Pilpres 2019

Jokowi Terancam, Ada Partai Koalisi Kemungkinan Pindah ke Kubu Sebelah

Eddy FloEddy Flo - Sabtu, 14 Juli 2018
Jokowi Terancam, Ada Partai Koalisi Kemungkinan Pindah ke Kubu Sebelah

Peneliti LSI Denny JA, Aji Al Farabi (Foto: Screenhot youtube/jaktv)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Soliditas partai politik pendukung pemerintahan Jokowi-JK terancam bubar jelang Pilpres 2019. Kemungkinan besar ada parpol yang keluar dari koalisi pendukung capres Jokowi dan pindah ke kubu sebelah.

Aji Al Farabi yang juga peneliti dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA memperkirakan masih ada kemungkinan partai yang keluar dari koalisi pengusung Jokowi.

"Sikap parpol mitra koalisi ini sangat tergantung pada Joko Widodo akan memilih siapa cawapresnya dan kapan waktu pengumumannya," kata Aji Al Farabi ketika dihubungi melalui telepon selulernya, di Jakarta, Sabtu (14/7).

Menurut Aji Al Farabi, jika Joko Widodo memilih calon wakil presiden (cawapres) untuk pendampingnya, yang tidak diterima oleh semua parpol mitra koalisi dan ada parpol yang kecewa maka bisa saja keluar dari koalisi dan menarik dukungannya.

Aji Al Farabi
Peneliti LSI Denny JA, Aji Al Farabi (Foto: Ist)

Aji melihat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bersikukuh mengusulkan ketua umumnya, Muhaimin Iskandar menjadi cawapres Jokowi.

"Kalau usulan PKB tidak diterima parpol mitra koalisi dan tidak dipenuhi Jokowi, dan kalau PKB konsisten dengan sikapnya, bisa saja keluar dan mengalihkan dukungan," kata Aji Al Farabi.

Namun, Aji juga melihat, meskipun Joko Widodo memilih nama lain sebagai cawapres, PKB bisa juga tidak keluar dari koalisi. Menurut dia, semua parpol terus mencermati peta perkembangan politik nasional dan akan menunggu sampai batas akhir pendaftaran pasangan capres-cawapres di KPU pada 10 Agustus.

"Jokowi sebagai capres incumbent, ditunggu banyak pihak untuk mengumumkan cawapresnya, terutama oleh parpol di luar koalisi," katanya.

Presiden Jokowi dan Cak Imin
Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/11/2016). (Foto:setkab.go.id)

Aji sebagaimana dilansir Antara menjelaskan, sikap parpol di luar koalisi yang baru akan mengumumkan pasangan capres-cawapresnya menjelang penutupan pendaftaran capres-cawapres di KPU pada 10 Agustus, karena menunggu capres Joko Widodo mengumumkan pasangannya, dinilai sah-sah saja.

"Parpol tersebut menunggu ada kemungkinan, adanya parpol yang keluar dari koalisi pendukung Jokowi," katanya.

Dia menambahkan, saat ini ada enam partai politik yang mendukung capres Joko Widodo yakni PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Hanura, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Hinca Panjaitan mengatakan, Partai Demokrat akan memilih sikap mendukung calon capres Prabowo Subianto atau Joko Widodo atau memilih opsi lainnya dalam menghadapi pemilu presiden 2019.

"Pilihan tersebut akan dilakukan Demokrat setelah Jokowi mengumumkan nama pendampingnya," kata Hinca Panjaitan di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (12/7).

Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan
Sekjen Partai Demokrat, Hinca Panjaitan. (MP/Reza Indrayana)

Menurut Hinca, Partai Demokrat pada pemilu presiden 2019 tidak mengusung calon presiden sehingga memiliki pemilihan bebas dalam menentukan sikapnya.

Partai Demokrat, kata dia, melihat Joko Widodo saat ini sedang menghadapi pilihan sulit dalam memutuskan siapa figur yang akan mendampinginya pada pemilu presiden 2019, karena banyaknya partai politik mitra koalisi.

"Kalau Pak Jokowi tidak pas memilih pasangannya dan ada partai mitra koalisi yang kecewa, bisa saja ada yang mengalihkan dukungannya," katanya.

Anggota Komisi I DPR itu menambahkan, kalau hal ini terjadi maka akan ada kejadian luar biasa, karena peta dukungan terhadap pasangan capres-cawapres akan berubah.

