Jika Terpilih Jadi KaBIN, Ini Persoalan yang Harus Diselesaikan BG

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 05 September 2016
Jika Terpilih Jadi KaBIN, Ini Persoalan yang Harus Diselesaikan BG

Komjen Budi Gunawan (Foto MerahPutih/Bartolomeus Papu)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional- Banyak persoalan yang harus diselesaikan oleh Wakapolri Komjen Pol Budi Gunawan jika benar menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Hal tersebut diungkapkan politisi Hanura, Arif Suditomo saat acara diskusi terbuka dengan tema "Pergantian Kepala BIN dan Membangun Intelijen Profesional" di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (5/9).

Salah satunya adalah mengatur dengan cerdas pemakaian anggaran untuk kerja-kerja BIN. Hal tersebut lantaran ada kemungkinan bila anggaran BIN akan dipangkas seiring devisitnya anggaran negara.

"Saya pikir dalam kondisi devisit seperti ini, walaupun saya masih belum pastikan apakah (BIN) menjadi objek pemotongan atau tidak, tapi saya berharap dalam anggaran seperti ini tantangan kedepan adalah menentukan prioritas karena pengembangan SDM penting, belanja modal penting, biaya operasional juga penting," katanya kepada awak media.

Meski begitu, anggota Komisi I DPR RI ini berjanji akan berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan jumlah anggaran BIN saat ini.

"Saya ingin sekali paling tidak, tidak turun. Pak Sutiyoso pernah mengajukan kalau tidak salah 3,7 triliyun tapi 2016 hanya 2,6 triliyun. setidaknya apabila diantara 2,6 atau 3 triliyun masih banyak hal yang bisa dilakukan intelijen," pungkasnya.

Selain anggaran, persoalan lain yang harus dihadapi Budi Gunawan adalah mencermati kepentingan global dengan kepentingan nasional. Apalagi lanjut Arif diera globalisasi sekarang banyak kepentingan global terhadap Indonesia yang belum tentu menguntungkan negara.

"Yang kedua bagaimana interaksi mereka (BIN) dengan global berkaitan dengan nasional," ujar Arif.

Seperti yang diketahui Wakapolri Komjen Pol Budi Gunawan dipilih Presiden Jokowi untuk menjabat sebagai Kepala BIN menggantikan Sutiyoso. Rencananya Budi Gunawan akan melakukan uji fit and proper test tanggal 7 September 2016 mendatang. (Yni)

BACA JUGA:

  1. Lima Fraksi DPR RI Dukung BG Jadi KaBIN
  2. DPR RI Sambut Baik Penunjukan Budi Gunawan Sebagai KaBIN
  3. Presiden Jokowi Usulkan Komjen Budi Gunawan Jadi Kepala BIN
  4. TB Hasanuddin: Budi Gunawan Layak Jadi Kepala BIN
  5. DPR Belum Dapat Surat Pergantian Kepala BIN
#Komisi I DPR #Komjen Budi Gunawan #Badan Intelijen Negara (BIN)
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
DPR Dorong Pemerintah Antisipasi Eskalasi Konflik AS-Iran di Selat Hormuz
Wakil Ketua Komisi I DPR RI meminta pemerintah meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak konflik AS dan Iran, termasuk soal pasokan energi dan keamanan WNI.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 29 Mei 2026
DPR Dorong Pemerintah Antisipasi Eskalasi Konflik AS-Iran di Selat Hormuz
Indonesia
DPR Puji Pembebasan 9 WNI dari Israel, Sebut Diplomasi RI Dinilai Efektif
Komisi I DPR mengapresiasi langkah Kemlu RI dalam membebaskan 9 WNI yang ditangkap Israel.
Soffi Amira - Minggu, 24 Mei 2026
DPR Puji Pembebasan 9 WNI dari Israel, Sebut Diplomasi RI Dinilai Efektif
Indonesia
DPR Apresiasi Diplomasi RI Usai Pemulangan 9 WNI, Soroti Perlindungan Jurnalis Indonesia
Anggota Komisi I DPR Farah Puteri mengapresiasi langkah cepat pemerintah memulangkan 9 WNI relawan dan jurnalis yang sempat ditahan Israel.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 22 Mei 2026
DPR Apresiasi Diplomasi RI Usai Pemulangan 9 WNI, Soroti Perlindungan Jurnalis Indonesia
Indonesia
DPR Desak Pemerintah RI Lobi PBB demi Bebaskan Jurnalis yang Ditangkap Tentara Israel
Wakil Ketua Komisi I DPR RI mendesak pemerintah RI bersikap tegas usai aktivis dan jurnalis Indonesia ditangkap Israel saat menjalankan misi kemanusiaan di perairan internasional.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 19 Mei 2026
DPR Desak Pemerintah RI Lobi PBB demi Bebaskan Jurnalis yang Ditangkap Tentara Israel
Indonesia
Prajurit TNI Gugur di Lebanon, DPR Minta Keselamatan Pasukan Jadi Prioritas
Komisi I DPR berduka atas gugurnya anggota TNI akibat serangan Israel di Lebanon. Ia meminta pemerintah memprioritaskan keselamatan prajurit.
Soffi Amira - Minggu, 26 April 2026
Prajurit TNI Gugur di Lebanon, DPR Minta Keselamatan Pasukan Jadi Prioritas
Indonesia
Gugurnya Praka Rico di Lebanon, DPR Desak PBB Evaluasi UNIFIL
DPR RI meminta PBB mengevaluasi perlindungan pasukan UNIFIL usai gugurnya prajurit TNI di Lebanon. Investigasi transparan juga didorong.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
Gugurnya Praka Rico di Lebanon, DPR Desak PBB Evaluasi UNIFIL
Indonesia
DPR Ingatkan Risiko Pajak Selat Malaka, Bisa Picu Konflik Internasional
TB Hasanuddin mengingatkan risiko wacana pajak di Selat Malaka yang berpotensi melanggar UNCLOS dan memicu konflik serta respons negatif internasional.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 24 April 2026
DPR Ingatkan Risiko Pajak Selat Malaka, Bisa Picu Konflik Internasional
Indonesia
Komisi I DPR Kecam Tindakan Provokatif Israel di RS Indonesia Gaza, Tegaskan Langgar Hukum Internasional
Penggunaan fasilitas kesehatan untuk kepentingan propaganda militer merupakan tindakan yang sangat tidak pantas.
Dwi Astarini - Jumat, 24 April 2026
Komisi I DPR Kecam Tindakan Provokatif Israel di RS Indonesia Gaza, Tegaskan Langgar Hukum Internasional
Dunia
Soal Insiden di Papua Tengah, Komisi I DPR Dorong Investigasi Gabungan
Komisi I DPR mendesak investigasi insiden baku tembak yang menewaskan 15 warga sipil di Papua Tengah.
Soffi Amira - Jumat, 24 April 2026
Soal Insiden di Papua Tengah, Komisi I DPR Dorong Investigasi Gabungan
Indonesia
Tak Cukup Wacana, DPR Desak Indonesia Ambil Langkah Konkret Hadapi Konflik Global
DPR menilai Indonesia harus mengambil langkah nyata menghadapi konflik global. Wacana saja dinilai tidak cukup untuk menjaga stabilitas nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 22 April 2026
Tak Cukup Wacana, DPR Desak Indonesia Ambil Langkah Konkret Hadapi Konflik Global
Bagikan