Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Menteri Kabinet Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai digadang-gadang maju di Pilpres 2024. Bahkan, beberapa parpol pendukung sudah menyatakan dukungannya, seperti mayoritas kader Partai Gerindra terhadap Prabowo Subianto dan Golkar untuk Airlangga Hartarto.
Pengamat Politik Ray Rangkuti menilai kondisi ini bisa berujung bencana bagi Kabinet Jokowi, jika tidak dilakukan pengawasan ketat sejak dini.
Baca Juga:
Sekjen Gerindra: Insyaallah Prabowo Maju Pilpres
"Banyaknya anggota kabinet yang berpotensi untuk melaju ke RI 1 atau RI 2 di dalam kabinet Jokowi, mengakibatkan (Jokowi) kesulitan membuat batasan ataupun larangan untuk tidak melakukan aktivitas di luar tugas dan tanggung jawab jawabnya sebagai menteri," kata Ray kepada MerahPutih.com di Jakarta, Kamis (11/11).
Menurut Ray, fenomena ini tak lepas dari konsekuensi dari menumpuk anggota koalisi di sekitar Jokowi. Terlebih, lanjut dia, menteri yang sudah digadang merupakan figur dan tokoh utama atau elit partai masing-masing. "Bisa menyulitkan Jokowi melakukan kontrol terhadap aktivitas anggota kabinet sekaligus anggota koalisinya," imbuhnya.
Lebih jauh, Ray mengingatkan jika dibiarkan kondisi ini bisa membuat Jokowi bekerja sendiri menjalankan tugas pemerintah, tanpa dukungan atau bantuan sepenuhnya dari para pembantu dan teman koalisinya. "Efeknya, konsolidasi, kordinasi, dan efektivitas pemerintahan akan sulit dilakukan. Lebih sulit lagi pada tahun-tahun pemilu. Yakni tahun 2023 ke 2024," ungkap dia.
Bukan hanya partai koalisi, Ray juga melihat para menteri yang digadang-gadang itu mulai meningkat intensitas kesibukannya mengurus elektabilitas diri dan partainya demi ambisi maju Pilpres 2024.
Baca Juga:
Survei Capres SMRC: Prabowo Menurun, Ganjar dan Anies Menguat
"Dalam situasi seperti ini, kerja-kerja positif menteri akan digaungkan sebagai hasil karya sang menteri," tutur Ray, seraya menambahkan, "Tanpa merasa perlu melihat kerjanya sebagai satu rangkaian dari keseluruhan kinerja pemerintahan."
Untuk itu, Ray kembali mengingatkan Presiden Jokowi untuk lebih mewaspadai dan mengawasi kinerja para pembantunya yang 'berambisi' jadi capres.
Terlebih, lanjut dia, tidak menutup kemungkinan mereka melakukan kampanye terselubung dalam acara kementerian yang menggunakan dana dan fasilitas negara. Praktik penyelewengan kampanye terselubung pun sampai saat ini masih sulit ditindak lembaga pengawas pemilu.
"Tidak ada lembaga resmi yang dapat mengontrolnya, kecuali Presiden sendiri. Bawaslu belum memiliki kewenangan melakukan pencegahan apalagi penindakan atas kegiatan seperti ini," tutup Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima) itu. (Knu)
Baca Juga:
Airlangga Presiden Bergema di Puncak HUT Golkar
