Jokowi Berencana Tetapkan Darurat Sipil, Pengamat Ingatkan Konflik Ambon

MerahPutih.com - Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai, wacana pemberlakuan darurat sipil untuk menanggulangi COVID-19 bukanlah kebijakan tepat.

Menurut Agus, kebijakan darurat sipil biasanya diterapkan jika terjadi konflik antar masyarakat. Sementara kini yang dihadapi adalah ancaman wabah kesehatan.

Baca Juga

Pengamat Hingga Politisi Jangan Cari Panggung di Tengah Pagebluk COVID-19

"Kebijakan darurat sipil sangat tidak tepat karena saat ini negara tidak mengalami kerusuhan seperti konflik Ambon ( tahun 1999)," kata Agus dalam keterangannya, Selasa (31/3)

Menurut Agus, terakhir darurat sipil diterapkan pada saat kerusuhan di Ambon. Agus menyarankan agar saat ini pemerintah mesti lebih memperketat Social Distance, sebab banyak masyarakat belum melakukan hal tersebut.

"Kalau sekarang wabah penyakit Corona lebih baik karantina atau Lockdown. Selain itu juga kesiapan medis perlu ditingkatkan, sehingga penanggulangan Corona segera berakhir," imbuh Agus.

Kebijakan pembatasan sosial berskala besar dalam menghadapi penyebaran virus corona yang sedang disiapkan oleh Presiden Joko Widodo sebagaimana disampaikan saat membuka rapat terbatas membahas laporan Gugus Tugas Penanganan Corona lewat video conference, Senin (30/3), perlu didampingi kebijakan darurat sipil.

Status darurat sipil itu memiliki sejumlah konsekuensi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan UU Nomor 74 Tahun 1957 dan Menetapkan Keadaan Bahaya.

Salah satunya adalah menambah sejumlah kewenangan kepada presiden sebagai penguasa darurat sipil pusat, dan kepala daerah sebagai penguasa darurat sipil daerah.

Baca Juga

741 Positif 84 Meninggal, DKI Rilis Kelurahan Tertinggi Kasus Corona

“Penguasa Darurat Sipil Pusat berhak mengadakan segala peraturan-peraturan yang dianggap perlu untuk kepentingan ketertiban umum dan untuk kepentingan keamanan.” Klausul itu tercantum dalam Pasal 10 ayat 2 UU ini.

Kewenangan yang sama diberikan kepada kepala daerah, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan. Oleh karena itu Jokowi meminta para menterinya menyusun aturan pelaksanaan kebijakan ini agar bisa diterapkan di daerah. (Knu)