Pilpres 2019

Jokowi dan Prabowo Ditantang Buka Penjahat Lingkungan Hidup di Lingkaran Masing-Masing

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 15 Februari 2019
Jokowi dan Prabowo Ditantang Buka Penjahat Lingkungan Hidup di Lingkaran Masing-Masing

Kedua pasangan kandidat tampil dengan gaya busana masing-masing. (foto: tangkapan layar Net TV)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Hasil survei Yayasan SatuDunia menunjukkan bahwa jelang debat capres kedua, masing-masing calon, baik Joko Widodo maupun Prabowo Subianto masih minim berkampanye menyampaikan isu lingkungan.

"Terlebih saat ini krisis ekologi telah terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, maka isu lingkungan masih penting untuk diangkat," ujar Direktur Yayasan SatuDunia, Firdaus Cahyadi dalam keterangan tertulis, Kamis (14/2).

Dengan minimnya isu lingkungan hidup diangkat dalam kampanye masing-masing capres, dikhawatirkan debat kedua justru akan akan tenggelam secara politik terkait isu lingkungan.

"Sudah seharusnya para capres saling membuka jejak ekologi masing-masing, termasuk para penjahat lingkungan hidup di lingkaran masing-masing," tegas Firdaus.

Data di media sosial, ternyata menunjukan bahwa tim kampanye resmi mereka tidak banyak mengangkat isu lingkungan hidup dalam kampanyenya. Menurut data dari www.iklancapres.id, sejak awal kampanye hingga akhir bulan Januari 2019, pasangan capres 01 mengangkat isu lingkungan hidup dalam kampanye mereka di media sosial hanya sebanyak 15 kali.

Kedua pasangan tampil dengan gaya masing-masing. (Foto: Twitter @SoldaSaju)
Kedua pasangan tampil dengan gaya masing-masing. (Foto: Twitter @SoldaSaju)

Sedangkan dengan isu ekonomi yang diangkat pasangan capres 01 sudah mencapai 233 kali. Hal yang sama, menurut Firdaus Cahyadi, juga terjadi di pasangan capres 02.

Sejak awal masa kampanye, pasangan capres 02 hanya 11 kali mengangkat isu lingkungan hidup dalam kampanye mereka. Sementara, pasangan capres 02 telah mengangkat isu ekonomi dalam kampanye mereka sebanyak 340 kali.

Jika ditelisik lebih jauh, konten kampanye isu ekonomi yang masing-masing capres tawarkan juga belum memiliki prespektif ekologis. Sebagian konten kampanye isu ekonomi masing-masing masih menggunakan paradigma yang sama yaitu pertumbuhan ekonomi dengan cara menarik investasi sebanyak mungkin.

"Padahal, kolapsnya Pulau Jawa dan pulau-pulau besar lainnya justru disebabkan oleh laju investasi yang tak terkendali sehingga menyebabkan kerusakan alam," beber dia. (*)

#Pilpres 2019 #Prabowo Subianto #Presiden Jokowi #Debat Capres-cawapres
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Bakom Klaim Prabowo Tak Sarankan Gibran 'Fight' di PTUN, Fakta Hukum Perkara Ijazah Dianggap Sudah Final
Mencari fakta soal polemik ijazah Gibran Rakabuming? Kepala Bakom RI secara resmi membantah isu bahwa Presiden Prabowo menyarankan Wapres untuk berjuang di PTUN. Cek fakta hukum selengkapnya di sini!
Angga Yudha Pratama - 35 menit lalu
Bakom Klaim Prabowo Tak Sarankan Gibran 'Fight' di PTUN, Fakta Hukum Perkara Ijazah Dianggap Sudah Final
Indonesia
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Polri menjatuhkan sanksi PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik. Tersangka kasus penyadapan Prabowo itu menyatakan banding.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Indonesia
Gibran Tempuh Jalur Hukum soal Ijazah, Siap Buktikan Dokumen Pendidikan di PTUN
Gibran menyiapkan langkah hukum untuk memperjuangkan keabsahan dokumen pendidikan. Ia akan berkoordinasi dengan Kemendikdasmen.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Gibran Tempuh Jalur Hukum soal Ijazah, Siap Buktikan Dokumen Pendidikan di PTUN
Indonesia
Bagaimana Mekanisme Pergantian Wakil Presiden di Indonesia? Begini Prosedurnya
Bagaimana mekanisme pergantian Wakil Presiden jika mundur atau dimakzulkan? Simak aturan Pasal 8 UUD 1945, mulai dari usulan Presiden hingga pemilihan oleh MPR.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Bagaimana Mekanisme Pergantian Wakil Presiden di Indonesia? Begini Prosedurnya
Indonesia
Mensesneg Benarkan Gibran Ajukan Pengunduran Diri saat Bertemu Prabowo, Polemik Ijazah Memanas?
Mensesneg, Prasetyo Hadi, membenarkan Gibran mengajukan pengunduran diri saat bertemu Prabowo. Pertemuan keduanya berlangsung selama 2,5 jam.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Mensesneg Benarkan Gibran Ajukan Pengunduran Diri saat Bertemu Prabowo, Polemik Ijazah Memanas?
Indonesia
Bertemu Prabowo, Gibran Minta Kesempatan Buktikan Keabsahan Ijazah
Prabowo dan Gibran membahas polemik ijazah dalam pertemuan di Istana. Gibran meminta kesempatan membuktikan keabsahan dokumennya melalui PTUN.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Bertemu Prabowo, Gibran Minta Kesempatan Buktikan Keabsahan Ijazah
Indonesia
Yusril Tegaskan tak Ada Satgas Khusus untuk Usut Kasus Penyadapan Prabowo, Diserahkan ke Polri
Yusril menegaskan, pemerintah tidak membentuk satgas kasus dugaan penyadapan Prabowo. Pengusutan sepenuhnya diserahkan kepada Bareskrim Polri.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
Yusril Tegaskan tak Ada Satgas Khusus untuk Usut Kasus Penyadapan Prabowo, Diserahkan ke Polri
Indonesia
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri, Dugaan Penyadapan Ilegal Turut Dibahas
Prabowo membahas dugaan penyadapan ilegal saat bertemu 10 mantan Kapolri di Hambalang. Dasco mengungkap isu tersebut turut disinggung dalam pertemuan.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri, Dugaan Penyadapan Ilegal Turut Dibahas
Indonesia
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri di Tengah Pengusutan Kasus Penyadapan
Presiden RI, Prabowo Subianto, bertemu dengan 10 mantan Kapolri di Hambalang, Bogor, Minggu (8/11). Pertemuan berlangsung tertutup.
Soffi Amira - Minggu, 08 November 2026
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri di Tengah Pengusutan Kasus Penyadapan
Indonesia
Istana Waspada usai Kasus Penyadapan Prabowo, Mensesneg Minta Polri Transparan
Kasus dugaan penyadapan Prabowo menjadi sorotan. Istana meminta Polri mengusut perkara tersebut secara transparan dan tidak menutupi fakta.
Soffi Amira - Jumat, 06 November 2026
Istana Waspada usai Kasus Penyadapan Prabowo, Mensesneg Minta Polri Transparan
Bagikan