Juru Ukur Tanah Minim, Pembagian Sertifikat Tanah Terhambat

Luhung SaptoLuhung Sapto - Minggu, 20 Agustus 2017
Juru Ukur Tanah Minim, Pembagian Sertifikat Tanah Terhambat

Presiden Joko Widodo bersepeda di Hari Minggu (20/8) pagi di kawasan MH Thamrin, Jakarta Pusat. (ANTARA/Reno Esnir)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo menyerahkan Sertifikat Hak Atas Tanah Program Strategi Nasional se-Jabodetabek di Lapangan Park & Ride di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Kegiatan itu dilakukan di sela Car Free Day.

Jokowi menyebut pengurusan sertifikat tanah yang lambat disebabkan karena masih kurangnya jumlah juru ukur tanah di lapangan.

"Pak Menteri ATR/Kepala BPN menyampaikan kepada saya masih banyak kurang juru ukur. Sudah, tidak usah juru ukur pakai PNS, tambahannya pakai outsourcing dari luar yang diberikan sertifikasi, sudah. Untuk mempermudah segala cara kita tempuh agar rakyat pegang yang namanya hak atas tanah, yang namanya sertifikat ini," kata Presiden Jokowi di Park & Ride Jalan MH Thamrin Nomor 10 Jakarta Pusat, Minggu (20/8).

Pada kesempatan itu Presiden membagikan sertifikat tanah sebanyak lebih dari 7.000 sertifikat kepada masyarakat Jabodetabek.

Presiden mengakui sampai saat ini masih banyak bidang tanah yang belum bersertifikat tidak hanya di Jakarta tapi juga di daerah-daerah lain di Indonesia.

Hal itu kata dia, terutama disebabkan karena kurangnya juru ukur tanah dari BPN.

"Yang pertama juru ukurnya kurang, BPN itu kurang juru ukurnya tapi sekarang sudah tambah, sudah tambah 4.400 itu jumlah yang sangat besar sekali hingga sekarang bisa dipercepat tapi ini terus akan ditambah jadi ini yang membuat lama kan lapangannya kan," katanya.

Sebelumnya juru ukur tanah yang ada baru berkisar 2.000-an sehingga Presiden berharap dengan bertambah dua kali lipat proses sertifikasi tanah bisa dipercepat.

Ia sendiri mengakui jumlah juru ukur tanah belum ideal dan belum cukup sehingga akan terus ditambah jumlahnya ke depan.

"Kalau dulu satu tahun paling 400.000-500.000 sertifikat sekarang sudah bisa 5 juta, tahun depan bisa 7 juta, tahun depannya lagi bisa 9 juta, kan percepatan 10 kali lipat," katanya.

Selain masalah juru ukur, tumpang tindih dan sengketa lahan menjadi hambatan proses sertifikasi tanah.

"Banyak di lapangan tumpang tindih sengketa itu biasanya menjadi lama tidak hanya di Jakarta tapi juga di luar Jakarta," katanya. (*)

Sumber: ANTARA

#Reforma Agraria #Presiden Joko Widodo #Car Free Day
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Gubernur DKI Bakal Evaluasi Car Free Day dan Sistem Ganjil-Genap
Pramono Anung mengatakan akan mengevaluasi penerapan hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) atau car free day (CFD) dan sistem ganjil genap.
Yusuf Abdillah - Senin, 28 September 2026
Gubernur DKI Bakal Evaluasi Car Free Day dan Sistem Ganjil-Genap
Indonesia
Wagub Rano Sebut Usul CFD Sabtu dan Minggu Menarik, Bisa Turunkan Emisi
Penerapan kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan berbagai faktor, terutama dari sisi operasional perkantoran ada yang masuk ketika hari Sabtu.
Dwi Astarini - Kamis, 24 September 2026
Wagub Rano Sebut Usul CFD Sabtu dan Minggu Menarik, Bisa Turunkan Emisi
Indonesia
DPR Dorong Reforma Agraria Berujung pada Akses Lahan dan Produksi
Reforma agraria tidak boleh dimaknai sebatas legalisasi aset atau penerbitan sertifikat tanah.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
DPR Dorong Reforma Agraria Berujung pada Akses Lahan dan Produksi
Indonesia
RUU Pengaturan Reforma Agraria Diputuskan Di Bawa ke Rapat Paripurna DPR, Terdiri 14 Memuat 53 Pasal
RUU mengamanatkan pembentukan lembaga penyelenggara reforma agraria yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 21 September 2026
RUU Pengaturan Reforma Agraria Diputuskan Di Bawa ke Rapat Paripurna DPR, Terdiri  14 Memuat 53 Pasal
Berita Foto
RUU Reforma Agraria Ditargetkan Rampung Sebelum Hari Tani Nasional
Wakil Ketua BAM Adian Napitupulu dan Anggota Baleg Muhammad Khozin dan Anggota DPR, Azis Subekti di Jakarta, Selasa (15/9/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 15 September 2026
RUU Reforma Agraria Ditargetkan Rampung Sebelum Hari Tani Nasional
Indonesia
Pramono Masih Pertimbangkan Car Free Day 2 Hari Dalam Seminggu
Pramono mengingatkan, agar niat baik menciptakan lingkungan yang sehat tidak mengorbankan kepentingan masyarakat luas.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 14 September 2026
Pramono Masih Pertimbangkan Car Free Day 2 Hari Dalam Seminggu
Indonesia
RUU Pengaturan Reforma Agraria, Ini Pasal Krusial
Rancangan regulasi itu juga memuat pengaturan tentang Dewan Pengawas BRAN yang bertujuan menjamin akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas kinerja BRAN.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
 RUU Pengaturan Reforma Agraria, Ini Pasal Krusial
Indonesia
Heboh Air Doa Gunung Kawi Dijual di CFD Cibinong, ini Faktanya
Di balik viralnya istilah 'Air Gunung Kawi', terdapat mitos yang telah lama beredar di masyarakat mengenai Gunung Kawi, Jawa Timur.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Heboh Air Doa Gunung Kawi Dijual di CFD Cibinong, ini Faktanya
Indonesia
Link Live Streaming Sidang Perdana dr Tifa Dugaan Kasus Ijazah Palsu Jokowi
Kendati demikian, PN Jaktim menerapkan sterilisasi total saat memasuki fase pembuktian demi menjaga integritas kesaksian para saksi ahli maupun saksi fakta
Angga Yudha Pratama - Kamis, 02 Juli 2026
Link Live Streaming Sidang Perdana dr Tifa Dugaan Kasus Ijazah Palsu Jokowi
Indonesia
CFD Rasuna Said Ditiadakan 28 Juni 2026, Pramono: Semua Kegiatan HUT Jakarta Digelar di Sudirman
CFD Rasuna Said batal digelar 28 Juni 2026. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyebutkan, bahwa semua kegiatan digelar di Sudirman.
Soffi Amira - Jumat, 26 Juni 2026
CFD Rasuna Said Ditiadakan 28 Juni 2026, Pramono: Semua Kegiatan HUT Jakarta Digelar di Sudirman
Bagikan