Kaesang Disarankan Ikuti Jejak Jokowi dan Gibran Gabung PDIP

Andika PratamaAndika Pratama - Sabtu, 28 Januari 2023
Kaesang Disarankan Ikuti Jejak Jokowi dan Gibran Gabung PDIP

Direktur Utama (Dirut) Persis Solo, Kaesang Pangarep. (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketertarikan Kaesang Pangarep untuk terjun ke dunia politik mendapatkan respon positif dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan partainya terbuka jika Kaesang ingin bergabung. Ia menegaskan, PDI Perjuangan tidak mengenal keluarga berpolitik pada jalur partai berbeda-beda.

Baca Juga

FX Rudy Sebut PDIP Solo Terbuka untuk Kaesang Jika Ingin Maju Pilwalkot

"Di PDI Perjuangan tak dikenal yang namanya satu keluarga inti berada dalam partai politik yang berbeda-beda," ujar Hasto di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (28/1).

Oleh karena itu, Hasto menyarankan agar Kaesang mengikuti jejak Jokowi Gibran Rakabuming Raka masuk PDIP.

"Ya sekiranya mau masuk, ke PDI Perjuangan; karena kami ini punya aturan bahwa dalam satu keluarga tidak bisa masuk dalam pilihan partai-partai yang berbeda," tegasnya.

Hasto menilai komitmen satu keluarga untuk terjun ke politik lewat satu partai, yaitu PDI Perjuangan itu, merupakan hal yang sangat penting untuk dibangun.

"Karena itu juga menunjukkan suatu emotional bonding, kesadaran, dan pendidikan politik itu dimulai dari keluarga," tambahnya.

Baca Juga

Jokowi dan Gibran Bebaskan Kaesang Pilih Kendaraan Politik

PDI Perjuangan tentu sangat terbuka bagi Kaesang untuk bergabung dan mengajukan permohonan untuk bergabung ke partai itu. Partai tersebut menggunakan model stelsel aktif, lanjutnya, sehingga siapa pun harus mengajukan permohonan kalau mau bergabung.

"Mengapa ada stelsel aktif? Karena itu sebagai sebuah momentum bahwa ketika masuk ke partai, mereka harus menyatukan diri, harus merelatifkan kepentingan individunya, dan mengedepankan kepentingan kolektif partai," jelasnya.

Untuk menjadi kader partai pun, kata Hasto, Kaesang tidak perlu harus menemui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Pendaftaran kader cukup dilakukan dengan mendaftar lewat sistem daring yang telah disediakan partai.

"Kalau untuk menjadi anggota, stelsel aktif, bisa melalui daring. Kami partai digital juga yang telah mengembangkan sistem informasi yang sangat baik. Ada aplikasi MPP (Media Pinta Perjuangan) yang telah dikembangkan oleh Mas Prananda Prabowo, sehingga setiap simpatisan yang ingin menjadi anggota itu terbuka," tutur Hasto.

Anggota keluarga kader PDI Perjuangan bisa juga menjadi kader partai. Namun, terkait penugasan, partai tetap memegang semangat reformasi sehingga ada batasan tertentu.

"Dalam suatu keluarga itu kan ada pembatasan-pembatasan dari segi jumlah, kecuali menjadi anggota, dan satu keluarga tidak boleh ditugaskan dalam satu tingkatan yang sama. Tapi, untuk menjadi anggota dalam suatu keluarga, tidak ada batasan sama sekali; dari kakek, nenek, bapak, ibu, cucu, semuanya bisa bergabung ke PDI Perjuangan," pungkasnya. (Knu)

Baca Juga

Gibran Sebut Kaesang akan Maju di Pilkada 2024

#PDIP #Kaesang Pangarep
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Gibran Minta Kaesang Jadi Kepala BGN untuk Awasi Program MBG
Beredar unggahan yang menyebut Wapres Gibran meminta adiknya, Kaesang, untuk menjadi ketua BGN. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 09 Oktober 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Gibran Minta Kaesang Jadi Kepala BGN untuk Awasi Program MBG
Indonesia
Sinyal Jokowi Gantikan Anaknya Jadi Ketum PSI
“Di PSI itu ada mekanisme partai yang harus dilalui semuanya. Jadi harus melalui mekanisme partai,” ujar Jokowi
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 01 Oktober 2026
Sinyal Jokowi Gantikan Anaknya Jadi Ketum PSI
Indonesia
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Pertemuan tersebut merupakan lanjutan setelah kedua tokoh bertemu pada Senin (28/9) malam.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Indonesia
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Guruh Soekarnoputra meninggal dunia di usia 73 tahun, Sabtu (26/9). Ia meninggalkan karya dan lagu legendaris.
Soffi Amira - Sabtu, 26 September 2026
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Indonesia
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Tidak ada satu pun pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenal istilah partai koalisi, partai oposisi, shadow cabinet maupun partai penyeimbang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Bagikan