Jokowi Sebut PPKM Darurat Bisa Berlaku 2 Pekan

MerahPutih.com - Penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat untuk meredakan lonjakan penularan COVID-19 akan segera dijalankan oleh pemerintah.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut kebijakan PPKM darurat ini bisa berlaku 1 atau 2 minggu. Sampai saat ini, pemerintah masih melakukan finalisasi kebijakan tersebut.

Baca Juga

1.600 RT/RW di Jateng Masuk Zona Merah, Ganjar: Saya Minta Lockdown

"Nanti keputusannya apakah seminggu atau dua minggu," kata Jokowi saat membuka Musyawarah Nasional VIII Kamar Dagang dan Industri Indonesia di Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu., Rabu (30/6).

Kepala Negara mengatakan pemberlakuan PPKM darurat ini bertujuan untuk menekan laju penularan Corona. Ada sejumlah penilaian yang dilakukan pemerintah sebelum PPKM darurat diberlakukan.

"Kami adakan penilaian secara detail yang ini harus ada treatment khusus sesuai yang ada di indikator laju penularan WHO," ujar Jokowi.

Skema final PPKM darurat ini akan diputuskan hari ini. "Hari ini ada finalisasi kajian untuk kita melihat karena lonjakan sangat tinggi, dan kita harapkan selesai," kata Jokowi.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga mengungkap penyebab kasus Corona di Indonesia melonjak dua kali lipat. Libur Lebaran dan penyebaran varian baru Corona menjadi dua penyebab utamanya.

"Begitu ada liburan lebaran kemarin plus varian baru hari ini kita naik melompat 2 kali lipat lebih menjadi 228 ribu inilah yang saya sampaikan kita harus hati-hati, kita harus waspada, kita tidak boleh lengah," papar Jokowi.

Sekedar informasi, PPKM darurat ini diusulkan berlaku di kabupaten/kota di Jawa Bali yang mendapatkan skor level 3 dan 4 berdasarkan metode penilaian laju penularan kapasitas respons dari WHO.

PPKM darurat diusulkan berlaku pada 2-15 Juli 2021. Sejumlah sektor bakal diperketat di antaranya WFH 100 persen, restoran delivery only, dan 25 persen kapasitas mal.

Larangan juga diberlakukan untuk kegiatan olahraga, sosial, budaya, dan politik yang melibatkan banyak orang.

Poin lain dalam usulan skema PPKM darurat itu adalah alokasi 70 persen vaksin diprioritaskan di daerah-daerah dengan kasus dan mobilitas tinggi.

Selain itu, jumlah testing terus ditingkatkan hingga 450 ribu per hari. (Knu)

Baca Juga

Vaksin Tokoh Agama DKI, Anies: Mereka Harus Jaga Umat