Jokowi: Kalau KIP untuk Beli Pulsa, Kartunya akan Dicabut

Widi HatmokoWidi Hatmoko - Kamis, 09 Februari 2017
Jokowi: Kalau KIP untuk Beli Pulsa, Kartunya akan Dicabut

Pembagian Kartu Indonesia Pintar di Ambon. (FOTO dok. ksp)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewanti-wanti, agar Kartu Indonesia Pintar (KIP) tidak digunakan sembarangan, apalagi untuk membeli pulsa. Karena, penggunaan dana bantuan tersebut hanya untuk kegiatan belajar, seperti membeli buku atau seragam.

“Tidak boleh untuk membeli pulsa. Hati-hati kalau ada yang membeli pulsa, kartunya dicabut!” Tegas Jokowi, saat membagikan KIP kepada 1.265 di Ambon, Maluku.

Jokowi juga menjelaskan, KIP akan dibagikan kepada 16,4 juta anak di seluruh Indonesia. Dan, dari jumlah tersebut akan ditingkatkan menjadi untuk 17,9 juta anak. Jumlah tersebut sudah termasuk 896 ribu KIP untuk anak yatim piatu dan panti asuhan.

“Yang sudah dibagikan sebanyak 158 ribu anak dan sisanya 736 ribu anak yatim piatu dan panti asuhan akan segera dibagikan,” katanya.

Ditambahkannya, bantuan yang diberikan tersebut merupakan bentuk investasi pemerintah dalam menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang berkualitas. Menurut Jokowi, langkah tersebut harus dimulai dari sekarang.

"Saya kira investasi yang kita lakukan ini adalah investasi untuk pembangunan Sumber Daya Manusia di mana pun karena ini penting dalam rangka ke depan persaingan antarnegara, persaingan antarindividu, dan kita harus siapkan mulai dari sekarang," terangnya.

Adapun besarnya bantuan yang diberikan berbeda-beda; untuk siswa SD mendapatkan bantuan Rp450 ribu, siswa SMP menerima Rp750 ribu dan siswa SMA/SMK mendapatkan Rp1 juta.

Untuk mengikuti berita lainnya,baca juga: Hadir pada Acara HPN di Ambon, Jokowi Sempatkan Beli Buku di Mall

#Hari Pers Nasional #Anggaran Pendidikan #Fasilitas Pendidikan
Bagikan
Ditulis Oleh

Widi Hatmoko

Menjadi “sesuatu” itu tidak pernah ditentukan dari apa yang Kita sandang saat ini, tetapi diputuskan oleh seberapa banyak Kita berbuat untuk diri Kita dan orang-orang di sekitar Kita.

Berita Terkait

Indonesia
Anggaran Pendidikan 20% APBN Harusnya Cukup, DPR Ingatkan Sri Mulyani Jangan Bebani Rakyat dengan Gaji Guru
Guru di Jerman bisa memperoleh penghasilan hingga sekitar Rp 1 miliar per tahun
Wisnu Cipto - Senin, 11 Agustus 2025
Anggaran Pendidikan 20% APBN Harusnya Cukup, DPR Ingatkan Sri Mulyani Jangan Bebani Rakyat dengan Gaji Guru
Indonesia
Dikritik Realisasi Anggaran Pendidikan Tak Sampai 20 Persen, Ini Alasan Sri Mulyani
Sri Mulyani membantah anggapan bahwa realisasi anggaran pendidikan yang tidak mencapai 20 persen adalah by design atau kesengajaan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 22 Juli 2025
Dikritik Realisasi Anggaran Pendidikan Tak Sampai 20 Persen, Ini Alasan Sri Mulyani
Indonesia
Biaya Setahun 1 Siswa Sekolah Rakyat Diklaim Butuh Anggaran Rp 48 Juta
Anggaran yang disediakan oleh pemerintah bagi tiap unit Sekolah Rakyat mencapai sekitar Rp 200 miliar.
Wisnu Cipto - Rabu, 16 Juli 2025
Biaya Setahun 1 Siswa Sekolah Rakyat Diklaim Butuh Anggaran Rp 48 Juta
Indonesia
Gelar Pasar Murah, PT IIM Tunjukkan Kepedulian terhadap Sesama di Momen Peringatan Hari Pers Nasional
PT Insight Invesments Management (IIM) menggelar pasar pangan murah dengan kapasitas bahan pokok mencapai 4 ton dalam kolaborasinya di Peringatan Hari Pers Nasional (HPN)
Frengky Aruan - Sabtu, 15 Februari 2025
Gelar Pasar Murah, PT IIM Tunjukkan Kepedulian terhadap Sesama di Momen Peringatan Hari Pers Nasional
Indonesia
Menyangkut Hak Banyak Orang, PIP, BOS dan Sertifikasi Guru Aman Dari Pemangkasan
ada renovasi gedung sekolah, pelatihan untuk guru, dan pemberian beasiswa bagi pelajar yang anggarannya dipastikan aman dari pemangkasan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Februari 2025
Menyangkut Hak Banyak Orang, PIP, BOS dan Sertifikasi Guru Aman Dari Pemangkasan
Video
Puan Maharani: “Pers Harus Jadi Pengawas Jalannya Pemerintahan”
Puan juga dorong masyarakat membantu eksistensi media massa yang tengah alami banyak tantangan.
Rezita Kesuma - Rabu, 12 Februari 2025
Puan Maharani: “Pers Harus Jadi Pengawas Jalannya Pemerintahan”
Indonesia
Puan Maharani Sebut Pers Harus Jadi Pengawas Jalannya Pemerintahan
Puan Maharani menyebut, bahwa pers harus jadi pengawas jalannya pemerintahan.
Soffi Amira - Minggu, 09 Februari 2025
Puan Maharani Sebut Pers Harus Jadi Pengawas Jalannya Pemerintahan
Indonesia
Hari Pers Nasional 2025: Mengembangkan Pers Demokratis dan Berkebudayaan Luhur
Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan selamat atas Hari Pers Nasional yang jatuh pada 9 Februari 2025.
Soffi Amira - Minggu, 09 Februari 2025
Hari Pers Nasional 2025: Mengembangkan Pers Demokratis dan Berkebudayaan Luhur
Indonesia
Gubernur Kalsel Masih Terus Lobi Prabowo untuk Hadiri Puncak Hari Pers Nasional 2025
Puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) pada 9 Februari 2025 mendatang bakal berlangsung di Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel).
Wisnu Cipto - Jumat, 24 Januari 2025
Gubernur Kalsel Masih Terus Lobi Prabowo untuk Hadiri Puncak Hari Pers Nasional 2025
Indonesia
Program Makan Bergizi Gratis Masuk Dalam Pos Anggaran Pendidikan
Pos anggaran pendidikan yang dialokasikan sebesar Rp 722,6 triliun atau 20 persen dari total belanja negara.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 16 Agustus 2024
Program Makan Bergizi Gratis Masuk Dalam Pos Anggaran Pendidikan
Bagikan