Jika Terpilih Jadi KaBIN, Ini Persoalan yang Harus Diselesaikan BG
Komjen Budi Gunawan (Foto MerahPutih/Bartolomeus Papu)
MerahPutih Nasional- Banyak persoalan yang harus diselesaikan oleh Wakapolri Komjen Pol Budi Gunawan jika benar menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Hal tersebut diungkapkan politisi Hanura, Arif Suditomo saat acara diskusi terbuka dengan tema "Pergantian Kepala BIN dan Membangun Intelijen Profesional" di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (5/9).
Salah satunya adalah mengatur dengan cerdas pemakaian anggaran untuk kerja-kerja BIN. Hal tersebut lantaran ada kemungkinan bila anggaran BIN akan dipangkas seiring devisitnya anggaran negara.
"Saya pikir dalam kondisi devisit seperti ini, walaupun saya masih belum pastikan apakah (BIN) menjadi objek pemotongan atau tidak, tapi saya berharap dalam anggaran seperti ini tantangan kedepan adalah menentukan prioritas karena pengembangan SDM penting, belanja modal penting, biaya operasional juga penting," katanya kepada awak media.
Meski begitu, anggota Komisi I DPR RI ini berjanji akan berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan jumlah anggaran BIN saat ini.
"Saya ingin sekali paling tidak, tidak turun. Pak Sutiyoso pernah mengajukan kalau tidak salah 3,7 triliyun tapi 2016 hanya 2,6 triliyun. setidaknya apabila diantara 2,6 atau 3 triliyun masih banyak hal yang bisa dilakukan intelijen," pungkasnya.
Selain anggaran, persoalan lain yang harus dihadapi Budi Gunawan adalah mencermati kepentingan global dengan kepentingan nasional. Apalagi lanjut Arif diera globalisasi sekarang banyak kepentingan global terhadap Indonesia yang belum tentu menguntungkan negara.
"Yang kedua bagaimana interaksi mereka (BIN) dengan global berkaitan dengan nasional," ujar Arif.
Seperti yang diketahui Wakapolri Komjen Pol Budi Gunawan dipilih Presiden Jokowi untuk menjabat sebagai Kepala BIN menggantikan Sutiyoso. Rencananya Budi Gunawan akan melakukan uji fit and proper test tanggal 7 September 2016 mendatang. (Yni)
BACA JUGA:
Bagikan
Berita Terkait
Soal Viralisasi Bansos, Komisi I DPR: Bantuan Pemerintah Tak Perlu Dibandingkan dengan Gotong Royong Warga
Bantuan Asing untuk Bencana Sumatra Belum Dibuka, Komisi I DPR: Indonesia Mampu Berdiri di Atas Kaki Sendiri
DPR Desak Pemerintah Usut Tuntas Operasional Bandara di Morowali, Dinilai Ancam Kedaulatan Negara
Aturan Ketat dan Sertifikat Profensi Influencer di China, DPR: Indonesia Perlu Langkah Serupa untuk Lindungi Publik
Presiden Batasi Game Online untuk Anak-Anak, DPR: Akses ke Medsos Juga Harus Dibatasi
Soroti Pemotretan Pelari Tanpa Izin dan Penjualan Foto Komersial, DPR: Langgar Etika dan Privasi
Banyak WNI yang Jadi Korban Sindikat Online Scam di Kamboja, Komisi I DPR Desak Pemerintah Tindak Tegas
Setahun Pemerintahan Prabowo, Komisi I DPR: Diplomasi Indonesia Mengguncang Dunia
Presiden Prabowo Jadi Saksi Deklarasi Damai Gaza, DPR: Indonesia Harus Konsisten Dukung Palestina
Prabowo Hadiri KTT Perdamaian Gaza di Mesir, DPR: Presiden Harus Desak Israel Patuhi Perjanjian