Jika Terpilih Jadi KaBIN, Ini Persoalan yang Harus Diselesaikan BG

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 05 September 2016
Jika Terpilih Jadi KaBIN, Ini Persoalan yang Harus Diselesaikan BG

Komjen Budi Gunawan (Foto MerahPutih/Bartolomeus Papu)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional- Banyak persoalan yang harus diselesaikan oleh Wakapolri Komjen Pol Budi Gunawan jika benar menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Hal tersebut diungkapkan politisi Hanura, Arif Suditomo saat acara diskusi terbuka dengan tema "Pergantian Kepala BIN dan Membangun Intelijen Profesional" di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (5/9).

Salah satunya adalah mengatur dengan cerdas pemakaian anggaran untuk kerja-kerja BIN. Hal tersebut lantaran ada kemungkinan bila anggaran BIN akan dipangkas seiring devisitnya anggaran negara.

"Saya pikir dalam kondisi devisit seperti ini, walaupun saya masih belum pastikan apakah (BIN) menjadi objek pemotongan atau tidak, tapi saya berharap dalam anggaran seperti ini tantangan kedepan adalah menentukan prioritas karena pengembangan SDM penting, belanja modal penting, biaya operasional juga penting," katanya kepada awak media.

Meski begitu, anggota Komisi I DPR RI ini berjanji akan berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan jumlah anggaran BIN saat ini.

"Saya ingin sekali paling tidak, tidak turun. Pak Sutiyoso pernah mengajukan kalau tidak salah 3,7 triliyun tapi 2016 hanya 2,6 triliyun. setidaknya apabila diantara 2,6 atau 3 triliyun masih banyak hal yang bisa dilakukan intelijen," pungkasnya.

Selain anggaran, persoalan lain yang harus dihadapi Budi Gunawan adalah mencermati kepentingan global dengan kepentingan nasional. Apalagi lanjut Arif diera globalisasi sekarang banyak kepentingan global terhadap Indonesia yang belum tentu menguntungkan negara.

"Yang kedua bagaimana interaksi mereka (BIN) dengan global berkaitan dengan nasional," ujar Arif.

Seperti yang diketahui Wakapolri Komjen Pol Budi Gunawan dipilih Presiden Jokowi untuk menjabat sebagai Kepala BIN menggantikan Sutiyoso. Rencananya Budi Gunawan akan melakukan uji fit and proper test tanggal 7 September 2016 mendatang. (Yni)

BACA JUGA:

