Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - PDI Perjuangan (PDIP) merespons permintaan maaf yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada rakyat Indonesia jelang berakhirnya masa jabatan pada Oktober 2024.
Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus, mengatakan Jokowi kerap mengatakan hal yang bertentangan atau tidak sinkron dengan perasaan, pikiran dan tindakannya.
"Jadi saya enggak tahu kali ini dia tulus atau tidak. Jangan-jangan dia sedang bersandiwara untuk mencari simpati, bukan tulus meminta maaf," kata Deddy kepada wartawan, Jumat (2/8).
Baca juga:
Anggota Komisi VI DPR RI ini menekankan, jika Jokowi serius ingin minta maaf ke rakyat, semestinya segera mencabut semua aturan yang memberatkan rakyat.
Deddy meminta Jokowi menggunakan sisa masa jabatan sebagai presiden untuk memperbaiki kerusakan lembaga yang terkait dengan demokrasi, penegakan hukum, HAM, lingkungan hidup.
"Jangan omon-omon saja. Batalkan itu usulan (menghidupkan kembali) DPA (Dewan Pertimbangan Agung), pasal-pasal yang berpotensi merusak tatanan dalam revisi UU TNI-Polri," ujarnya.
Kalau semua itu dilakukan, kata Deddy, rakyat baru bisa belajar percaya kalau mantan Gubernur DKI Jakarta itu serius minta maaf pada rakyat.
"Jujur saja, 5 tahun rezim Jokowi itu daya rusaknya terhadap hukum dan demokrasi melampaui 32 tahun kekuasaan Orde Baru," tegas dia.
Baca juga:
Sebelumnya Jokowi menyampaikan permohonan maaf saat acara "Zikir dan Doa Kebangsaan 79 Tahun Indonesia Merdeka" di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/8) malam.
Ia minta maaf jika ada kesalahan atau kekhilafan selama memimpin Indonesia sejak 2014. Dalam kesempatan itu, Jokowi mengaku tidak bisa menyenangkan semua pihak ketika menjabat. (Pon)
