Kader PDIP Diinstruksikan Menangkan Pilkada Surabaya, Sanksi Bagi yang Membelot

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 02 September 2020
Kader PDIP Diinstruksikan Menangkan Pilkada Surabaya, Sanksi Bagi yang Membelot

Tangkapan layar saat Megawati Soekarnoputri memberikan pengarahan kepada 75 pasangan calon kepala daerah yang diajukan partai itu di Pilkada Serentak 2020. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri memerintahkan jajarannya untuk segera berkonsolidasi memenangkan Pilkada Serentak 2020, khususnya Pilwakot Surabaya. Megawati menginstruksikan semua jajarannya harus satu barisan, jangan ada yang bermanuver.

Hal ini disampaikan Megawati saat memberikan arahan dalam acara pengumuman calon kepala daerah dan wakil kepala daerah gelombang kelima melalui telekonferensi, Rabu (2/9). Di acara itu, PDIP mengakhiri spekulasi pasangan calon yang hendak diusung di Surabaya, dengan mengajukan nama Ery Cahyadi-Armuji.

Baca Juga

Gantikan Risma-Whisnu, PDIP Akhirnya Usung Ery Cahyadi-Armuji di Pilwalkot Surabaya

Megawati mengingatkan konsolidasi dan gotong royong partai merupakan elemen utama dalam memenangkan pemilu. Bagian kalah atau menang merupakan urusan di belakang.

"Mana pernah, loh, kalau kita kalah, saya koar-koar begini lah, begitu lah. Enggak. Saya hanya bilang konsolidasikan partai kita. Makanya saya bilang, awas Surabaya, siapa yang bermain, melawan saya. Ingat, mana dia, Surabaya," kata Megawati mengingatkan para kadernya.

"Kalau ada yang nyeleweng-nyeleweng, sudah tahu saya. Makanya pengumuman ini terbuka untuk umum. Silahkan saja, karena saya sudah ceritakan itu hak prerogatif saya. Siapa tidak mau nurut pada ketumnya sebagai simbol partai, saya jatuhkan sanksi," kata putri Proklamator RI Bung Karno itu.

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri. Foto: MP/Ponco

Presiden RI Kelima itu juga mengajak semua pihak untuk guyub. Megawati mengingatkan para kader, bahwa perannya sebagai ketua umum dalam menentukan pasangan calon bukanlah perkara mudah. Megawati mengisahkan untuk satu daerah hanya bisa mengajukan dua orang, satu kepala dan satu lainnya sebagai wakil. Tak bisa partai politik mengajukan siapapun kader berkualitas yang memiliki keinginan maju.

Di samping itu, Megawati mengenang hasil diskusinya dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tentang upaya revitalisasi tempat pembuangan sampah. Saat itu, Megawati menyarankan tempat pembuangan sampah itu diubah menjadi taman. Yang kini sudah tampak cantik bernama Taman Harmoni di Surabaya.

"Nggak begitu mahal, bikin saja taman. ini tinggal di uruk-uruk dikasih tanaman-tanaman, nanti rakyat senang, murah meriah. Masuk jangan kasih bayaran," kata Megawati.

Megawati memandang banyak perubahan yang terjadi di Surabaya, selain kisah Taman Harmoni. Oleh karena itu, Ketua Dewan Pengarah BPIP ini meminta jajarannya untuk mengonsolidasikan gerakan agar memenangkan Pilkada Surabaya kembali.

"Mulailah konsolidasi bergerak untuk memenangkan mereka yang telah saya berikan rekom supaya bisa menang. Nanti orang yang sudah diberikan rekom, suruh menang itu. Kalau tandingnya menang, kan, kita lebih enak, jadi paling tidak saya bisa ngawasin untuk lima tahun ke depan. Sehingga dengan demikian, persiapan kita untuk 2024 itu harus segera dimulai," tegas Megawati.

Baca Juga

Ini Daftar Lengkap Cakada PDIP Gelombang V Untuk 21 Daerah

Di acara itu, hadir juga Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto bersama Wasekjen Utut Adianto, Sadarestuwati, dan Arif Wibowo. Selain itu, hadir sejumlah Ketua DPP PDIP. Di antaranya adalah Puan Maharani, Prananda Prabowo, Eriko Sotarduga, Sri Rahayu, Ribka Tjiptaning, Juliari Batubara, Komaruddin Watubun, Mindo Sianipar, Hamka Haq, dan I Made Urip. (Pon)

#PDIP #Megawati Soekarnoputri #Pilkada Surabaya
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Bupati Ponorogo Ditangkap KPK, PDIP: Kami Minta Maaf karena Dia tak Amanah
PDI Perjuangan Jawa Timur menghomati kewenangan dan proses hukum terhadap kadernya itu yang sedang dilakukan KPK.
Dwi Astarini - Sabtu, 08 November 2025
Bupati Ponorogo Ditangkap KPK, PDIP: Kami Minta Maaf karena Dia tak Amanah
Indonesia
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Dalam praktiknya, para PKL yang tergabung dalam asosiasi tersebut banyak menemui kendala ketika mengakses permodalan ke institusi keuangan milik pemerintah (Himbara).
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Indonesia
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Makna Sumpah Pemuda tidak hanya soal persatuan teritorial, tetapi juga semangat kebangsaan dan kesadaran geopolitik yang menjadi fondasi kuat Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Indonesia
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Generasi muda tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Indonesia
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning, menolak usulan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Ia menilai, bahwa Soeharto merupakan sosok pelanggar HAM.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Indonesia
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
PDIP menyerahkan kasus dugaan korupsi proyek Whoosh kepada KPK. Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
Indonesia
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Meminta agar penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dilakukan secara business to business (B2B).
Dwi Astarini - Senin, 27 Oktober 2025
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Indonesia
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
Adanya penolakan tersebut berarti ada harapan dari masyarakat yang harus didengar.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
Indonesia
Bonnie Triyana Tegaskan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Mencederai Cita-Cita Reformasi
Pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto justru akan bertentangan dengan semangat reformasi yang bertujuan membatasi kekuasaan.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
Bonnie Triyana Tegaskan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Mencederai Cita-Cita Reformasi
Indonesia
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Soeharto kini diusulkan jadi pahlawan nasional. Politisi PDIP mengatakan, bahwa aktivis 1998 bisa dianggap sebagai pengkhianat.
Soffi Amira - Kamis, 23 Oktober 2025
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Bagikan