Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Sinar matahari yang menembus kaca Gedung Nusantara II, Senayan, seolah mengiringi babak baru bagi penguatan otot maritim Indonesia. Di tengah riuh rendah interupsi dan perdebatan regulasi, sebuah kabar baik dari Negeri Matahari Terbit mendarat mulus di meja pimpinan parlemen.
Sebuah kapal patroli kelas 18 meter kini bukan lagi sekadar rencana di atas kertas, melainkan kado nyata yang siap memperkuat armada TNI AL.
Baca juga:
Bravo Tim SAR, Semua Korban Tenggelam Kapal KM Intim Teratai Selamat!
Restu Parlemen untuk Kekuatan Maritim
Komisi I DPR RI secara resmi menyerahkan laporan rencana penerimaan hibah Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpahankam) dari Pemerintah Jepang. Keputusan strategis ini disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (19/2). Hibah tersebut berupa satu paket patrol boat yang dirancang khusus untuk mobilitas tinggi di wilayah perairan Indonesia.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari kepatuhan terhadap amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Berdasarkan aturan tersebut, setiap penerimaan hibah atau pinjaman asing wajib mendapatkan lampu hijau dari Senayan.
“Komisi I DPR RI telah melaksanakan rapat kerja bersama Menteri Pertahanan RI, Panglima TNI beserta jajaran kepala staf angkatan, serta Kementerian Keuangan RI pada Selasa, 10 Februari 2026,” ujar Dave.
Baca juga:
TNI AL Telah Kerahkan 20 Kapal Perang Bantu Pemulihan Daerah Bencana di Sumatera
TNI AL: Kapal Selam Otonomous Bukti Kemajuan Teknologi Dalam Negeri
Skema Kerja Sama Senilai Miliaran Yen
Hibah kapal patroli ini memiliki nilai yang cukup fantastis, yakni mencapai 1,9 miliar Yen atau sekitar Rp 207 miliar. Penyaluran bantuan ini menggunakan skema Official Security Assistance (OSA), sebuah kerangka kerja sama keamanan yang diusulkan melalui surat Menteri Pertahanan RI pada November tahun lalu. Kehadiran kapal ini diharapkan mampu menambal celah pengawasan di titik-titik rawan kedaulatan laut.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, yang memimpin jalannya sidang, segera melempar pertanyaan penentu kepada seluruh anggota dewan yang hadir. Persetujuan bulat pun menggema di ruang sidang, menandakan dukungan penuh legislatif terhadap modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista).
“Apakah laporan Komisi I DPR RI atas persetujuan penerimaan hibah patrol boat 18 meter class dari Pemerintah Jepang dapat disetujui?,” tanya Puan yang langsung disambut seruan "setuju" dari para peserta sidang.
