Jokowi: Kalau KIP untuk Beli Pulsa, Kartunya akan Dicabut


Pembagian Kartu Indonesia Pintar di Ambon. (FOTO dok. ksp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewanti-wanti, agar Kartu Indonesia Pintar (KIP) tidak digunakan sembarangan, apalagi untuk membeli pulsa. Karena, penggunaan dana bantuan tersebut hanya untuk kegiatan belajar, seperti membeli buku atau seragam.
“Tidak boleh untuk membeli pulsa. Hati-hati kalau ada yang membeli pulsa, kartunya dicabut!” Tegas Jokowi, saat membagikan KIP kepada 1.265 di Ambon, Maluku.
Jokowi juga menjelaskan, KIP akan dibagikan kepada 16,4 juta anak di seluruh Indonesia. Dan, dari jumlah tersebut akan ditingkatkan menjadi untuk 17,9 juta anak. Jumlah tersebut sudah termasuk 896 ribu KIP untuk anak yatim piatu dan panti asuhan.
“Yang sudah dibagikan sebanyak 158 ribu anak dan sisanya 736 ribu anak yatim piatu dan panti asuhan akan segera dibagikan,” katanya.
Ditambahkannya, bantuan yang diberikan tersebut merupakan bentuk investasi pemerintah dalam menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang berkualitas. Menurut Jokowi, langkah tersebut harus dimulai dari sekarang.
"Saya kira investasi yang kita lakukan ini adalah investasi untuk pembangunan Sumber Daya Manusia di mana pun karena ini penting dalam rangka ke depan persaingan antarnegara, persaingan antarindividu, dan kita harus siapkan mulai dari sekarang," terangnya.
Adapun besarnya bantuan yang diberikan berbeda-beda; untuk siswa SD mendapatkan bantuan Rp450 ribu, siswa SMP menerima Rp750 ribu dan siswa SMA/SMK mendapatkan Rp1 juta.
Untuk mengikuti berita lainnya,baca juga: Hadir pada Acara HPN di Ambon, Jokowi Sempatkan Beli Buku di Mall
Bagikan
Widi Hatmoko
Berita Terkait
Anggaran Pendidikan 20% APBN Harusnya Cukup, DPR Ingatkan Sri Mulyani Jangan Bebani Rakyat dengan Gaji Guru

Dikritik Realisasi Anggaran Pendidikan Tak Sampai 20 Persen, Ini Alasan Sri Mulyani

Biaya Setahun 1 Siswa Sekolah Rakyat Diklaim Butuh Anggaran Rp 48 Juta

Gelar Pasar Murah, PT IIM Tunjukkan Kepedulian terhadap Sesama di Momen Peringatan Hari Pers Nasional

Menyangkut Hak Banyak Orang, PIP, BOS dan Sertifikasi Guru Aman Dari Pemangkasan

Puan Maharani: “Pers Harus Jadi Pengawas Jalannya Pemerintahan”

Puan Maharani Sebut Pers Harus Jadi Pengawas Jalannya Pemerintahan

Hari Pers Nasional 2025: Mengembangkan Pers Demokratis dan Berkebudayaan Luhur

Gubernur Kalsel Masih Terus Lobi Prabowo untuk Hadiri Puncak Hari Pers Nasional 2025

Program Makan Bergizi Gratis Masuk Dalam Pos Anggaran Pendidikan