"Ada kemungkinan muncul poros ketiga," pungkas Hinca Panjaitan.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: SBY Bantah Utus Agus Hermanto Jalin Komunikasi dengan PDI Perjuangan

#LSI #Pilpres 2019 #PKB #Presiden Jokowi
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Uji Kelayakan Calon Ketua DPW PKB, Gus Halim Tegaskan Pemimpin Wajib Tahu Diri
Asesmen dilakukan lembaga profesional yang secara khusus bakal menguji mereka selama dua hari, 22-23 Desember 2025.
Dwi Astarini - Senin, 22 Desember 2025
Uji Kelayakan Calon Ketua DPW PKB, Gus Halim Tegaskan Pemimpin Wajib Tahu Diri
Indonesia
Golkar Usul Pilkada Dipilih DPRD, PKB: Ide Lama Cak Imin
Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan menanggapi usulan Partai Golkar soal pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD.
Frengky Aruan - Senin, 22 Desember 2025
Golkar Usul Pilkada Dipilih DPRD, PKB: Ide Lama Cak Imin
Indonesia
DKP-DKW Panji Bangsa Resmi Dilantik, Cak Imin Tekankan Keberanian dan Loyalitas
PKB dengan seluruh badan otonomnya harus menjadi kekuatan mandiri, berdiri di atas kaki sendiri
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
DKP-DKW Panji Bangsa Resmi Dilantik, Cak Imin Tekankan Keberanian dan Loyalitas
Indonesia
PKB Dukung Langkah Prabowo Perkuat Ekosistem Koperasi, Bentuk Nyata Wujudkan Pasal 33
Koperasi harus kembali kepada khitahnya yakni menjadi sokoguru perekonomian Indonesia. ?
Dwi Astarini - Rabu, 19 November 2025
PKB Dukung Langkah Prabowo Perkuat Ekosistem Koperasi, Bentuk Nyata Wujudkan Pasal 33
Indonesia
Cerita Perangkat Desa Tidak Ada Kejelasan Status Pegawai, Gaji Hanya Rp 700 Ribu Sampai Ditund-Tunda
Para perangkat desa menuntut kejelasan status kepegawaian yang hingga kini belum diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 18 November 2025
Cerita Perangkat Desa Tidak Ada Kejelasan Status Pegawai, Gaji Hanya Rp 700 Ribu Sampai Ditund-Tunda
Indonesia
Tutup Dikbar, Cak Imin Ingin Perempuan Bangsa Banyak Mewarnai PKB
Hingga saat ini Perempuan Bangsa telah melaksanakan Dikbar di 28 provinsi seluruh Indonesia dengan total 144 angkatan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 November 2025
Tutup Dikbar, Cak Imin Ingin Perempuan Bangsa Banyak Mewarnai PKB
Indonesia
Gus Dur dan Syaikhona Kholil Jadi Pahlawan Nasional, PKB: Bentuk Pengakuan Negara atas Jasa Besarnya
Gus Dur dan Syaikhona Kholil jadi pahlawan nasional. PKB pun mengapresiasi keputusan pemerintah yang memberikan gelar tersebut.
Soffi Amira - Senin, 10 November 2025
Gus Dur dan Syaikhona Kholil Jadi Pahlawan Nasional, PKB: Bentuk Pengakuan Negara atas Jasa Besarnya
Indonesia
Hari Pahlawan, Ketua Fraksi PKB Serukan Persatuan Bangsa
Peristiwa heroik di Surabaya pada 1945 menjadi bukti bahwa seluruh elemen masyarakat Indonesia mampu meraih kemenangan ketika bersatu menghadapi ancaman bersama. ?
Dwi Astarini - Senin, 10 November 2025
Hari Pahlawan, Ketua Fraksi PKB Serukan Persatuan Bangsa
Indonesia
Masih Dibangun, Jokowi Belum Tempati Rumah Hadiah Negara Setelah 1 Tahun Lengser
Mantan Wali Kota Solo ini mendapatkan rumah pensiun hadiah dari negara di bangun di atas lahan seluas 12.000 meter persegi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Oktober 2025
Masih Dibangun, Jokowi Belum Tempati Rumah Hadiah Negara Setelah 1 Tahun Lengser
Indonesia
Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, PKB Nilai Program MBG Implementasi Pasal 33 UUD 1945
Disebut bentuk nyata pelaksanaan amanah Pasal 33 UUD 1945 dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dwi Astarini - Senin, 20 Oktober 2025
Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, PKB Nilai Program MBG Implementasi Pasal 33 UUD 1945
Bagikan