Kapolda Papua Barat: Perekrutan Bintara Polri 70 Persen untuk Putra Papua

MerahPutih.Com - Perekrutan bintara Polri untuk tahun 2018 tengah dipersiapkan Kapolda Papua Barat Brigjen Pol Roberth Rodja. Putra-putri Papua mendapat jatah 70 persen. Hal ini baru bisa diwujudkan pada tahun 2018 nanti. Sebab tahun 2017 banyak putra-putri yang gagal pada seleksi awal.

Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Brigjen Rudolf Albert Rodja mengemukakan perekrutan bintara Polri untuk Papua Barat tahun 2018 Mabes memberikan jatah 70 persen bagi putra-putri asli Papua.

"Pemerintah maupun masyarakat Papua diseluruh wilayah Provinsi Papua Barat yang anaknya ingin menjadi anggota polisi diharapkan mempersiapkan mental dan kesehatan anak agar dapat disertakan dalam jatah 70 persen tersebut," kata Kapolda Brigjen Rudolf Albert Rodja saat melakukan sosialisasi perekrutan bintara Polri kepada pemerintah wilayah Sorong Raya, Jumat (20/10).

Sebagaimana dilansir Antara, Rudolf Albert Rodja mengatakan, setiap penerimaan atau perekrutan bintara Polri Papua Barat kebijakan Mabes Polri memberikan kekuasaan kouta 70 persen bagi putra-putri asli papua dan 30 persen bagi non papua yang berdomisili di papua.

Kebijakan Mabes Polri ini, menurut Kapolda Rudy Rodja, sudah lama namun kurang disosialisasikan kepada pemerintah maupun masyarakat di Provinsi Papua Barat.

"Hari ini saya sosialisasi kebijakan tersebut kepada lima kepala daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda di wilayah Sorong Raya agar dipahami dan menyampaikan kepada masyarakat untuk menyiapkan anak yang ingin menjadi anggota kepolisian," ujarnya.

Menurut Kapolda, perekrutan bintara Polri Papua Barat tahun 2017 yang sudah berlangsung jatah 70 persen bagi putra-putri papua tidak dapat dipenuhi karena banyak yang gugur pada seleksi kesehatan maupun psikotes.

Karena itu, kata dia, kebijakan ini disosialisasikan jauh-jauh hari sebelum penerimaan bintara polri Papua Barat 2018 agar pemerintah maupun masyarakat mempersiapkan anak-anak papua yang ingin menjadi polisi sehingga memenuhi kouta 70 persen tersebut.

"Sosialisasi kebijakan ini bertujuan agar masyarakat dan pemerintah mempersiapkan anak-anak sehingga dalam perekrutan bintara Polri Papua Barat kedepan nantinya, kepolisian tidak disalahkan oleh masyarakat di Papua apabila ada anak-anak setempat yang tidak lulus seleksi," pungkas Brigjen Pol Rudolf Albert Rodja.(*)