Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi angkat bicara menyikapi saran sejumlah pihak yang meminta kontestan Pilpres 2019 untuk segera melakukan rekonsiliasi.
Koodinator Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak menilai tak perlu ada rekonsiliasi dengan kubu Jokowi-Ma’ruf Amin. Sebab menurut Dahnil rekonsiliasi diperlukan jika terjadi konflik.
"Rekonsiliasi itu dilakukan kalau ada konflik. Memang sekarang ada konflik? Kan nggak ada," kata Dahnil di Jalan Kertangera, Jakarta, Senin (22/4).
Danhil mengatakan, saat ini tidak ada ketegangan antara kubu Prabowo dan Jokowi. Menurut dia, yang terjadi hanya perdebatan biasa terkait hasil penghitungan suara. Rekonsiliasi, kata dia, baru diperlukan jika muncul konflik akibat Pilpres 2019.
"Justru cara berpikirnya yang harusnya diperbaiki. Kalau ada konflik baru ada rekonsiliasi. Ini nggak ada konflik sama sekali. Yang muncul adalah perdebatan biasa saja antara perbedaan hasil yang muncul. Dan itu biasa saja dalam setiap kompetisi," ujar Dahnil.
Terlebih, lanjut Eks Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini, pihaknya saat ini tengah fokus memantau formulir C1 untuk meminimalisir kecurangan proses penghitungan suara.
"Fokus BPN kita mengawal C1 dan kita sedang mengumpulkan banyak sekali fakta (kecurangan) terstruktur, sistematik, dan masif," pungkas Dahnil.
Seruan rekonsiliasi pertama kali terucap dari Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti. Ternyata Muhammadiyah juga siap menjadi mediator 'rekonsiliasi nasional', istilah yang dikemukakan Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir.
Seruan senada juga disampaikan banyak tokoh agama lain, yakni Waketum PBNU Zainut Tauhid, Uskup Agung Jakarta Ignasius Suharyo yang optimis soal rekonsiliasi, Pendiri Ponpes Daarut Tauhid Aa Gym, Ketua Umum Rabithah Alawiyah Habib Zen bin Smith, hingga Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar. (Pon)
