Kader PDIP Diinstruksikan Menangkan Pilkada Surabaya, Sanksi Bagi yang Membelot

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 02 September 2020
Kader PDIP Diinstruksikan Menangkan Pilkada Surabaya, Sanksi Bagi yang Membelot

Tangkapan layar saat Megawati Soekarnoputri memberikan pengarahan kepada 75 pasangan calon kepala daerah yang diajukan partai itu di Pilkada Serentak 2020. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri memerintahkan jajarannya untuk segera berkonsolidasi memenangkan Pilkada Serentak 2020, khususnya Pilwakot Surabaya. Megawati menginstruksikan semua jajarannya harus satu barisan, jangan ada yang bermanuver.

Hal ini disampaikan Megawati saat memberikan arahan dalam acara pengumuman calon kepala daerah dan wakil kepala daerah gelombang kelima melalui telekonferensi, Rabu (2/9). Di acara itu, PDIP mengakhiri spekulasi pasangan calon yang hendak diusung di Surabaya, dengan mengajukan nama Ery Cahyadi-Armuji.

Baca Juga

Gantikan Risma-Whisnu, PDIP Akhirnya Usung Ery Cahyadi-Armuji di Pilwalkot Surabaya

Megawati mengingatkan konsolidasi dan gotong royong partai merupakan elemen utama dalam memenangkan pemilu. Bagian kalah atau menang merupakan urusan di belakang.

"Mana pernah, loh, kalau kita kalah, saya koar-koar begini lah, begitu lah. Enggak. Saya hanya bilang konsolidasikan partai kita. Makanya saya bilang, awas Surabaya, siapa yang bermain, melawan saya. Ingat, mana dia, Surabaya," kata Megawati mengingatkan para kadernya.

"Kalau ada yang nyeleweng-nyeleweng, sudah tahu saya. Makanya pengumuman ini terbuka untuk umum. Silahkan saja, karena saya sudah ceritakan itu hak prerogatif saya. Siapa tidak mau nurut pada ketumnya sebagai simbol partai, saya jatuhkan sanksi," kata putri Proklamator RI Bung Karno itu.

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri. Foto: MP/Ponco

Presiden RI Kelima itu juga mengajak semua pihak untuk guyub. Megawati mengingatkan para kader, bahwa perannya sebagai ketua umum dalam menentukan pasangan calon bukanlah perkara mudah. Megawati mengisahkan untuk satu daerah hanya bisa mengajukan dua orang, satu kepala dan satu lainnya sebagai wakil. Tak bisa partai politik mengajukan siapapun kader berkualitas yang memiliki keinginan maju.

Di samping itu, Megawati mengenang hasil diskusinya dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tentang upaya revitalisasi tempat pembuangan sampah. Saat itu, Megawati menyarankan tempat pembuangan sampah itu diubah menjadi taman. Yang kini sudah tampak cantik bernama Taman Harmoni di Surabaya.

"Nggak begitu mahal, bikin saja taman. ini tinggal di uruk-uruk dikasih tanaman-tanaman, nanti rakyat senang, murah meriah. Masuk jangan kasih bayaran," kata Megawati.

Megawati memandang banyak perubahan yang terjadi di Surabaya, selain kisah Taman Harmoni. Oleh karena itu, Ketua Dewan Pengarah BPIP ini meminta jajarannya untuk mengonsolidasikan gerakan agar memenangkan Pilkada Surabaya kembali.

"Mulailah konsolidasi bergerak untuk memenangkan mereka yang telah saya berikan rekom supaya bisa menang. Nanti orang yang sudah diberikan rekom, suruh menang itu. Kalau tandingnya menang, kan, kita lebih enak, jadi paling tidak saya bisa ngawasin untuk lima tahun ke depan. Sehingga dengan demikian, persiapan kita untuk 2024 itu harus segera dimulai," tegas Megawati.

Baca Juga

Ini Daftar Lengkap Cakada PDIP Gelombang V Untuk 21 Daerah

Di acara itu, hadir juga Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto bersama Wasekjen Utut Adianto, Sadarestuwati, dan Arif Wibowo. Selain itu, hadir sejumlah Ketua DPP PDIP. Di antaranya adalah Puan Maharani, Prananda Prabowo, Eriko Sotarduga, Sri Rahayu, Ribka Tjiptaning, Juliari Batubara, Komaruddin Watubun, Mindo Sianipar, Hamka Haq, dan I Made Urip. (Pon)

#PDIP #Megawati Soekarnoputri #Pilkada Surabaya
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Pertemuan tersebut merupakan lanjutan setelah kedua tokoh bertemu pada Senin (28/9) malam.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Indonesia
Presiden Prabowo Bertemu Megawati Bahas Politik, Said Abdullah: Murni Silaturahmi
Pertemuan kedua tokoh tersebut berlangsung dalam suasana duka setelah wafatnya Guruh Soekarnoputera, adik Megawati.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Presiden Prabowo Bertemu Megawati Bahas Politik, Said Abdullah: Murni Silaturahmi
Indonesia
Megawati Langsung Terbang dari Manado Hadiri Pemakaman Haru Guruh Soekarnoputra
Kabar duka menyelimuti Tanah Air atas meninggalnya Guruh Soekarnoputra. Simak momen haru saat Megawati hadir langsung ke TPU Karet Bivak dan kenangan terakhir sang maestro seni.
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 26 September 2026
Megawati Langsung Terbang dari Manado Hadiri Pemakaman Haru Guruh Soekarnoputra
Indonesia
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Guruh Soekarnoputra meninggal dunia di usia 73 tahun, Sabtu (26/9). Ia meninggalkan karya dan lagu legendaris.
Soffi Amira - Sabtu, 26 September 2026
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Indonesia
Soroti Pengerukan Tambang, Megawati Tekankan Pentingnya Pola Pembangunan Semesta Berencana
Megawati menegaskan kekayaan mineral dan hutan di darat maupun laut semestinya dikelola untuk kemakmuran rakyat banyak
Angga Yudha Pratama - Senin, 17 Agustus 2026
Soroti Pengerukan Tambang, Megawati Tekankan Pentingnya Pola Pembangunan Semesta Berencana
Bagikan