Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Jokowi Resmikan Holding BUMN Pertahanan Defend ID

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 20 April 2022
Jokowi Resmikan Holding BUMN Pertahanan Defend ID

Peresmian Holding Industri Pertahanan.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo meluncurkan dan meresmikan holding BUMN industri pertahanan yang bernama Defence Industry Indonesia atau disingkat Defend ID di Surabaya, Jawa Timur, Rabu, 20 April 2022

Pembentukan Defend ID diklaim sejalan dengan kebutuhan Indonesia dalam upaya membangun kemandirian industri pertahanan yang bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri dan siap memasuki pasar luar negeri.

"Kita memang harus segera membangung kemandirian industri pertahanan, mendorong industri pertahanan dalam negeri agar sepenuhnya siap memasuki era persaingan baru," ujar Jokowi.

Baca Juga:

Jokowi Minta Kasus Korupsi Minyak Goreng Diungkap Tuntas

Ia berharap, Holding BUMN Pertahanan mampu memenuhi kebutuhan pokok untuk menjaga kedaulatan negara kita, kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam mewujudkan kemandirian industri pertahanan, kata ia, tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri maupun parsial, melainkan secara bersama-sama, salah satunya melalui pembentukan Defend ID sebagai holding BUMN industri pertahanan.

"Kita harus perkuat industrinya, kita juga harus bangun ekosistemnya agar tumbuh dan berkembang semakin maju," ujar dia.

Secara khusus dia mengapresiasi Defend ID yang digawangi oleh PT LEN Industri sebagai induk holding bersama empat BUMN industri pertahanan lainnya yakni PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, dan PT Dahana.

"Defend ID sudah lama ini saya tunggu-tunggu dan saya kejar-kejar terus agar BUMN industri pertahanan kita jauh lebih terkonsolidasi, ekosistemnya semakin kuat, mampu bersaing secara sehat dan menguntungkan," katanya.

Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, melaporkan, selain peluncuran Defend ID, acara itu juga menandai kontrak kerja sama antara holding BUMN tersebut dengan kementerian pertahanan berupa:

Kontrak pengadaan 13 unit radar pertahanan Ground Control Intercept (GCI) dan pendukungnya antara PT LEN Industri dan Kementerian Pertahanan. Kontrak pengadaan amunisi kaliber kecil antara PT Pindad dengan Kementerian Pertahanan.

Kontrak MRO modelisasi 12 unit pesawat C-130 Hercules antara PT Dirgantara Indonesia dengan Kementerian Pertahanan. Kesepakatan MRO dan peningkatan kemampuan serta modernisasi 41 kapal perang TNI AL antara PT PAL Indonesia dengan Kementerian Pertahanan.

Lalu, Head of Agreement Teknologi Elektronika Pertahanan antara PT LEN Industri dengan Thales International SAS dari Prancis. Nota kesepahaman untuk produksi bersama produk kendaraan serbu amfibi antara PT Pindad dengan FNSS Savunma Sistemleri dari Turki.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut peluncuran Defend ID merupakan komitmen Presiden dalam membangun kemandirian pertahanan nasional.

"Kita harus menindaklanjuti arahan Presiden agar Defend ID benar-benar menjadi penggerak dalam mewujudkan ketahanan pertahanan nasional," ujar Erick.

Erick mendorong PT Len Industri (Persero) sebagai induk holding mampu mengorganisir transformasi anggota holding industri pertahanan guna mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance dan membangun keselarasan antaranggota holding di sektor keuangan, pemasaran, operasional, hingga portofolio manajemen.

"Holding industri pertahanan harus mampu memperkuat ekosistem pertahanan nasional, tak hanya dengan anggota holding, melainkan juga kerja sama dengan BUMN lain dan juga TNI," ucap Erick.

Erick meminta holding industri pertahanan yang beranggotakan PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, PT Pindad, dan PT Dahana, mulai menyiapkan langkah strategis.

Ia menginginkan pembentukan holding mampu meminimalisir terjadinya tumpang tindih fokus bisnis masing-masing anggota holding.

"Sebagai induk holding, Len memiliki peran besar dalam merealisasikan integrasi dengan tiga matra TNI, baik darat, laut, maupun udara," ungkap Erick.

Dalam kesempatan tersebut, Erick juga melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU dengan Menteri Pertahanan Prabowo tentang komitmen meningkatkan nilai TKDN hingga 50 persen.

