Kalah di PK, Anies Diminta MA Lanjutkan Izin Reklamasi Pulau G

MerahPutih.com - Mahkamah Agung (MA) meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk melanjutkan izin reklamasi Pulau G. Hal itu karena MA menolak permohohan Anies melakukan peninjauan kembali (PK) izin pulau buatan itu.

Pengajuan PK ini, Gubernur Anies selaku pemohon dan PT Muara Wisesa Samudra selaku termohon.

Penolakan PK Anies terlihat dalam informasi kepaniteraan MA yang diposting situs kepaniteraan.mahkamahagung.go.id.

Baca Juga:

Gedung DPRD Ditutup, Rapat Pembahasan Reklamasi Ancol Batal

"Amar putusan tolak PK," bunyi putusan yang tertulis, Kamis (10/12).

Hakim Yodi Martono menuturkan, keputusan penolakan permohonan PK Gubernur Anies pada 26 November 2020 lalu.

Untuk diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut 13 izin pulau reklamasi pada tahun 2018 lalu. Izin reklamasi yang dicabut adalah Pulau A, B, E, I, J, K, M, O, P, Q, H, F dan M.

PT Muara Wisesa Samudra selaku pengembang Pulau G yang izinnya juga dicabut tak terima. Mereka menggugat Anies pada 16 Maret 2020 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan didaftarkan dengan nomor perkara 4/P/FP/2020/PTUN.JKT.

Pemohon tertulis atas nama H Noer Indradjaja selaku Direktur Utama PT Muara Wisesa Samudra. Sedangkan termohonnya adalah Anies sendiri.

Petitum Noer kepada hakim adalah agar Anies memperpanjang izin reklamasi pantai bersama (Pulau G) untuk PT Muara Wisesa Samudra. Izin itu tertuang dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra.

Baca Juga:

Muluskan Reklamasi Ancol, Pemprov DKI Perlu Kembalikan Dua Raperda

Setelah melewati beberapa tahapan sidang, permohonan pemohon dikabulkan pada 30 April lalu. Anies harus memperpanjang Kepgub yang mengatur izin pelaksanaan reklamasi untuk perusahaan itu.

Karena kalah dalam persidangan, Anies harus menanggung biaya perkara sebesar Rp341 ribu.

"Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp341.000," bunyi putusan itu.

Anies pun diharuskan menjalankan kewajibannya sesuai dengan yang diputuskan PTUN.

"Mewajibkan kepada Termohon (Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta) untuk menerbitkan Keputusan Perpanjangan Izin Reklamasi Pantai Bersama sesuai permohonan Pemohon tertanggal 27 November 2019," ujar majelis hakim dalam putusannya. (Asp)

Baca Juga:

Gerindra Sebut Penolakan Reklamasi Ancol Bermuatan Politis