Jemaah Haji 2023 Asal Indonesia Didominasi Perempuan dan Ibu Rumah Tangga

Mula AkmalMula Akmal - Minggu, 25 Juni 2023
Jemaah Haji 2023 Asal Indonesia Didominasi Perempuan dan Ibu Rumah Tangga

Tenda Jemaah Haji. (Foto: Antara)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Jumlah jemaah haji yang diberangkatkan dari Tanah Air ke Tanah Suci tahun ini sebanyak 558 kloter dengan 209.782 peserta haji dan mayoritas dari mereka adalah perempuan dengan perbandingan 55,1 persen perempuan, sisanya 44,9 persen laki-laki.

Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 1444 H/2023 M Subhan Cholid di Mekah, Sabtu (24/6) menjelaskan bahwa mayoritas atau sebanyak 57.178 orang sebagai ibu rumah tangga.

Baca Juga:

Cak Imin Pimpin Tim Pengawasan Penyelenggaraan Haji

Lainnya sebanyak 43.253 pegawai swasta, 42.368 PNS, 29.082 petani, 18.069 pedagang, 9.389 pensiunan, 4.214 pelajar/mahasiswa, 3.137 pegawai BUMN, dan 3.092 dengan beragam profesi lainnya.

Subhan menyebutkan dari total 209.782 peserta haji Indonesia yang tiba di Tanah Suci tahun ini sebanyak 99,57 persen, sebanyak 98,34 persen di antaranya belum berhaji dan hanya 1,66 persen sudah pernah menjalankan ibadah haji.

Mayoritas jemaah haji Indonesia dilihat dari sisi pendidikan, kata dia, sebanyak 67.543 peserta haji lulusan SD, 23.819 (SLTP), 50.252 (SLTA), 12.056 (Diploma), 46.793 (S1), 7.403 (S2), 537 (S3), dan 1.379 dengan jenjang pendidikan lainnya.

Dari lanjut usia, lanjut Subhan, ada 61.536 orang masuk kategori lanjut usia, terbanyak dari Embarkasi Solo dengan 11.800 orang, berikutnya Embarkasi Surabaya (10.158), Jakarta–Bekasi (8.036), dan Jakarta–Pondok Gede (7.139).

"Tercatat ada 5.791 anggota jemaah disabilitas, terdiri atas 3.659 perempuan dan 2.132 laki-laki. Mayoritas berangkat dari Embarkasi Surabaya (811), Solo (771), Jakarta–Pondok Gede (489), Makassar (489), dan Batam (268)," katanya.

Ia menyebutkan 133 orang wafat dan 74 di antaranya atau 5,55 persen masuk kategori lansia (65 tahun ke atas) dengan perincian 96 orang wafat di Mekah, 34 orang di Madinah, dan tiga orang di Jeddah.

PPIH Arab Saudi telah mendistribusikan 7.774.944 boks katering untuk jemaah di Mekah dan 2.588.922 boks katering untuk jemaah haji Indonesia selama di Madinah (termasuk jemaah haji gelombang kedua yang mendarat dan transit di Madinah).

Baca Juga:

Jemaah Haji Gelombang 2 Diusulkan Langsung ke Jeddah

"PPIH Arab Saudi menyiapkan 213.572 boks katering yang dibagikan di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah. Jadi, total ada 10.577.438 boks katering yang telah didistribusikan selama fase kedatangan jemaah haji Indonesia di Tanah Suci," katanya.

Pada puncak haji di Arafah'-Muzdalifah-Mina, tambahnya, PPIH bekerja sama dengan pihak Masyariq akan menyediakan sekitar 3.417.152 boks katering layanan konsumsi yang akan dibagikan sejak 8 sampai 13 Zulhijah 1444 Hijriah.

PPIH Arab Saudi telah menyiapkan 122 hotel yang tersebar di lima wilayah, yaitu Mahbas Jin, Syisyah, Raudhah, Jarwal, dan Misfalah. Total ada 52.187 kamar yang disiapkan. Jarak terdekat hotel ke Masjidilharam adalah 850 m, sedang jarak terjauh adalah 4.339 m. Untuk mengantar jemaah dari hotel ke Masjidilharam, PPIH Arab Saudi telah menyiapkan bus salawat.

Untuk di Madinah, PPIH Arab Saudi menyiapkan 107 hotel yang tersebar di tiga wilayah Markaziyah (sekitar Masjid Nabawi), yaitu Syimaliyah (sisi utara Masjid Nabawi), wilayah Gharbiyah (sisi barat Masjid Nabawi), dan wilayah Janubiyah (sisi selatan Masjid Nabawi).

Jarak terdekat hotel dari halaman utama Masjid Nabawi adalah 15 m, sementara yang terjauh 500 m. Sebanyak 107 hotel ini juga akan digunakan oleh jemaah haji Indonesia gelombang kedua yang ke Madinah setelah menjalani ibadah haji.

Pemerintah Arab Saudi telah menetapkan 1 Zulhijah 1444 H bertepatan dengan 19 Juni 2023 dan wukuf di Arafah pada 9 Zulhijah 1444 Hijriah bertepatan dengan Selasa, 27 Juni 2023. Jemaah haji Indonesia secara bertahap akan diberangkatkan dari hotel mereka masing-masing menuju Arafah pada tanggal 26 Juni 2023.