  1. Lima Fraksi DPR RI Dukung BG Jadi KaBIN
  2. DPR RI Sambut Baik Penunjukan Budi Gunawan Sebagai KaBIN
  3. Presiden Jokowi Usulkan Komjen Budi Gunawan Jadi Kepala BIN
  4. TB Hasanuddin: Budi Gunawan Layak Jadi Kepala BIN
  5. DPR Belum Dapat Surat Pergantian Kepala BIN
#Komisi I DPR #Komjen Budi Gunawan #Badan Intelijen Negara (BIN)
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Soal Viralisasi Bansos, Komisi I DPR: Bantuan Pemerintah Tak Perlu Dibandingkan dengan Gotong Royong Warga
Deng Ical menilai tidak tepat membandingkan bantuan pemerintah dan gotong royong warga. Ia menegaskan pemerintah wajib hadir tanpa menunggu viralisasi atau pencitraan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Desember 2025
Soal Viralisasi Bansos, Komisi I DPR: Bantuan Pemerintah Tak Perlu Dibandingkan dengan Gotong Royong Warga
Indonesia
Bantuan Asing untuk Bencana Sumatra Belum Dibuka, Komisi I DPR: Indonesia Mampu Berdiri di Atas Kaki Sendiri
Pemerintah belum membuka akses bantuan asing untuk bencana Sumatra. Komisi I DPR menyebut bahwa Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Bantuan Asing untuk Bencana Sumatra Belum Dibuka, Komisi I DPR: Indonesia Mampu Berdiri di Atas Kaki Sendiri
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Usut Tuntas Operasional Bandara di Morowali, Dinilai Ancam Kedaulatan Negara
Komisi I DPR RI mendesak pemerintah untuk mengusut operasional bandara di Morowali, Sulawesi Tengah.
Soffi Amira - Selasa, 25 November 2025
DPR Desak Pemerintah Usut Tuntas Operasional Bandara di Morowali, Dinilai Ancam Kedaulatan Negara
Indonesia
Aturan Ketat dan Sertifikat Profensi Influencer di China, DPR: Indonesia Perlu Langkah Serupa untuk Lindungi Publik
Anggota Komisi I DPR RI Taufiq R Abdullah menilai kebijakan China yang mewajibkan influencer bersertifikat profesional patut dicontoh Indonesia untuk menata ekosistem media sosial dan memperkuat literasi digital nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 12 November 2025
Aturan Ketat dan Sertifikat Profensi Influencer di China, DPR: Indonesia Perlu Langkah Serupa untuk Lindungi Publik
Indonesia
Presiden Batasi Game Online untuk Anak-Anak, DPR: Akses ke Medsos Juga Harus Dibatasi
Anggota DPR RI Syamsu Rizal alias Deng Ical dukung rencana Presiden Prabowo membatasi akses game online dan media sosial bagi anak-anak.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 11 November 2025
Presiden Batasi Game Online untuk Anak-Anak, DPR: Akses ke Medsos Juga Harus Dibatasi
Indonesia
Soroti Pemotretan Pelari Tanpa Izin dan Penjualan Foto Komersial, DPR: Langgar Etika dan Privasi
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyoroti kasus fotografer yang menjual foto pelari tanpa izin. Ia menilai tindakan itu melanggar etika dan hak privasi.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 31 Oktober 2025
Soroti Pemotretan Pelari Tanpa Izin dan Penjualan Foto Komersial, DPR: Langgar Etika dan Privasi
Indonesia
Banyak WNI yang Jadi Korban Sindikat Online Scam di Kamboja, Komisi I DPR Desak Pemerintah Tindak Tegas
Sejumlah WNI menjadi korban sindikat online scam di Kamboja. Komisi I DPR RI pun mendesak pemerintah untuk menindak tegas hal tersebut.
Soffi Amira - Senin, 27 Oktober 2025
Banyak WNI yang Jadi Korban Sindikat Online Scam di Kamboja, Komisi I DPR Desak Pemerintah Tindak Tegas
Indonesia
Setahun Pemerintahan Prabowo, Komisi I DPR: Diplomasi Indonesia Mengguncang Dunia
Prabowo disebut telah berhasil mengembalikan posisi strategis Indonesia di kancah global.
Dwi Astarini - Selasa, 21 Oktober 2025
Setahun Pemerintahan Prabowo, Komisi I DPR: Diplomasi Indonesia Mengguncang Dunia
Indonesia
Presiden Prabowo Jadi Saksi Deklarasi Damai Gaza, DPR: Indonesia Harus Konsisten Dukung Palestina
Wakil Ketua Komisi I DPR RI berharap Indonesia dapat fokus menyuarakan dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina secara penuh.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 15 Oktober 2025
Presiden Prabowo Jadi Saksi Deklarasi Damai Gaza, DPR: Indonesia Harus Konsisten Dukung Palestina
Indonesia
Prabowo Hadiri KTT Perdamaian Gaza di Mesir, DPR: Presiden Harus Desak Israel Patuhi Perjanjian
Anggota Komisi I DPR menegaskan agar momentum diplomasi tersebut tidak hanya sebatas simbol kehadiran.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 Oktober 2025
Prabowo Hadiri KTT Perdamaian Gaza di Mesir, DPR: Presiden Harus Desak Israel Patuhi Perjanjian
Bagikan