Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Tokoh masyarakat, pengamat dan politisi diminta untuk tidak mencari panggung politik dan hanya menyalahkan pemerintah di tengah kondisi pandemi COVID-19.
"Jangan dalam situasi ini mencari panggung, mengambil kesempatan di tengah orang-orang lagi bekerja keras secara bersama-sama, secara bergotong-royong untuk menghadapi COVID-19. Jangan malah ngomong seenaknya, menyerang-nyerang pemerintah, menyudutkan pemerintah, menyalahkan pemerintah, yang menurut saya sangat tidak arif dan tidak bijak," kata Gubernur Bali Wayan Koster, Senin (31/3).
Baca Juga
Pengamat Intelijen: Darurat Sipil Berpotensi Munculkan Kebijakan Otoriter
Dalam kondisi seperti ini seharusnya semua pihak melakukan sesuatu yang konkret dan membantu secara nyata yang bisa dilakukan, serta jangan mengeluarkan sesuatu yang tidak bermanfaat bahkan kontraproduktif.
"COVID-19 ini masalah besar yang kita hadapi, tidak saja tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama. Jangan malah cari panggung politik. Nanti dalam pilkada bulan September 2020 kalau jadi, atau Pemilu 2024 nanti keluarkankanlah jurusnya, saya hadapi. Saya sebagai gubernur dan ketua partai tentu akan menghadapi," ucap pria yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali itu.
Namun, sekarang yang lebih penting itu harus dengan niat dan perilaku nyata dengan bergotong royong ikut menangani persoalan wabah COVID-19.
"Jangan nyinyir, apalagi menyalahkan orang. Sementara yang menyalahkan dengan diam di tempat. Apalagi mengatakan pemerintah 'gabeng', gubernur kurang tegas dan kurang berani. Kalau melihat apa yang sudah saya lakukan, kurang berani apalagi saya sebagai gubernur," ucapnya.
Dia mengklaim bahwa Bali yang paling pertama telah membentuk Satgas Penanggulangan COVID-19, dan bahkan mendahului pemerinatah pusat. Demikian juga untuk penentuan Siaga Darurat, juga Provinsi Bali yang paling pertama dibandingkan daerah lain di Tanah Air.
Koster mengatakan terkait sejumlah masukan yang tertuju padanya mengenai upaya penanganan COVID-19, diakuinya tidak semua bisa dijalankan karena tidak semua kewenangan ada pada gubernur.
"Jangan lupa kita adalah NKRI, saya ini gubernur, di atasnya ada Presiden. Ada kebijakan yang menjadi level Presiden, baru kemudian bisa dijalankan oleh kepala daerah di bawahnya," ujar gubernur asal Desa Sembiran, Kabupaten Buleleng itu.
Koster mengajak bersatu padu dan bahu-membahu seluruh lembaga, baik itu pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, lembaga keagamaan dan majelis, dan tokoh masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19.
Baca Juga
Darurat Sipil Tak Jamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Pengamat: Rakyat Makin Ketakutan
Di sisi lain, sebagaimana dikutip Antara, terkait jumlah kasus positif COVID-19 di Bali hingga saat ini ada 10 orang (5 WNA dan 5 WNI). Satu dari 10 kasus positif tersebut sudah sembuh dan dua WNA meninggal dunia.
Sedangkan mereka yang berstatus pasien dalam pengawasan (PDP) COVID-19 di Pulau Dewata hingga saat ini secara kumulatif berjumlah 141 orang. Dari hasil pemeriksaan sampel swab, sebanyak 90 orang hasilnya negatif dan 10 positif, serta 41 orang masih menjalani perawatan di RSUP Sanglah dan sejumlah RS daerah di kabupaten/kota di Bali. (*)
