Jokowi, Kapan Pelaksanaan Eksekusi Mati Bali Nine?

MerahPutih Nasional- Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang menilai instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Kejaksaan Agung agar memperhatikan secara serius tentang permintaan pemerintah Australia, terkait eksekusi mati dua warganya, menunjukkan bahwa kedaulatan hukum Indonesia mudah diintervensi.

"Meskipun saya tidak mendukung pelaksanaan hukuman mati tapi kedaulatan hukum harus ditegakkan. Jadi enggak bisa kedaulatan diatur oleh kepentingan negara lain," kata Sebastian di kantor Formappi, Jakarta, Selasa (24/3).

Menurutnya, sebaikya eksekusi mati terhadap terpidana narkoba harus tetap dilaksanakan jika ingin menunjukan wibawa dan kedaulatan dihadapan bangsa internasional. Memang ada resiko yang harus diterima dalam menengakkan kedaulatan bangsa. Dengan begitu, sebagai kepala pemerintahan, Jokowi tidak perlu ragu melaksanakan eksekusi mati terhadap terpidana barang haram tersebut.

"Bahwa ada resiko mereka protes, ya itu resiko yang harus diambil. Kalau dia ragu-ragu apalagi sampai membatalkan keputusan eksekusi mati maka dia akan dinilai sebagai orang yang mudah diintervensi oleh negara lain. Makanya kemudian akan mudah dinilai omong kosong bicara kedalatan dan kemandirian. Saya kira lebih banyak negatifnya kalau Jokowi membatalkan," katanya. (Baca: Formappi Pertanyakan Tindak Lanjut Aspirasi yang Diterima DPR RI)

Namun sebaliknya, jika eksekusi mati tetap dilaksanakan maka hal itu akan membangkitkan semangat nasionalisme warga untuk menjaga soliditas dalam rangka menjaga kedaulatan negara.

"Tapi kalau tetap melaksanakan eksekusi mati warga indonesia akan solid karena ini saatnya kita membangkitkan semangat nasionalisme warga negaranya. Tapi Presiden Jokowi punya keberanian enggak," tanya Sabastian.

Seperti diketahui, Sekretaris Kabinet Andi Widjojanto mengatakan, Jokowi menyadari adanya ketegangan yang terjadi antara Indonesia dan Australia akibat akan dilaksanakannya hukuman mati. Kata Andi, Jokowi sudah menginstruksikan Jaksa Agung HM Prasetyo untuk memperhatikan secara serius permintaan dari pemerintah negeri Kanguru itu.

"Saya pikir Pemerintah Australia sudah berinteraksi dengan pemerintah kita, dengan Ibu Menlu, dan juga dengan Presiden kita. Dalam sidang kabinet kita barusan, Presiden memberi tahu Jaksa Agung untuk memperhatikan apa yang menjadi perhatian Pemerintah Australia secara serius," kata Andi di Istana Kepresidenan, Rabu (4/3) lalu. (Baca: Mayoritas Warga Australia Sepakat Eksekusi Duo Bali Nine Dilakukan)

Seperti diberitakan oleh merahputih.com, Presiden Joko Widodo telah menolak permohonan grasi dua orang terpidana mati 'Bali Nine'. Kedua orang itu adalah Myuran Sukumaran dan Andrew Chan. Mereka berasal dari Australia. Keduanya dibekuk di Bandara Ngurah Rai, Badung, Bali, pada tahun 2005. Mereka kedapatan hendak menyelundupkan 8,3 kg heroin ke Bali bersama komplotannya yang berjumlah 9 orang sehingga disebut sindikat Bali Nine.

Sukumaran dan Chan divonis mati tahun 2006. Sementara tujuh lainnya memperoleh hukuman bervariasi antara 20 tahun hingga seumur hidup. Mereka saat ini mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan, Bali. (hur)