Kantongi 2,26 Juta Suara, La Nyalla Melenggang ke Senayan

MerahPutih.com - La Nyalla Matalitti dipastikan melenggang ke Senayan setelah terpilih menjadi anggota DPD RI dari Jawa Timur. Pada Pileg 2019, mantan Ketua Umum PSSI itu mengantongi 2,26 juta suara.

Meskipun mendapatkan 2,26 juta suara, posisi La Nyalla masih di bawah mantan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Pasuruan, Evi Zainal Abidin, dengan 2,4 juta suara.

Fokus saya tetap pada tiga hal pokok. Sesuai amanat konstitusi tentang fungsi DPD. Yang pertama fungsi legislasi, kedua fungsi pengawasan, dan yang ketiga fungsi penganggaran," kata La Nyalla dilansir RRI, Selasa (14/5)

La Nyalla menjelaskan soal fungsi dan peran legislasi. Menurutnya, banyak regulasi yang sangat berkaitan dengan hajat hidup masyarakat Jawa Timur. Mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan ekonomi, hingga olahraga.

"Saya akan berjuang untuk ikut mengawal lahirnya regulasi yang memihak rakyat Jawa Timur," sambungnya.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur ini juga menjabarkan soal fungsi pengawasan. La Nyalla akan mengawasi kinerja pemerintah. Pasalnya, aktivitas pemerintah merupakan pelaksanaan dari UU, sehingga kinerjanya perlu diawasi.

"Sehingga anggota DPD punya daya untuk mengawasi gerak pemerintah. Salah satu contoh, saya akan mengawasi bagaimana penyaluran pupuk bersubsidi benar-benar sampai ke petani yang memang berhak menerimanya. Bukan kemudian dipermainkan oleh kelompok-kelompok dalam gurita para mafia dan kroninya," ucapnya.

La Nyalla, sebagai senator dirinya memiliki hak untuk memperjuangkan anggaran. Hal ini, demi terwujudnya program yang benar-benar menyentuh rakyat.

"Sebagai contoh, DPD bisa memperjuangkan alokasi dana bagi pembangunan infrastruktur strategis yang bisa membantu mobilitas warga di daerah-daerah terpencil," tegasnya.

Contoh lainnya, sambung dia, memperjuangkan insentif yang layak bagi para tenaga pendidik dan tenaga kesehatan di daerah terpencil dan banyak anyak lagi yang bisa didorong menjadi kebijakan.

Sementara itu, terkait masih terbatasnya wewenang DPD terutama soal pengesahan dan persetujuan anggaran, La Nyalla mengakui bahwa DPD memang tidak memiliki instrumen atau perangkat badan (banggar) seperti di DPR.

"Tetapi DPD bisa memperjuangkan alokasi dana tertentu untuk kepentingan rakyat," imbuhnya.

Tak hanya soal anggaran, kata dia, masih banyak jalan seorang senator dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Salah satunya dengan memanfaatkan kewenanangan mengajukan usul Rancangan Undang-Undang, membahas Rancangan Undang-Undang, dan pengawasan terhadap pelaksanaan UU.

"Nah, pengawasan terhadap pelaksanaan UU ini yang harus diperkuat. Karena, secara teori, setiap kali terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan UU, yang dirugikan pasti rakyat kebanyakan. Padahal anggota DPD atau senator itu jelas, bekerja mewakili daerah dan rakyat di daerahnya. Jadi saya optimis banyak yang bisa kita kerjakan dan optimalkan di DPD," pungkasnya. (*)