Pilpres 2019

Jokowi Terancam, Ada Partai Koalisi Kemungkinan Pindah ke Kubu Sebelah

Eddy FloEddy Flo - Sabtu, 14 Juli 2018
Jokowi Terancam, Ada Partai Koalisi Kemungkinan Pindah ke Kubu Sebelah

Peneliti LSI Denny JA, Aji Al Farabi (Foto: Screenhot youtube/jaktv)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Soliditas partai politik pendukung pemerintahan Jokowi-JK terancam bubar jelang Pilpres 2019. Kemungkinan besar ada parpol yang keluar dari koalisi pendukung capres Jokowi dan pindah ke kubu sebelah.

Aji Al Farabi yang juga peneliti dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA memperkirakan masih ada kemungkinan partai yang keluar dari koalisi pengusung Jokowi.

"Sikap parpol mitra koalisi ini sangat tergantung pada Joko Widodo akan memilih siapa cawapresnya dan kapan waktu pengumumannya," kata Aji Al Farabi ketika dihubungi melalui telepon selulernya, di Jakarta, Sabtu (14/7).

Menurut Aji Al Farabi, jika Joko Widodo memilih calon wakil presiden (cawapres) untuk pendampingnya, yang tidak diterima oleh semua parpol mitra koalisi dan ada parpol yang kecewa maka bisa saja keluar dari koalisi dan menarik dukungannya.

Aji Al Farabi
Peneliti LSI Denny JA, Aji Al Farabi (Foto: Ist)

Aji melihat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bersikukuh mengusulkan ketua umumnya, Muhaimin Iskandar menjadi cawapres Jokowi.

"Kalau usulan PKB tidak diterima parpol mitra koalisi dan tidak dipenuhi Jokowi, dan kalau PKB konsisten dengan sikapnya, bisa saja keluar dan mengalihkan dukungan," kata Aji Al Farabi.

Namun, Aji juga melihat, meskipun Joko Widodo memilih nama lain sebagai cawapres, PKB bisa juga tidak keluar dari koalisi. Menurut dia, semua parpol terus mencermati peta perkembangan politik nasional dan akan menunggu sampai batas akhir pendaftaran pasangan capres-cawapres di KPU pada 10 Agustus.

"Jokowi sebagai capres incumbent, ditunggu banyak pihak untuk mengumumkan cawapresnya, terutama oleh parpol di luar koalisi," katanya.

Presiden Jokowi dan Cak Imin
Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/11/2016). (Foto:setkab.go.id)

Aji sebagaimana dilansir Antara menjelaskan, sikap parpol di luar koalisi yang baru akan mengumumkan pasangan capres-cawapresnya menjelang penutupan pendaftaran capres-cawapres di KPU pada 10 Agustus, karena menunggu capres Joko Widodo mengumumkan pasangannya, dinilai sah-sah saja.

"Parpol tersebut menunggu ada kemungkinan, adanya parpol yang keluar dari koalisi pendukung Jokowi," katanya.

Dia menambahkan, saat ini ada enam partai politik yang mendukung capres Joko Widodo yakni PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Hanura, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Hinca Panjaitan mengatakan, Partai Demokrat akan memilih sikap mendukung calon capres Prabowo Subianto atau Joko Widodo atau memilih opsi lainnya dalam menghadapi pemilu presiden 2019.

"Pilihan tersebut akan dilakukan Demokrat setelah Jokowi mengumumkan nama pendampingnya," kata Hinca Panjaitan di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (12/7).

Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan
Sekjen Partai Demokrat, Hinca Panjaitan. (MP/Reza Indrayana)

Menurut Hinca, Partai Demokrat pada pemilu presiden 2019 tidak mengusung calon presiden sehingga memiliki pemilihan bebas dalam menentukan sikapnya.

Partai Demokrat, kata dia, melihat Joko Widodo saat ini sedang menghadapi pilihan sulit dalam memutuskan siapa figur yang akan mendampinginya pada pemilu presiden 2019, karena banyaknya partai politik mitra koalisi.

"Kalau Pak Jokowi tidak pas memilih pasangannya dan ada partai mitra koalisi yang kecewa, bisa saja ada yang mengalihkan dukungannya," katanya.

Anggota Komisi I DPR itu menambahkan, kalau hal ini terjadi maka akan ada kejadian luar biasa, karena peta dukungan terhadap pasangan capres-cawapres akan berubah.

