Headline

Kapolda Papua Barat: Perekrutan Bintara Polri 70 Persen untuk Putra Papua

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 20 Oktober 2017
Kapolda Papua Barat: Perekrutan Bintara Polri 70 Persen untuk Putra Papua

Kapolda Papua Barat Brigjen Pol Rudolf Albert Rodja (Foto: polri.go.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Perekrutan bintara Polri untuk tahun 2018 tengah dipersiapkan Kapolda Papua Barat Brigjen Pol Roberth Rodja. Putra-putri Papua mendapat jatah 70 persen. Hal ini baru bisa diwujudkan pada tahun 2018 nanti. Sebab tahun 2017 banyak putra-putri yang gagal pada seleksi awal.

Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Brigjen Rudolf Albert Rodja mengemukakan perekrutan bintara Polri untuk Papua Barat tahun 2018 Mabes memberikan jatah 70 persen bagi putra-putri asli Papua.

"Pemerintah maupun masyarakat Papua diseluruh wilayah Provinsi Papua Barat yang anaknya ingin menjadi anggota polisi diharapkan mempersiapkan mental dan kesehatan anak agar dapat disertakan dalam jatah 70 persen tersebut," kata Kapolda Brigjen Rudolf Albert Rodja saat melakukan sosialisasi perekrutan bintara Polri kepada pemerintah wilayah Sorong Raya, Jumat (20/10).

Sebagaimana dilansir Antara, Rudolf Albert Rodja mengatakan, setiap penerimaan atau perekrutan bintara Polri Papua Barat kebijakan Mabes Polri memberikan kekuasaan kouta 70 persen bagi putra-putri asli papua dan 30 persen bagi non papua yang berdomisili di papua.

Kebijakan Mabes Polri ini, menurut Kapolda Rudy Rodja, sudah lama namun kurang disosialisasikan kepada pemerintah maupun masyarakat di Provinsi Papua Barat.

"Hari ini saya sosialisasi kebijakan tersebut kepada lima kepala daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda di wilayah Sorong Raya agar dipahami dan menyampaikan kepada masyarakat untuk menyiapkan anak yang ingin menjadi anggota kepolisian," ujarnya.

Menurut Kapolda, perekrutan bintara Polri Papua Barat tahun 2017 yang sudah berlangsung jatah 70 persen bagi putra-putri papua tidak dapat dipenuhi karena banyak yang gugur pada seleksi kesehatan maupun psikotes.

Karena itu, kata dia, kebijakan ini disosialisasikan jauh-jauh hari sebelum penerimaan bintara polri Papua Barat 2018 agar pemerintah maupun masyarakat mempersiapkan anak-anak papua yang ingin menjadi polisi sehingga memenuhi kouta 70 persen tersebut.

"Sosialisasi kebijakan ini bertujuan agar masyarakat dan pemerintah mempersiapkan anak-anak sehingga dalam perekrutan bintara Polri Papua Barat kedepan nantinya, kepolisian tidak disalahkan oleh masyarakat di Papua apabila ada anak-anak setempat yang tidak lulus seleksi," pungkas Brigjen Pol Rudolf Albert Rodja.(*)

#Papua Barat #Polri #Mabes Polri #Brigjen Rudolf Albert Rodja
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Polri Kerahkan Bhabinkamtibmas Bantu Atasi Pengangguran, 30 Ribu Lowongan Kerja Terdata
Program ini dilakukan dengan menggandeng perusahaan dan dunia usaha untuk membuka informasi serta kesempatan kerja bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
Polri Kerahkan Bhabinkamtibmas Bantu Atasi Pengangguran, 30 Ribu Lowongan Kerja Terdata
Indonesia
Polri Perketat Syarat Pengunduran Diri Anggota yang Terancam Dipecat tidak Hormat
Dengan perubahan tersebut, tindak pidana yang memiliki ancaman hukuman tepat lima tahun juga masuk cakupan ketentuan baru.
Dwi Astarini - Rabu, 18 November 2026
Polri Perketat Syarat Pengunduran Diri Anggota yang Terancam Dipecat tidak Hormat
Indonesia
Jelang Sidang Etik Listyo Sigit, Kapolri Terbitkan Perpol Baru soal Kode Etik Polri
Kapolri terbitkan Perpol Nomor 4 Tahun 2026 menjelang sidang etik Listyo Sigit. Aturan baru mengubah pangkat majelis dan memungkinkan sidang daring.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 18 November 2026
Jelang Sidang Etik Listyo Sigit, Kapolri Terbitkan Perpol Baru soal Kode Etik Polri
Indonesia
Kapolri Terbitkan Perpol Baru soal Sidang Etik, Pangkat Majelis Bisa Dua Tingkat di Bawah Pelanggar
Terdapat sembilan poin perubahan dan penambahan norma dalam perpol tersebut.
Dwi Astarini - Rabu, 18 November 2026
Kapolri Terbitkan Perpol Baru soal Sidang Etik, Pangkat Majelis Bisa Dua Tingkat di Bawah Pelanggar
Dunia
Jenderal Listyo Bakal Diadili Oleh Polisi Pangkat Sama atau Dua Tingkat Lebih Rendah
Adapun sidang etik tersangka LSP dijadwalkan dilaksanakan pekan depan. Namun, Polri belum bisa mengungkapkan hari maupun susunan anggota majelis sidang KKEP.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 17 November 2026
Jenderal Listyo Bakal Diadili Oleh Polisi Pangkat Sama atau Dua Tingkat Lebih Rendah
Indonesia
Polri Dalami Dugaan Cip Nvidia Diselundupkan ke China lewat Indonesia
Dugaan penggunaan Indonesia sebagai jalur transit pengiriman cip AI Nvidia ke China sebelumnya mencuat setelah adanya laporan media internasional.
Dwi Astarini - Selasa, 17 November 2026
Polri Dalami Dugaan Cip Nvidia Diselundupkan ke China lewat Indonesia
Indonesia
Pengendali Teknis Penyadapan Presiden Prabowo belum Disidang, masih Sakit
Slamet masih menjalani perawatan intensif akibat penyakit yang dideritanya.
Dwi Astarini - Selasa, 17 November 2026
Pengendali Teknis Penyadapan Presiden Prabowo belum Disidang, masih Sakit
Indonesia
Kasus Penyadapan, Komjen Hendro Pandowo Pimpin Sidang Etik Irjen Eko Hadi Santoso
Sidang etik tersebut digelar di Gedung Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Dwi Astarini - Selasa, 17 November 2026
Kasus Penyadapan, Komjen Hendro Pandowo Pimpin Sidang Etik Irjen Eko Hadi Santoso
Berita Foto
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Kabaintelkam Polri Komjen Pol. Dedy Kusuma Bakti (kiri) menyampaikan paparan dalam RDP dengan Komisi III DPR di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Didik Setiawan - Senin, 16 November 2026
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Indonesia
Knalpot Brong dan Balap Liar Jadi Target Operasi Polisi Jelang Operasi Nataru 2027
Pemetaan dilakukan sejak pelaksanaan Operasi Zebra 2026 yang berlangsung pada 16–29 November.
Dwi Astarini - Senin, 16 November 2026
Knalpot Brong dan Balap Liar Jadi Target Operasi Polisi Jelang Operasi Nataru 2027
Bagikan