Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti soal keterlambatan distribusi obat telemedicine bagi pasien COVID-19.
KSP telah mendapat laporan adanya keluhan soal distribusi obat telemedicine. Temuan itu lalu disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko langsung kepada Presiden.
"Bapak Presiden memerintahkan untuk memeriksa penyebabnya kenapa dan memastikan obat bisa tiba dalam hitungan jam," kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Abraham Wirotomo kepada wartawan, Rabu (2/2).
Baca Juga:
Dinkes Kota Bogor Ungkap 31,1 Persen Tempat Tidur RS Terisi Pasien COVID-19
Telemedicine merupakan layanan medis online untuk mendapat pelayanan kesehatan dari jarak jauh. Layanan itu disediakan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bagi pasien virus corona (COVID-19) yang isolasi mandiri.
Pasien COVID-19 bisa berkonsultasi online dan mendapat paket obat secara gratis melalui layanan itu. Syaratnya, pasien harus melakukan tes PCR lebih dulu di laboratorium yang telah terafiliasi dengan sistem New All Record (NAR) milik Kementerian Kesehatan.
Menurut Abraham, Presiden Jokowi sangat detail memastikan kesiapan penanganan pandemi. Kesiapan bukan hanya dari aspek kesehatan dan ekonomi, tetapi juga pendidikan, dan keamanan.
"Intinya Presiden (Jokowi) selalu mengharapkan yang namanya pelayanan kepada masyarakat harus selalu diperhatikan," imbuh Abraham
Baca Juga:
Penyebab Pasien COVID-19 Melonjak dalam Sepekan Terakhir
Abraham juga mengingatkan, saat ini 44 persen keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) COVID-19 rumah sakit (RS) di Jakarta dipenuhi pasien tanpa gejala dan bergejala ringan, per data 30 Januari 2022.
Padahal, lanjut dia, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, RS diperuntukkan kepada mereka yang sakit sedang, berat, komorbid, dan lansia.
Sementara bagi yang tanpa gejala atau OTG dan sakit ringan, diharapkan cukup melakukan isolasi mandiri atau isolasi terpusat jika tempat tinggal tidak memadai untuk melakukan isoman.
"Kalau mau melewati pandemi ini dengan baik, prioritaskan RS untuk mereka yang betul-betul membutuhkan. Jangan terlalu panik, gejala sedikit langsung ke RS," ungkap Tenaga Ahli Utama KSP itu.
Lebih jauh, Abraham menjelaskan, sesuai laporan WHO karakteristik Omicron berbeda dari Delta, dengan derajat keparahan Omicron juga lebih ringan. Atas dasar itu, lanjut dia, pemerintah menggunakan pendekatan yang berbeda pula dalam menangani Omicron.
"Di tingkat hilir sosialisasi dan edukasi karantina mandiri secara masif akan dilakukan agar masyarakat memiliki pemahaman soal Omicron dan tidak panik berlebihan," terang Abraham.
Di sisi lain, pemerintah akan melakukan kontrol ketat terutama pada daerah-daerah penyumbang kasus Omicron terbesar, agar peluang terjadinya transmisi lokal bisa ditekan dan dicegah.
"Melonjaknya jumlah kasus tetap menjadi perhatian serius pemerintah. Dan ini perlu kontrol ketat, agar transmisi lokal tidak semakin tinggi," tutup Abraham. (Knu)
Baca Juga:
Kasus COVID-19 Tambah 16.021, Kasus Aktif Jadi 81.349
