Frengky Aruan
MerahPutih.com - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) tengah menjadi sasaran kritik dari elemen akademisi. Civitas academica Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Islam Indonesia (UII) yang menyampaikan kritikan melalui petisi.
Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan pun mengomentari adanya kritikan itu. Anies menilai pandangan dari UGM dan UII berdasarkan obyektivitas sehingga patut dijadikan sebagai masukan.
Baca Juga:
Isi Garasi Para Cawapres: Mahfud Paling Bernilai, Cak Imin Punya Mobil Warisan
"Jadi mendengar kampus-kampus sekarang mulai memberikan pandangannya, kami melihat obyektif yang perlu didengar dengan amat serius. Kalau didengar, mari kita cegah sama sama (apa yang disampaikan kampus)," ujarnya kepada awak media dikutip di Jakarta, Jumat (2/2).
Anies menuturkan, kalau kampus-kampus sudah mulai menyuarakan artinya ada masalah yang serius. Sehingga perlu menjadi perhatian semua.
Dia juga mengatakan bahwa kehadirannya dalam kontestasi pemilihan presiden dimaksudkan untuk mengubah demokrasi di Indonesia ke arah yang semestinya.
"Tata caranya pemerintahan yang berdasarkan pada nilai demokrasi yang mengayomi semua, itu yang kami perjuangkan," ujar mantan Rektor Universitas Paramadina ini..
Anies hanya hanya berharap Pemilu besok berlangsung dengan jujur, adil, dan seluruh unsur yang terkait penyelenggara netral.
Sekadar informasi, sejumlah civitas academica UGM, yang terdiri atas guru-guru besar, mahasiswa, dan BEM UGM mengkritik pemerintahan Jokowi, yang dianggap telah melakukan tindakan-tindakan menyimpang di tengah proses penyelenggaraan negara.
Baca Juga:
Dalam petisi yang dibacakan oleh guru besar fakultas psikologi UGM, Koentjoro, mereka menyatakan keprihatinan mendalam atas tindakan menyimpang dari prinsip moral demokrasi, yang dilakukan oleh penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat.
Teranyar, civitas academica Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, juga menyampaikan sikap senada. Mereka mendesak Jokowi untuk kembali jadi teladan dalam etika dan praktik kenegarawanan.
Jokowi diminta tidak memanfaatkan institusi kepresidenan. Khususnya untuk memenuhi kepentingan politik keluarga melalui keberpihakan pada salah satu pasangan capres dan cawapres. (Knu)
Baca Juga:
UII Yogyakarta Ingatkan Jokowi Soal Etika dan Praktik Kenegarawanan