"Komitmen TKDN ini menjadi keharusan bagi setiap anggota holding. Ini menjadi langkah konkret dalam membangun kemandirian industri pertahanan kita ke depan," kata Erick. (Knu)

Baca Juga:

Jokowi Yakin Penerbangan di Bandara Sumenep Bakal Penuh saat Mudik Lebaran

#Holding BUMN #BUMN #Jokowi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Hakim Duga Roy Suryo Ajukan Praperadilan untuk Tunda Persidangan Pokok Perkara
Hakim menyatakan pengajuan praperadilan setelah berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan merupakan penyalahgunaan prosedur hukum.
Dwi Astarini - Selasa, 21 Juli 2026
Hakim Duga Roy Suryo Ajukan Praperadilan untuk Tunda Persidangan Pokok Perkara
Indonesia
Hakim Tolak Praperadilan Roy Suryo karena Dianggap tak Relevan
Hakim menilai permohonan tersebut sudah tidak lagi relevan karena perkara pokok telah lebih dahulu dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan.
Dwi Astarini - Selasa, 21 Juli 2026
Hakim Tolak Praperadilan Roy Suryo karena Dianggap tak Relevan
Indonesia
Jokowi Kumpulkan Alumni Fakultas Kehutanan UGM, Persiapan Jadi Saksi Sidang
Pertemuan Jokowi dengan delapan teman tersebut berlangsung tertutup selama satu jam. Tak lama kemudian, Jokowi mengajak temannya tersebut makan siang keluar rumah.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Juli 2026
Jokowi Kumpulkan Alumni Fakultas Kehutanan UGM, Persiapan Jadi Saksi Sidang
Indonesia
Penggabungan 250 BUMN Hemat Biaya Rutin Hingga Rp 50 Triliun
Jumlah BUMN ditargetkan berkurang dari 1.077 menjadi maksimal 350 perusahaan melalui penutupan, penggabungan, dan konsolidasi.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Juli 2026
Penggabungan 250 BUMN Hemat Biaya Rutin Hingga Rp 50 Triliun
Indonesia
Nasib Tersangka Kasus Hoaks Ijazah Jokowi, Roy Suryo, Ditentukan Hari Ini
Sidang kali ini beragendakan pembacaan putusan terkait gugatan Roy Suryo mengenai penetapan dirinya sebagai tersangka.
Dwi Astarini - Senin, 20 Juli 2026
Nasib Tersangka Kasus Hoaks Ijazah Jokowi, Roy Suryo, Ditentukan Hari Ini
Indonesia
Presiden Prabowo Mau Tertibkan BUMN, Berpotensi Jadi Sarang Korupsi
Prabowo kembali mengingatkan dan meminta para pelaku korupsi agar menghentikan praktik tersebut.
Dwi Astarini - Senin, 13 Juli 2026
Presiden Prabowo Mau Tertibkan BUMN, Berpotensi Jadi Sarang Korupsi
Indonesia
Prabowo Bongkar Rencana BUMN PT PAL, Pindad, PTDI Mau Dijual ke Asing: Saya Larang!
Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmen menjaga BUMN pertahanan dari kepemilikan asing. PT PAL, PT Pindad, dan PTDI dibangkitkan dengan tata kelola bersih dan transparan.
Wisnu Cipto - Sabtu, 11 Juli 2026
Prabowo Bongkar Rencana BUMN PT PAL, Pindad, PTDI Mau Dijual ke Asing: Saya Larang!
Indonesia
Danantara Dalami Dugaan Fraud di PT Pos Indonesia, DPR Minta Kasus Diusut Tuntas
Komisi VI DPR mendukung langkah Danantara mengusut dugaan rekayasa laporan keuangan dan fraud di PT Pos Indonesia serta mendorong reformasi tata kelola BUMN.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 08 Juli 2026
Danantara Dalami Dugaan Fraud di PT Pos Indonesia, DPR Minta Kasus Diusut Tuntas
Indonesia
Danantara Merger 4 BUMN di Bawah Mandiri Manajemen Investasi, Terbesar di Indonesia
Danantara menggabungkan empat perusahaan asset management BUMN menjadi satu entitas di bawah Mandiri Manajemen Investasi. Konsolidasi ini membentuk perusahaan asset management terbesar di Indonesia.
Wisnu Cipto - Rabu, 08 Juli 2026
Danantara Merger 4 BUMN di Bawah Mandiri Manajemen Investasi, Terbesar di Indonesia
Indonesia
Pinjak Kepala Kerbau di Lampung Disalahartikan Injak Banteng, Jokowi: jangan Ditarik ke Ranah Politik
Mantan Wali Kota Solo ini meminta agar penghargaan ini tidak ditarik ke ranah politik. Karena jika ditarik ke ranah politik, itu bisa disalahartikan.
Dwi Astarini - Selasa, 07 Juli 2026
Pinjak Kepala Kerbau di Lampung Disalahartikan Injak Banteng, Jokowi: jangan Ditarik ke Ranah Politik
Bagikan