Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com- Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih diam terhadap kisruh Partai Demokrat yang melibatkan bawahannya, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. Diamnya presiden, menimbulkan kesan jika Jokowi membiarkan Moeldoko mengambil alih kepemimpinan partai yang memenangkan SBY selama dua periode.
"Saya lihat Jokowi hanya membiarkan tanpa menegur Kepala KSP-nya tersebut. Setidaknya Jokowi tahu tapi hanya diam membisu. Sebagai atasan tak masalah menegur Moeldoko," kata Pengamat politik sekaligus Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie kepada wartawan, Rabu (10/3).
Baca Juga:
[Hoaks Atau Fakta]: Jadi Ketum Demokrat, Moeldoko Masih Kader Partai Hanura
Jerry menambahkan, sikap diam Presiden Jokowi itu membuat banyak pihak mempertanyakan kredibilitas pemerintah. Padahal, Moeldoko terlalu frontal dalam upaya mengambil alih kepemimpinan Demokrat melalui Kongres Luar Biasa (KLB) di Sumatera Utara (Sumut).
Ia menilai, Moeldoko lupa akan jasa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) semasa menjadi presiden, dimana SBY menunjuk Moeldoko menjadi Panglima TNI.
"SBY pernah mengangkat Moeldoko jadi Panglima TNI tapi 'air susu dibalas dengan air tuba' dan menggunting dalam lipatan."
Sementara itu, Arus Bawah Jokowi (ABJ) memastikan Presiden Joko Widodo tidak akan mencampuri dualisme Partai Demokrat karena Jokowi sangat menghormati kedaulatan partai politik (Parpol) yang diatur sesuai AD/ART masing-masing.
"Presiden tentu tidak akan campur tangan, dan sangat memahami bahwa ini adalah isu internal," kata Ketua Umum Arus Bawah Jokowi (ABJ) Michael Umbas kepada wartawan.
Ia menilai sejak awal seakan-akan ada upaya untuk menarik Jokowi terlibat dalam polemik Partai Demokrat. Misalnya, hanya karena Moeldoko menjabat kepala staf kepresidenan.
"Sejak awal ada upaya menarik Pak Jokowi masuk dalam kemelut di Partai Demokrat. Jangan hanya karena Moeldoko memegang jabatan kepala staf kepresidenan, lalu seolah-olah Pak Jokowi ikut terlibat," katanya.
Michael menuturkan, Ketua Umum PD Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah bersurat kepada Presiden Jokowi awal Februari 2021. Isinya mengenai adanya kabar keterlibatan Moeldoko dalam pengambilalihan kepemimpinan di PD, namun kata Michael, surat itu tidak direspons presiden.
"Surat dari AHY saja tidak direspons Pak Jokowi. Bagi kami, Pak Jokowi sudah sangat proporsional," tuturnya.
Jokowi, tegas ia, tidak akan mengingkari diri sebagai sosok yang ingin demokrasi di Indonesia semakin maju.
"Pak Jokowi kan presiden dari seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi kan sumbernya dari rakyat. Jadi, bukan tipikal Pak Jokowi ikut campur urusan internal partai politik. Sama sekali tidak," kata Michael.
Kongres luar biasa di Sumut, menetapkan Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, sebagai ketua umum partai periode 2021-2025 menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono yang terpilih secara aklamasi dalam Kongres Partai Demokrat Kelima tahun lalu.
Kongres luar biasa itu juga menetapkan Marzuki Alie sebagai ketua dewan pembina Partai Demokrat periode 2021-2025. Marzuki Alie bulan lalu telah dipecat secara tidak hormat oleh DPP Partai Demokrat pimpinan AHY karena pelanggaran kode etik dan aturan partai. (Knu)
Baca Juga:
Saat Polisi Terseret Isu Kudeta Partai Demokrat
