Kadin: Monopoli BUMN Bikin Swasta Was-Was

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 25 November 2016
Kadin: Monopoli BUMN Bikin Swasta Was-Was

Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kadin Bidang BUMN Jakarta Kamis, (24/11) (Foto: MP/Yohanes Abi)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Keuangan - Wakil Ketua Umum Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Adisatrya Sulisto mengatakan operasi bisnis BUMN yang semakin efisien dan berdaya saing serta didukung penuh oleh pemerintah selaku pemegang saham.

"Ini membuat pelaku usaha swasta mengkhawatirkan terjadinya monopoli usaha dan persaingan tidak sehat," ujar Adisatrya saat ditemui di Rakernas Kadin BUMN di Hotel Sahid, Jakarta Pusat, Kamis (24/11).

Adisatrya menambahkan pihaknya berbangga jika negara BUMN yang besar, kuat dan sehat. Namun pemerintah juga harus mempertimbangkan keseimbangan, berkelanjutan sektor usaha yang dimiliki sektor usaha yang dimiliki oleh swasta.

"Karena swasta juga memiliki peran untuk menciptakan daya saing dan persaingan yang sehat," tuturnya.

Adisatrya menjelaskan kekhawatiran swasta semakin menguat dengan rencana revisi UU 19/2003 tentang BUMN yang akan memberikan keleluasaam kepada BUMN untuk menunjuk langsung serta memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi anak perusahaan BUMN untuk memonopoli usaha sehingga diperkirakan akan mematikan swasta sektor tersebut.

"BUMN dan swasta perlu bersinergi, tidak saling mematikan satu sama lain. Karena sebenarnya banyak peluang kerjasama yang bisa dibangun diantara keduanya, misalnya dalam hal pembangunan infrastruktur nasional dan juga implementasi yang berkelanjutan," tandasnya.(Abi)

BACA JUGA:

  1. Kadin Sasar UMKM-UMKM di Kawasan Wisata
  2. Kadin Terus Berupaya Mengkoordinasikan UMKM dan Ekonomi Kreatif
  3. Kadin Bakal Bantu Kesulitan dan Permasalahan Pelaku UMKM
  4. Kadin Memperdiksikan UMKM di Tahun 2016 Akan Terus Meningkat
  5. UMKM dan Ekonomi Kreatif Didorong untuk Jadi Sektor Unggulan Nasional

 

#Monopoli #Kadin #BUMN
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Danantara Optimis Raih Rp 140 Triliun Pada 2025 Dari Dividen BUMN
Danantara saat ini mengelola aset senilai 1 triliun dolar AS atau sekitar Rp 16,57 kuadriliun, sehingga menempatkan Danantara sebagai sovereign wealth fund nomor lima terbesar di dunia.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Oktober 2025
Danantara Optimis Raih Rp 140 Triliun Pada 2025 Dari Dividen BUMN
Indonesia
Menkeu Perintahkan Pemda Simpan Duit Lebih di BPD Tidak di Bank BUMN
Purbaya mendorong pemda untuk memperbaiki tata kelola BPD-nya masing-masing sehingga bisa lebih optimal dalam pengelolaan dan pembangunan daerahnya.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Oktober 2025
Menkeu Perintahkan Pemda Simpan Duit Lebih di BPD Tidak di Bank BUMN
Indonesia
Prabowo Jadikan WNA Bos BUMN, Pengamat: Bukti Kualitas Pejabat BUMN Sekarang Tidak Kompeten
Cerminan lemahnya kualitas sumber daya manusia di lingkungan BUMN.
Wisnu Cipto - Senin, 20 Oktober 2025
Prabowo Jadikan WNA Bos BUMN, Pengamat: Bukti Kualitas Pejabat BUMN Sekarang Tidak Kompeten
Indonesia
MPR Tidak Masalahkan WNA Jadi Direksi BUMN
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan dalam setiap kebijakan yang dijalankan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 17 Oktober 2025
MPR Tidak Masalahkan WNA Jadi Direksi BUMN
Indonesia
WNA Boleh Pimpin BUMN, Kejagung Sebut Tetap Bisa Diproses Hukum jika Rugikan Negara
Kejaksaan Agung menyebutkan, bahwa WNA yang memimpin BUMN masih tetap bisa diproses hukum. Apalagi, jika mereka merugikan negara.
Soffi Amira - Jumat, 17 Oktober 2025
WNA Boleh Pimpin BUMN, Kejagung Sebut Tetap Bisa Diproses Hukum jika Rugikan Negara
Indonesia
Kejagung Tegaskan WNA Bos BUMN tidak Kebal Hukum di Indonesia, Apalagi Kasus Korupsi
Sistem hukum positif Indonesia berlaku universal, termasuk bagi WNA yang bekerja atau tinggal di Indonesia.
Wisnu Cipto - Jumat, 17 Oktober 2025
Kejagung Tegaskan WNA Bos BUMN tidak Kebal Hukum di Indonesia, Apalagi Kasus Korupsi
Indonesia
KPK Tegaskan WNA yang Pimpin BUMN Tetap Wajib Lapor LHKPN dan Bisa Diusut jika Korupsi
KPK tetap memiliki kewenangan untuk menindak WNA yang menjabat di BUMN apabila terlibat dalam tindak pidana korupsi.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Oktober 2025
KPK Tegaskan WNA yang Pimpin BUMN Tetap Wajib Lapor LHKPN dan Bisa Diusut jika Korupsi
Indonesia
2 Syarat WNA Ekspatriat Boleh Jadi Bos BUMN Versi Legislator
Presiden Prabowo Subianto sudah mengubah regulasi yang melarang ekspatriat atau WNA memimpin BUMN.
Wisnu Cipto - Kamis, 16 Oktober 2025
2 Syarat WNA Ekspatriat Boleh Jadi Bos BUMN Versi Legislator
Indonesia
2 WNA Jadi Petinggi BUMN, Ini Kata Danantara
Dua WNA yang diangkat sebagai direksi Garuda Indonesia, diklaim Rosan, memiliki pengalaman puluhan tahun di industri penerbangan internasional.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 Oktober 2025
2 WNA Jadi Petinggi BUMN, Ini Kata Danantara
Indonesia
Rencana Utang Kereta Cepat 'Numpang' APBN Bikin BUMN Sehat Jadi 'Sakit', DPR Minta Jangan Korbankan Duit Rakyat Buat Whoosh
Perusahaan BUMN yang awalnya sehat kini terbebani kewajiban membayar utang Rp2 triliun per tahun akibat proyek kereta cepat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 16 Oktober 2025
Rencana Utang Kereta Cepat 'Numpang' APBN Bikin BUMN Sehat Jadi 'Sakit', DPR Minta Jangan Korbankan Duit Rakyat Buat Whoosh
Bagikan