"Ada kemungkinan muncul poros ketiga," pungkas Hinca Panjaitan.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: SBY Bantah Utus Agus Hermanto Jalin Komunikasi dengan PDI Perjuangan

#LSI #Pilpres 2019 #PKB #Presiden Jokowi
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Penunjukan Gus Najmi tersebut adalah bagian dari penguatan konsolidasi organisasi dan persiapan PKB menghadapi agenda-agenda strategis menuju Pemilu 2029.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Juni 2026
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Indonesia
PKB Kawal Implementasi Regulasi Turunan UU Pesantren, Ingin Terjadi Transformasi
pentingnya transformasi pendidikan pesantren agar semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi global.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 07 Juni 2026
PKB Kawal Implementasi Regulasi Turunan UU Pesantren, Ingin Terjadi Transformasi
Indonesia
Jazilul PKB Sebut Penyelenggaraan Haji 2026 Relatif Lebih Baik dan Tertib dengan Catatan, Kementerian Terkait Jangan Berpuas Diri
Ketua Fraksi PKB DPR RI, Jazilul Fawaid, memberikan apresiasi atas kinerja penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.
Frengky Aruan - Jumat, 29 Mei 2026
Jazilul PKB Sebut Penyelenggaraan Haji 2026 Relatif Lebih Baik dan Tertib dengan Catatan, Kementerian Terkait Jangan Berpuas Diri
Indonesia
Pengasuh Ponpes di Pati Ditangkap, DPR Minta Kasus Pemerkosaan Santriwati Diusut Tuntas
Pengasuh ponpes di Pati ditangkap. Anggota DPR RI dari fraksi PKB, Eva Monalisa, memberikan apresiasi atas langkah cepat kepolisian.
Soffi Amira - Jumat, 08 Mei 2026
Pengasuh Ponpes di Pati Ditangkap, DPR Minta Kasus Pemerkosaan Santriwati Diusut Tuntas
Indonesia
PKB Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dibahas, Soroti Sistem dan Suara Rakyat
PKB mendorong pembahasan revisi UU Pemilu dimulai tahun ini. Hasanuddin Wahid menyoroti sistem pemilu dan pentingnya menjaga suara rakyat tidak hilang.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 22 April 2026
PKB Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dibahas, Soroti Sistem dan Suara Rakyat
Indonesia
UU PPRT Disahkan setelah 22 Tahun, PKB Tegaskan Komitmen Perlindungan Pekerja Domestik
Pengesahan UU PPRT merupakan hasil kerja kolektif dan konsistensi berbagai elemen masyarakat yang terus memperjuangkan perlindungan bagi pekerja rumah tangga.
Dwi Astarini - Rabu, 22 April 2026
UU PPRT Disahkan setelah 22 Tahun, PKB Tegaskan Komitmen Perlindungan Pekerja Domestik
Indonesia
Cak Imin Terima Delegasi MCA, PKB Dorong Kolaborasi Indonesia-Malaysia
Cak Imin menerima delegasi MCA di Jakarta. PKB mendorong kerja sama Indonesia-Malaysia di bidang politik, ekonomi, hingga pendidikan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 April 2026
Cak Imin Terima Delegasi MCA, PKB Dorong Kolaborasi Indonesia-Malaysia
Indonesia
UU PPRT Disahkan setelah 22 Tahun, PKB: jangan Jadi 'Macan Kertas'
UU PPRT harus menjadi instrumen hukum yang memberikan perlindungan maksimal bagi sekitar 4,2 juta pekerja rumah tangga di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 21 April 2026
UU PPRT Disahkan setelah 22 Tahun, PKB: jangan Jadi 'Macan Kertas'
Indonesia
Bukan Cuma Janji, PKB Tekankan Peran Partai Hadir untuk Masyarakat
PKB Jakarta Barat menekankan peran penting partai yang hadir untuk masyarakat. Kepercayaan masyarakat tidak bisa dibangun lewat narasi politik saja.
Soffi Amira - Senin, 20 April 2026
Bukan Cuma Janji, PKB Tekankan Peran Partai Hadir untuk Masyarakat
Indonesia
Fraksi PKB DPR: Krisis Global Jadi Momentum Wujudkan Kemandirian Energi Nasional
PKB menyoroti ketergantungan impor BBM Indonesia dan mendorong pemerintah memperkuat kemandirian energi melalui cadangan strategis dan EBT.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 14 April 2026
Fraksi PKB DPR: Krisis Global Jadi Momentum Wujudkan Kemandirian Energi Nasional
Bagikan