Jokowi Yakin Angka Kemiskinan Capai Satu Digit

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 15 Mei 2018
Jokowi Yakin Angka Kemiskinan Capai Satu Digit

Presiden Joko Widodo memberi sambutan dalam acara peresmian Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Pesantren preneur di pesantren Byat al Hikmah Pasuruan, Jawa Timur, Sabtu (12/5). ANTARA FOTO/Umar

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Presiden Joko Widodo optimistis angka kemiskinan di Indonesia akan turun hingga menjadi hanya satu digit dengan pelaksanaan berbagai program terutama Program Keluarga Harapan (PKH) .

"Insya Allah angka kemiskinan kita akan di bawah dua digit, masuk ke satu digit, target kita ke sana," kata Presiden Jokowi saat menghadiri Lokakarya Nasional Anggota DPRD dari PPP di kawasan Ancol Jakarta, Selasa (15/5).

Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (PBS), angka kemiskinan pada tahun 2017 menunjukkan penurunan. Pada 2016, tercatat angka kemiskinan mencapai 10,64 persen. Sementara pada 2017 turun menjadi 10,12 persen. Jokowi mengatakan PKH sering tidak disebut dalam keseharian. Padahal pada tahun 2017, program itu sudah diberikan kepada enam juta keluarga penerima manfaat.

"Tahun ini 10 juta keluarga yang akan kita berikan dengan pendampingan yng baik. Ini kita perkirakan kalau sudah keluar semuanya, Insya Allah kemiskinan kita akan di bawah dua digit, masuk ke satu digit," katanya.

Presiden juga menyebutkan pemerintah sudah mengeluarkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada 18 juta anak dari keluarga tidak mampu, termasuk untuk anak yatim sebanyal sekitar 890.000 anak. "Dengan itu mereka bisa bersekolah mulai SD, SMP, SMA/SMK," katanya.

Kemiskinan Indonesia dalam Angka (Foto: BPS)

Sementara untuk kartu Indonesia Sehat (KIS) sudah sudah dikeluarkan 93 juta sehingga masyarakat bisa mengakses layanan kesehatan di puskesmas, RS, dan tidak dipungut biaya. "Saya pernah cek di RS, saya masuk di kelas 3. Berapa persen yang gunakan KIS? Waktu saya cek, 96 persen mereka gunakan kartu itu. Artinya kartu ini sangat bermanfaat bagi masyarakat," katanya seperti dikutip Antara.

Presiden menyebutkan hal itu terus disampaikan kepada masyarakat untuk menunjukkan bahwa program pemerintah tidak hanya urusan infrastruktur. "Tapi juga bidang berkaitan dengan sosial, tidak dalam bentuk uang tapi dalam perbaikan sistem pendidikan dan kesehatan," katanya.

Untuk Dana Desa, Jokowi juga menjelaskan Program tersebut ditujukan untuk memperbesar peredaran uang di daerah terutama di desa. "Sampaikan kepada kepala desa penggunaan dana desa jangan dilakukan dengan membeli kebutuhan di kota," katanya.

Hingga 2015 sudah dikucurkan dana desa 20,37 triliun, tahun 2016 46,9 triliun, 2017 60 triliun, dan 2018 60 triliun. Sehingga, Total 4 tahun sudah mencapai 187 triliun. Uang itu, diharapkan bisa terus beredar di desa-desa. "Jangan sampai uang yang sudah dikucurkan ke desa kembali lagi ke Jakarta atau ke kota," katanya.

Ia mewajibkan kepala desa membeli kebutuhan di desanya sendiri seperti semen di desa itu. "Maksimal di kecamatan, jangan sampai keluar dari kecamatan," kata Jokowi. Ia menyebutkan uang semakin banyak beredar di desa sehingga akan meningkatkan daya beli, meningkatkan konsumsi masyarakat.

"Itu akan menimbulkan tingkat ekonomi luar biasa kalau kepala-kepala desa tahu semuanya," kata Presiden Jokowi.

Kondisi kemiskinan di Jakarta. Foto: Antara

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) September 2017, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 26,58 juta orang atau 10,12 persen. Angka itu berkurang sebesar 1,19 juta orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2017 sebesar 27,77 juta orang atau 10,64 persen.

Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2017 sebesar 7,72 persen turun menjadi 7,26 persen pada September 2017. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2017 sebesar 13,93 persen turun menjadi 13,47 persen pada September 2017.

Selama periode Maret 2017–September 2017, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 401,28 ribu orang dari 10,67 juta orang pada Maret 2017 menjadi 10,27 juta orang pada September 2017. Sementara di daerah pedesaan turun sebanyak 786,95 ribu orang atau dari 17,10 juta orang pada Maret 2017 menjadi 16,31 juta orang pada September 2017.

Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan pada September 2017 tercatat sebesar 73,35 persen. "Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi Maret 2017 yaitu sebesar 73,31 persen," tulis BPS dalam laman resminya.

