pakai Senjata Api
Indonesia
Kapolri Peringatkan Massa Demo Reformasi Jilid II jangan Anarkistis
Polri akan tetap menjalankan tugasnya untuk mengawal setiap kegiatan penyampaian pendapat agar berlangsung kondusif.
Dwi Astarini - Jumat, 12 Juni 2026
Kapolri Peringatkan Massa Demo Reformasi Jilid II jangan Anarkistis
Indonesia
DPR Janji UU Kepolisian Terbaru Bikin Wajah Polri Bebas Citra Negatif
Aturan terkini turut merombak total struktur Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Janji UU Kepolisian Terbaru Bikin Wajah Polri Bebas Citra Negatif
Indonesia
Komisi I DPR Minta TNI-Polri Perkuat Sinergi Tangani Begal
Sinergi tersebut perlu terus ditingkatkan agar mampu memberikan rasa aman yang lebih optimal kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 11 Juni 2026
Komisi I DPR Minta TNI-Polri Perkuat Sinergi Tangani Begal
Indonesia
Politikus Gerindra KlaimPolri Aktif di Jabatan Sipil Sesuai Putusan MK
Pasal 28A dalam UU Polri yang baru merupakan tindak lanjut atas Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 dan Putusan MK Nomor 223/PUU-XXIII/2025.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 10 Juni 2026
Politikus Gerindra KlaimPolri Aktif di Jabatan Sipil Sesuai Putusan MK
Indonesia
Dukung Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Pengalamannya Dibutuhkan
Polisi bukan hanya soal kekuatan fisik. Dalam banyak kasus, yang dibutuhkan ialah pengalaman, kebijaksanaan, kemampuan berkomunikasi, dan pemahaman terhadap karakter masyarakat.
Dwi Astarini - Selasa, 09 Juni 2026
Dukung Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Pengalamannya Dibutuhkan
Indonesia
UU Polri Baru Disepakati, Mensesneg Klaim Aturan Usia Pensiun Sesuai Kebutuhan Institusi
UU Polri terbaru juga memberi kewenangan kepada presiden memperpanjang masa dinas perwira tinggi bintang empat.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Juni 2026
UU Polri Baru Disepakati, Mensesneg Klaim Aturan Usia Pensiun Sesuai Kebutuhan Institusi
Indonesia
Soroti UU Polri, Pakar Hukum Tata Negara Nilai Usia Pensiun 60 Tahun Sudah Ideal
Pakar Hukum Tata Negara, Muhammad Rullyandi mengatakan, bahwa batas usia pensiun polri 60 tahun sudah tepat.
Soffi Amira - Selasa, 09 Juni 2026
Soroti UU Polri, Pakar Hukum Tata Negara Nilai Usia Pensiun 60 Tahun Sudah Ideal
Indonesia
UU Polri Disahkan, Wamenkum Beberkan Alasan Polisi Aktif Bisa Bertugas di Luar Struktur
Ketentuan tersebut dikembalikan pada amanat Pasal 30 ayat (4) UUD 1945. 

Dwi Astarini - Selasa, 09 Juni 2026
UU Polri Disahkan, Wamenkum Beberkan Alasan Polisi Aktif Bisa Bertugas di Luar Struktur
Indonesia
Batas Usia Pensiun Polri Resmi Berubah, DPR Sebut 60 Tahun Masih Prima
Usia pensiun Polri kini diperpanjang hingga 60 tahun. Komisi III DPR menegaskan, bahwa usia 60 tahun masih produktif.
Soffi Amira - Selasa, 09 Juni 2026
Batas Usia Pensiun Polri Resmi Berubah, DPR Sebut 60 Tahun Masih Prima
Bagikan