"Puncak haji semakin dekat. Kami imbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga stamina dan kondisi kesehatannya untuk persiapan menjalani wukuf di Arafah serta mabit di Muzdalifah dan Mina," pesan Subhan. (*)

Baca Juga:

Pemerintah Diminta Lebih Antisipatif Terhadap Tambahan Kuota Haji

#Ibadah Haji #Jemaah Haji
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Saat ini menjabat sebagai Managing Editor di Merah Putih Media, dengan rekam jejak kontribusi di The Straits Times, Indozone, dan Koran Sindo, serta pengalaman strategis di Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan DPRD DKI Jakarta. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Indonesia
Selain Kuota, KPK Usut Keberangkatan Haji Khusus Tanpa Antre
Saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut calon haji khusus yang baru mendaftar, tetapi bisa berangkat tanpa mengantre di kasus dugaan korupsi penentuan kuota.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 September 2025
Selain Kuota, KPK Usut Keberangkatan Haji Khusus Tanpa Antre
Indonesia
BPKH Dukung Penyidikan KPK Terkait dengan Kuota Haji 2024
Pengelolaan keuangan haji oleh BPKH dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014.
Dwi Astarini - Rabu, 03 September 2025
BPKH Dukung Penyidikan KPK Terkait dengan Kuota Haji 2024
Indonesia
Merepresentasikan NU dan Muhammadiyah, Kepala dan Wakil BP Haji Dinilai Cocok Naik Jabatan Sebagai Menteri-Wakil Menteri
Posisi pemimpin kementerian baru tersebut membutuhkan sosok yang kompeten, profesional, dan memiliki rekam jejak yang baik
Angga Yudha Pratama - Selasa, 02 September 2025
Merepresentasikan NU dan Muhammadiyah, Kepala dan Wakil BP Haji Dinilai Cocok Naik Jabatan Sebagai Menteri-Wakil Menteri
Indonesia
BP Haji Bakal Jadi Kementerian Haji, Presiden Bakal Tunjuk Menteri
Transformasi dari Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi kementerian memang merupakan amanat dari UU Haji.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 28 Agustus 2025
BP Haji Bakal Jadi Kementerian Haji, Presiden Bakal Tunjuk Menteri
Indonesia
Penyelenggaraan Haji dan Umrah Ditangani Kementerian Baru, Komisi VIII DPR Minta Transisi tak Ganggu Layanan Jemaah
Penyelenggaraan haji dan umrah akan ditangani Kementerian baru. Komisi VIII DPR pun meminta transisi tersebut tak mengganggu layanan jemaah.
Soffi Amira - Kamis, 28 Agustus 2025
Penyelenggaraan Haji dan Umrah Ditangani Kementerian Baru, Komisi VIII DPR Minta Transisi tak Ganggu Layanan Jemaah
Indonesia
Evaluasi Haji 2025: Gus Irfan Soroti Data tak Sinkron dan Tingginya Kematian Jemaah
Kepala Badan Penyelenggara Haji, Mochamad Irfan Yusuf mengatakan, ada sejumlah catatan penting dalam hasil evaluasi penyelenggaran haji 2025.
Soffi Amira - Rabu, 27 Agustus 2025
Evaluasi Haji 2025: Gus Irfan Soroti Data tak Sinkron dan Tingginya Kematian Jemaah
Indonesia
Kementerian Haji Diminta Negosiasi Harga dan Lobi Arab Saudi untuk Calon Jemaah, Antrean Panjang Bisa Jadi Pendek
Padahal, ia menilai ada banyak alternatif bandara internasional lain yang bisa digunakan untuk melancarkan arus keberangkatan dan kepulangan jemaah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 27 Agustus 2025
Kementerian Haji Diminta Negosiasi Harga dan Lobi Arab Saudi untuk Calon Jemaah, Antrean Panjang Bisa Jadi Pendek
Indonesia
PCO Tegaskan Kementerian Haji Tunggu Perpres dari Prabowo
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Undang-undang (UU) yang baru saja disahkan oleh DPR
Angga Yudha Pratama - Selasa, 26 Agustus 2025
PCO Tegaskan Kementerian Haji Tunggu Perpres dari Prabowo
Indonesia
Revisi UU Haji Berujung Ada Kementerian Baru, Dasco: Serahkan ke Pemerintah
Sebagai informasi, dalam rapat paripurna ini, DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang akan menjadi landasan perubahan Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 26 Agustus 2025
Revisi UU Haji Berujung Ada Kementerian Baru, Dasco: Serahkan ke Pemerintah
Indonesia
Layanan Haji Satu Atap di Bawah Kementerian Haji dan Umrah, Pengelolaan Tabungan Jemaah Tetap dipisah
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tidak akan ikut dimasukkan dalam Kementerian Haji dan Umrah karena menurutnya lebih baik pengelolaan dana haji atau tabungan jemaah haji, menjadi tanggung jawab lembaga tersendiri.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Agustus 2025
Layanan Haji Satu Atap di Bawah Kementerian Haji dan Umrah, Pengelolaan Tabungan Jemaah Tetap dipisah
Bagikan