Jenis komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan di perkotaan maupun di perdesaan adalah beras, rokok kretek filter, daging sapi, telur ayam ras, daging ayam ras, mie instan, dan gula pasir. Sementara komoditi nonmakanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis kemiskinan di perkotaan maupun perdesaan adalah perumahan, bensin, listrik, pendidikan, dan perlengkapan mandi. (*)

#Badan Pusat Statistik #Jokowi #Dana Desa
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Teman KKN UGM Jadi Saksi di PN Solo, Jokowi Disebut Punya Nama Panggilan 'Jack'
Teman KKN UGM Jokowi mengatakan, bahwa ia memiliki nama panggilan Jack. Hal itu terungkap saat sidang lanjutan gugatan ijazah di PN Solo, Selasa (3/2).
Soffi Amira - Selasa, 03 Februari 2026
Teman KKN UGM Jadi Saksi di PN Solo, Jokowi Disebut Punya Nama Panggilan 'Jack'
Indonesia
Jokowi Tegaskan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode di Pilpres 2029
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, membantah isu Gibran maju di Pilpres 2029. Ia tetap mendukung Prabowo-Gibran dua periode.
Soffi Amira - Senin, 02 Februari 2026
Jokowi Tegaskan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode di Pilpres 2029
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Berwasiat Agar Gibran dan Kaesang Jadi Pasangan Capres-Cawapres di Pemilu 2029
Beredar informasi yang menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo akan menduetkan Gibran-Kaesang di Pilpres 2029. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 28 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Berwasiat Agar Gibran dan Kaesang Jadi Pasangan Capres-Cawapres di Pemilu 2029
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Hapus Dana Desa, Diganti dengan Subsidi Listrik dan Sembako
Beredar informasi yang menyebut Menkeu Purbaya mengganti dana desa dengan subsidi listrik, sembako, dan BBM. Cek faktanya!
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 24 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Hapus Dana Desa, Diganti dengan Subsidi Listrik dan Sembako
Indonesia
Hadir Bawa Badan, Eks Menpora Dito Siap Diperiksa KPK soal Dampingi Jokowi Lobi Haji
Dito Ariotedjo ikut mendampingi Jokowi bertemu PM Arab Saudi Mohammed bin Salman Al-Saud membahas lobi penambahan kuota haji Indonesia tahun 2024.
Wisnu Cipto - Jumat, 23 Januari 2026
Hadir Bawa Badan, Eks Menpora Dito Siap Diperiksa KPK soal Dampingi Jokowi Lobi Haji
Indonesia
Roy Suryo Ajukan Ahli Bedah Saraf hingga Pendeteksi Gambar ke Polda Metro, Tepis Penetapan Status Tersangka Dirinya
Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan sejumlah saksi dan ahli meringankan yang diajukan Roy Suryo Cs dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Januari 2026
Roy Suryo Ajukan Ahli Bedah Saraf hingga Pendeteksi Gambar ke Polda Metro, Tepis Penetapan Status Tersangka Dirinya
Indonesia
Ketua Komisi III DPR Sebut Restorative Justice Kasus Ijazah Jokowi, Bukti Implementasi KUHP Baru
Penerapan mekanisme keadilan restoratif (restorative justice/RJ) dalam perkara tersebut mencerminkan arah kebijakan hukum pidana nasional di masa depan.
Dwi Astarini - Senin, 19 Januari 2026
Ketua Komisi III DPR Sebut Restorative Justice Kasus Ijazah Jokowi, Bukti Implementasi KUHP Baru
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : TNI Kini Bisa Audit Penggunaan Dana Desa karena Sering Digunakan Kades untuk Memperkaya Diri
Diketahui, video merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,9 persen.
Dwi Astarini - Minggu, 18 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA] : TNI Kini Bisa Audit Penggunaan Dana Desa karena Sering Digunakan Kades untuk Memperkaya Diri
Indonesia
Eggi Sudjana Ajukan RJ ke Polda, Kasus Hoaks Ijazah Jokowi Berpotensi Damai
Tersangka Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis telah mengajukan surat permohonan restorative justice (RJ) ke Polda Metro Jaya.
Wisnu Cipto - Jumat, 16 Januari 2026
Eggi Sudjana Ajukan RJ ke Polda, Kasus Hoaks Ijazah Jokowi Berpotensi Damai
Indonesia
Kuasa Hukum Jokowi: Terlalu Dini Simpulkan Restorative Justice usai Pertemuan dengan Eggi Sudjana
Kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan mengatakan, terlalu dini membicarkan restorative justice usai kliennya bertemu dengan Eggi Sudjana.
Soffi Amira - Sabtu, 10 Januari 2026
Kuasa Hukum Jokowi: Terlalu Dini Simpulkan Restorative Justice usai Pertemuan dengan Eggi Sudjana
Bagikan