Kaesang Disarankan Ikuti Jejak Jokowi dan Gibran Gabung PDIP

Andika PratamaAndika Pratama - Sabtu, 28 Januari 2023
Kaesang Disarankan Ikuti Jejak Jokowi dan Gibran Gabung PDIP

Direktur Utama (Dirut) Persis Solo, Kaesang Pangarep. (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketertarikan Kaesang Pangarep untuk terjun ke dunia politik mendapatkan respon positif dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan partainya terbuka jika Kaesang ingin bergabung. Ia menegaskan, PDI Perjuangan tidak mengenal keluarga berpolitik pada jalur partai berbeda-beda.

Baca Juga

FX Rudy Sebut PDIP Solo Terbuka untuk Kaesang Jika Ingin Maju Pilwalkot

"Di PDI Perjuangan tak dikenal yang namanya satu keluarga inti berada dalam partai politik yang berbeda-beda," ujar Hasto di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (28/1).

Oleh karena itu, Hasto menyarankan agar Kaesang mengikuti jejak Jokowi Gibran Rakabuming Raka masuk PDIP.

"Ya sekiranya mau masuk, ke PDI Perjuangan; karena kami ini punya aturan bahwa dalam satu keluarga tidak bisa masuk dalam pilihan partai-partai yang berbeda," tegasnya.

Hasto menilai komitmen satu keluarga untuk terjun ke politik lewat satu partai, yaitu PDI Perjuangan itu, merupakan hal yang sangat penting untuk dibangun.

"Karena itu juga menunjukkan suatu emotional bonding, kesadaran, dan pendidikan politik itu dimulai dari keluarga," tambahnya.

Baca Juga

Jokowi dan Gibran Bebaskan Kaesang Pilih Kendaraan Politik

PDI Perjuangan tentu sangat terbuka bagi Kaesang untuk bergabung dan mengajukan permohonan untuk bergabung ke partai itu. Partai tersebut menggunakan model stelsel aktif, lanjutnya, sehingga siapa pun harus mengajukan permohonan kalau mau bergabung.

"Mengapa ada stelsel aktif? Karena itu sebagai sebuah momentum bahwa ketika masuk ke partai, mereka harus menyatukan diri, harus merelatifkan kepentingan individunya, dan mengedepankan kepentingan kolektif partai," jelasnya.

Untuk menjadi kader partai pun, kata Hasto, Kaesang tidak perlu harus menemui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Pendaftaran kader cukup dilakukan dengan mendaftar lewat sistem daring yang telah disediakan partai.

"Kalau untuk menjadi anggota, stelsel aktif, bisa melalui daring. Kami partai digital juga yang telah mengembangkan sistem informasi yang sangat baik. Ada aplikasi MPP (Media Pinta Perjuangan) yang telah dikembangkan oleh Mas Prananda Prabowo, sehingga setiap simpatisan yang ingin menjadi anggota itu terbuka," tutur Hasto.

Anggota keluarga kader PDI Perjuangan bisa juga menjadi kader partai. Namun, terkait penugasan, partai tetap memegang semangat reformasi sehingga ada batasan tertentu.

"Dalam suatu keluarga itu kan ada pembatasan-pembatasan dari segi jumlah, kecuali menjadi anggota, dan satu keluarga tidak boleh ditugaskan dalam satu tingkatan yang sama. Tapi, untuk menjadi anggota dalam suatu keluarga, tidak ada batasan sama sekali; dari kakek, nenek, bapak, ibu, cucu, semuanya bisa bergabung ke PDI Perjuangan," pungkasnya. (Knu)

Baca Juga

Gibran Sebut Kaesang akan Maju di Pilkada 2024

#PDIP #Kaesang Pangarep
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Ambang batas parlemen ideal 38 kursi dengan PT nasional 5,5–6 persen
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Kebersamaan dan gotong royong menjadi kekuatan utama untuk mendorong perubahan yang berpihak kepada rakyat kecil.
Dwi Astarini - Senin, 04 Mei 2026
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Indonesia
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Rano Karno memandang kaum pekerja sebagai elemen vital yang menentukan arah ekonomi daerah
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Indonesia
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Di Indonesia sendiri, sejarah perjuangan buruh juga memiliki perjalanan panjang sejak masa kolonial ketika buruh mengalami berbagai bentuk penindasan, termasuk kerja paksa dan upah yang tidak manusiawi
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Indonesia
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Suhud Alynudin resmi menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. Ia menggantikan Khoirudin di posisi tersebut. Hal itu disetujui dalam paripurna DPRD DKI Jakarta.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Bagikan