Jenderal Pol Tito Karnavian: Jangan Mau Didikte Uang, Formalitas dan Media

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dalam kuliah umum di Universitas Islam Riau menyampaikan bahwa demokrasi liberal mengentalkan rasa primordialisme sehingga bisa jadi faktor pemecah belah bangsa.

"Demokrasi liberal akan membuat mengentalnya primordialisme seperti menguat kesukuannya, agama, dan ideologi. Masalah keturunan mulai dipermasalahkan, ini pribumi atau tidak. Demokrasi terlalu bebas di tengah masyarakat belum siap akan menjadi ancaman pecahnya negara," katanya di Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa UIR di Pekanbaru, Jumat, (3/3).

Dalam kuliah yang juga beracara Temu Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara itu, Tito mengatakan bahwa demokrasi di satu sisi posisinya membuat peran masyarakat menentukan arah bangsa jadi lebih besar. Tapi demokrasi ini kalau tidak dikelola dengan baik dan terlalu liberal justru menjadi faktor pemecah bangsa, karena diterjemahkan sebagai kebebasan.

"Bahayanya diterapkan pada masyarakat yang struktur demografinya didominasi kelas bawah masih belum terdidik dan miskin, maka diterjemahkan demokrasi sebebas-bebasnya," ungkapnya.

Menurut dia, Indonesia masih didominasi masyarakat kelas bawah meskipun itu terus berkurang. Dan Indonesia belum ada kelas menengah yang besar. Ini, kata dia, bisa menjadi konflik horizontal karena kecemburuan sosial.

"Ini tantangannya bagaimana agar kelas bawah makin kecil dan kelas menengah makin besar. Tapi 71 tahun Indonesia merdeka kelas bawah masih mendominasi dan itu bisa pecah jadi potensi konflik," ujarnya.

Ia mengatakan, konflik bisa terjadi karena masyarakat kelas bawah yang tak mengerti demokrasi. Dengan begitu bisa didikte oleh orang yang memiliki kekuasaan baik itu uang, formalitas dan media.

Ini, menurutnya, bisa bahaya seperti yang terlihat pada pemilihan kepala daerah. Masyarakat tak mengerti, siapa yang bawa makanan dan uang itu yang dipilih.

"Masyarakat dimanipulasi oleh penguasa politik, penguasa uang, dan penguasa media. Ini bisa menghancurkan kebhinekaan," jelasnya.

Akan tetapi, kata dia, Indonesia sudah memilih demokrasi dan tidak bisa mundur lagi. Tidak mungkin lagi jadi otoriter atau oligarki yang dikuasai sekelompok orang. Caranya, kata dia, adalah kebebasan harus dibatasi.

Demonstrasi, lanjut dia, tak boleh sebebas-bebasnya seperti membakar ban menutup jalan raya sehingga masyarakat tak bisa menggunakan. Hal tersebut, menurutnya, melanggar hak asasi orang lain serta mengganggu ketertiban umum.

"Demonstrasi itu mengeluarkan pendapat ada batasannya, harus gunakan etika dan moral. Jangan sampai demo menghujat suku, agama, dan ras yang lain, kalau kebablasan itu bahaya," ulasnya.

Sumber: ANTARA