Kadernya Jadi Tersangka Korupsi, Gerindra Pastikan Hormati Proses Hukum

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 26 November 2020
Kadernya Jadi Tersangka Korupsi, Gerindra Pastikan Hormati Proses Hukum

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. (Foto: MP/Kanugrahan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Gerindra menghormati proses hukum Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dalam kasus dugaan suap terkait ekspor benih lobster (benur).

Edhy yang juga menjabat Waketum Gerindra kini dalam proses pengunduran diri. Langkah partai sejalan dengan komitmen Ketum Gerindra Prabowo Subianto.

Baca Juga:

Edhy Prabowo Coreng Citra Gerindra dan Pemerintah di Mata Rakyat


"Pak Prabowo serta Partai Gerindra tetap berkomitmen dalam pemberantasan korupsi," kata Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad kepada wartawan di Jakarta, Kamis (26/11).

Soal bantuan hukum, Dasco menyebut keluarga Edhy Prabowo secara pribadi sudah menyiapkan sendiri. "Keluarga sudah mempersiapkan tim pengacara untuk mendampingi Pak Edhy," ujar anggota DPR itu.

Baca Juga

Menteri Edhy Mundur Dari Kabinet dan Partai Gerindra

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Edhy dan enam orang lain sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi izin ekspor benih lobster atau benur. Edhy diduga menjadi salah satu pihak penyelenggara negara yang menerima uang perizinan.

Konferensi pers KPK terkait penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan jajaran KKP lain, di gedung KPK, Jakarta, Rabu (25/11). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)
Konferensi pers KPK terkait penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan jajaran KKP lain, di gedung KPK, Jakarta, Rabu (25/11). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Para tersangka yang ditetapkan KPK dalam kasus ini di antaranya selaku penerima suap Edhy Prabowo bersama dua stafsus Menteri KKP Safri dan Andreau Pribadi Misata. Tersangka penerima lainnya pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK) Siswadi, Ainul Faqih dan Amiril Mukminin. Sedangkan, Direktur PT DPP Suharjito ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan, dua dari tujuh tersangka yaitu Andreau Pribadi Misata dan Amiril Mukminin belum berhasil diamankan.

Oleh karena itu, Nawawi meminta dua tersangka tersebut menyerahkan diri. "Tersangka agar segera datang menyerahkan diri kepada Komisi Pemberantasan Korupsi," kata petinggi KPK itu dalam jumpa pers semalam. (Knu)

Baca Juga:

Gerindra Sebut PSI Nyari Panggung Gulirkan Hak Interpelasi

#Sufmi Dasco Ahmad #Edhy Prabowo #Gerindra
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Buntut Pesta Narkoba di Hotel Surabaya, Gerindra Resmi Pecat 3 Anggota DPRD Jatim!
Tiga anggota DPRD Jatim resmi dipecat Partai Gerindra usai terciduk pesta narkoba di sebuah hotel di Surabaya. Cek kronologi dan fakta lengkapnya di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 03 November 2026
Buntut Pesta Narkoba di Hotel Surabaya, Gerindra Resmi Pecat 3 Anggota DPRD Jatim!
Indonesia
Pasar Saham Bergejolak Akibat MSCI, Dasco Perintahkan BEI Berbenah
Masukan dari lembaga penyedia indeks global harus menjadi perhatian otoritas bursa agar persoalan yang menjadi sorotan investor internasional dapat ditangani.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 16 Oktober 2026
Pasar Saham Bergejolak Akibat MSCI, Dasco Perintahkan BEI Berbenah
Indonesia
Jokowi Belum Bicara soal Prabowo-Gibran 2 Periode, Begini Sikap Gerindra
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, belum tegas menyatakan dukungan Prabowo-Gibran dua periode. Gerindra pun menanggapi hal tersebut.
Soffi Amira - Senin, 12 Oktober 2026
Jokowi Belum Bicara soal Prabowo-Gibran 2 Periode, Begini Sikap Gerindra
Indonesia
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
setiap warga negara, termasuk mantan presiden, memiliki hak politik yang sama.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
Indonesia
Gerindra Setuju Parliamentary Threshold 5 Persen
Sugiono menyatakan bakal ada pertemuan lanjutan antara ketua-ketua umum partai koalisi pemerintah untuk menentukan keputusan yang diambil bersama.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 16 September 2026
Gerindra Setuju Parliamentary Threshold 5 Persen
Indonesia
Gerindra Klaim Partai Koalisi Prabowo Solid, Sepakat Ambang Batas Parlemen 5%
Partai Koalisi Pemerintahan Prabowo Subianto sepakat mengusulkan ambang batas parlemen 5 persen dalam revisi UU Pemilu. Simak poin kesepakatan koalisi di sini!
Wisnu Cipto - Rabu, 16 September 2026
Gerindra Klaim Partai Koalisi Prabowo Solid, Sepakat Ambang Batas Parlemen 5%
Indonesia
Adi Prayitno Baca Gejala Sinyal Keretakan di Koalisi Prabowo
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai manuver AHY jadi sinyal instabilitas politik di koalisi Prabowo.
Wisnu Cipto - Rabu, 09 September 2026
Adi Prayitno Baca Gejala Sinyal Keretakan di Koalisi Prabowo
Indonesia
DPR Setujui Revisi UU Pemerintahan Aceh Jadi RUU Usul Inisiatif, 27 Ketentuan Diubah
DPR RI menyetujui revisi UU Pemerintahan Aceh. Ada 27 ketentuan yang bakal diubah dalam UU tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 08 September 2026
DPR Setujui Revisi UU Pemerintahan Aceh Jadi RUU Usul Inisiatif, 27 Ketentuan Diubah
Indonesia
Dasco dapat Info 8 WNI Gabung Militer Rusia Awalnya Daftar Lowongan Satpam
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mendapatkan informasi adanya dugaan 8 WNI itu menjadi korban penipuan lowongan kerja satpam di luar negeri.
Wisnu Cipto - Selasa, 01 September 2026
Dasco dapat Info 8 WNI Gabung Militer Rusia Awalnya Daftar Lowongan Satpam
Indonesia
Dasco Pastikan RUU Perampasan Aset Disahkan 15 Desember 2026, Siap Mundur jika Gagal
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan RUU Perampasan Aset disahkan paling lambat 15 Desember 2026.
Soffi Amira - Kamis, 27 Agustus 2026
Dasco Pastikan RUU Perampasan Aset Disahkan 15 Desember 2026, Siap Mundur jika Gagal
Bagikan