Jokowi Ingatkan Semua Jaga Keberagaman Indonesia di Tahun Politik

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 29 November 2022
Jokowi Ingatkan Semua Jaga Keberagaman Indonesia di Tahun Politik

Presiden Jokowi saat menghadiri acara Bahaupm Bide Bahana Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) di Pontianak, Selasa (29-11-2022). ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyinggung soal Pemilu 2024.

Dalam pesannya, Jokowi menitipkan pesan kepada seluruh masyarakat agar menjaga suasana tetap kondusif menjelang Pemilu 2024.

Hal ini diungkapkannya saat pembukaan Bahaupm Bide Bahana Tariu Borneo BangkuleRajakng di Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (29/11).

Baca Juga:

Jokowi Minta Dukungan Suku Dayak Bangun IKN di Kaltim

Seraya mengenakan pakaian khas Dayak, Jokowi meminta jangan sampai ada keributan, benturan, gesekan, dan adu domba.

"Hati-hati," kata Jokowi seperti disiarkan akun YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (29/11).

Ayah tiga orang anak ini mengajak semua elemen bangsa menjaga stabilitas keamanan sehingga pemerintah bisa menjaga pertumbuhan ekonomi.

Hal itu bisa disebabkan karena keberagaman suku di Indonesia yang dapat menimbulkan perbedaan.

"Sekali lagi kita ini beragam suku 714 suku, banyak sekali. Jangan sampai ada gesekan di tahun politik," jelas Jokowi dengan nada bicara sedikit menekan.

Mantan Gubernur DKI itu mengatakan, Indonesia merupakan bangsa besar.

Dia mencontohkan keberagaman suku Dayak yang memiliki ratusan subsuku.

"Saya enggak hafal semuanya, (mungkin) ada 406 subsuku Dayak," ujar Jokowi.

Apalagi, pemimpin Indonesia harus menyadari keberagaman bangsa.

"Harus sadar mengenai keberagaman, Indonesia yang berbeda-beda, yang beragam karena buat kita keberagaman itu adalah kekayaan besar bangsa kita," sambung Jokowi.

Baca Juga:

Jokowi Kunjungi Pontianak dan Surabaya

Menurut dia, perbedaan itu bukan untuk memecah belah masyarakat.

Namun, kata Jokowi, perbedaan menjadi kekuatan Indonesia untuk menjadi bangsa maju.

"Jangan sampai karena kita berbeda suku, berbeda subsuku menjadi kelihatan pecah-belah. justru karena kita berbeda-beda itu lah... menjadi sebuah kekuatan besar," imbuh pria asal Solo ini.

Jokowi senang banyak warga hadir di Bahaupm Bide Bahana Tariu Borneo BangkuleRajang.

Dia berpesan agar budaya jangan sampai dilupakan.

"Kita harus bersama-sama merawat, bersama-sama menjaga bersama-sama memelihara agar budaya kita tetap terawat dengan baik," imbuh Jokowi seraya disambut ungkapan "setuju" dari mayoritas peserta. (Knu)

Baca Juga:

Penunjukan KSAL Jadi Panglima Dukung Poros Maritim Ala Jokowi

#Presiden Jokowi #Pemilu #Pemilu 2024
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Apabila RUU Pemilu semakin cepat dibahas lantaran idealnya RUU tersebut sudah selesai pada 2 tahun dan 6 bulan masa pemerintahan saat ini.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Indonesia
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Meski tahapan untuk Pemilu 2029 semakin dekat, tahapan-tahapan itu masih bisa berjalan dengan menggunakan Undang-Undang Pemilu yang lama.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 April 2026
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Indonesia
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Hal terpenting dalam proses revisi undang-undang krusial itu adalah memastikan pemilu berjalan sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 April 2026
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Indonesia
Wakil Ketua Baleg DPR Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dibahas
DPR tak boleh terus menunda pembahasan karena tahapan pemilu semakin dekat.
Dwi Astarini - Kamis, 16 April 2026
Wakil Ketua Baleg DPR Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dibahas
Bagikan