Jelang Pilkada Serentak, Mendagri Pastikan Perekaman e-KTP Selesai Tahun ini

Eddy FloEddy Flo - Sabtu, 12 Agustus 2017
Jelang Pilkada Serentak, Mendagri Pastikan Perekaman e-KTP Selesai Tahun ini

Mendagri Tjahjo Kumolo (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik untuk seluruh Warga Negara Indonesia rampung tahun 2017 ini.

Pasalnya, Pilkada serentak 2018 dan Pemilu serentak 2019 akan berlangsung dalam waktu dekat ini.

Tjahjo mengatakan, perampungan KTP Elektronik dilakukan untuk merampungkan dan merapikan seluruh data kependudukan. Selain itu, hal tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya pemilih ganda saat Pilkada serentak 2018 dan Pemilu serentak 2019.

Pada Pilkada serentak 2018 yang akan dilaksanakan di 171 daerah itu akan dikuti oleh sekitar 33 persen pemilih dari total jumlah pemilih secara nasional.

"Jadi target kami tahun ini sudah selesai karena tahun depan Pilkada serentak berbau Pilpres," ujar Tjahjo Kumolo saat diskusi bertajuk 'Dinamika Politik dan Undang-Undang Pemilu' di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (12/8).

Mantan Sekjen PDI Perjuangan ini mengungkapkan, hingga minggu ini sudah ada 94,31 persen yang sudah melakukan perekaman KTP elektronik. Sehinga masih ada sekitar 5,69 persen yang belum melakukan perekaman tersebut.

"Target tahun ini selesai. Total yang sudah memiliki e-KTP ini hampir 184 juta," imbuhnya.

Lebih lanjut Tjahjo Kumolo mengatakan, Kementerian Dalam Negeri telah mencetak sekitar tujuh juta blanko KTP elektronik. Jumlah itu sudah disebar keseluruh daerah. Dengan demikian, warga yang belum memiliki KTP elektronik sudah bisa membuatnya ke Dinas Dukcapil dan jajarannya.(Pon)

#E-KTP #KTP EL #Pilkada Serentak 2018 #Pilkada Serentak #Mendagri #Tjahjo Kumolo
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Pastikan Transfer ke Daerah Rp 18,9 Triliun Buat Gaji PPPK
Kebijakan hubungan keuangan pusat dan daerah juga mendorong pemerintah daerah menjaga porsi belanja pegawai agar tidak terlalu mendominasi APBD.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 19 September 2026
Pemerintah Pastikan Transfer ke Daerah Rp 18,9 Triliun Buat Gaji PPPK
Indonesia
Mendagri Janji Tidak Ada PPPK Yang Dirumahkan, 3 Skema Anggaran Disiapkan
Khusus terkait tenaga pendidik dan guru, pemerintah pusat dapat mengambil langkah untuk menangani persoalan tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 Agustus 2026
Mendagri Janji Tidak Ada PPPK Yang Dirumahkan, 3 Skema Anggaran Disiapkan
Indonesia
Syarat Mendagri Jika Daerah Ingin Dapat Dana Buat Bayar Pegawai
Pemerintah akan memeriksa apakah daerah tersebut masih memiliki hak atas Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum disalurkan oleh Kementerian Keuangan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 05 Agustus 2026
Syarat Mendagri Jika Daerah Ingin Dapat Dana Buat Bayar Pegawai
Berita Foto
Rapat Pleno Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Satu Data Indonesia
Mendagri, Tito Karnavian, Mendes PDT, Yandri Susanto dan Menteri PPN/Bappenas, Rachmat Pambudy mengikuti Rapat dengan Baleg DPR di Jakarta, Kamis (9/7/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 09 Juli 2026
Rapat Pleno Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Satu Data Indonesia
Indonesia
Daerah Terdampak Bencana Sumatra Dapat Tambahan TKD
Tambahan dana tersebut terdiri atas Rp 1,65 triliun untuk Aceh; Rp 6,35 triliun untuk Sumatra Utara; dan Rp 2,63 triliun untuk Sumatra Barat.
Dwi Astarini - Selasa, 26 Mei 2026
Daerah Terdampak Bencana Sumatra Dapat Tambahan TKD
Indonesia
Kepala Daerah Diperintahkan Antisipasi Gejolak Ekonomi Akibat Geopolitik Global
Mendagri memaparkan bahwa sektor transportasi menjadi penyumbang inflasi bulanan tertinggi pada periode ini.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 18 Mei 2026
Kepala Daerah Diperintahkan Antisipasi Gejolak Ekonomi Akibat Geopolitik Global
Indonesia
Heboh Check In Hotel tak Perlu Pakai e-KTP, Kemendgari Beri Penjelasan
Kemendagri menegaskan bahwa e-KTP tetap diperlukan untuk check-in hotel. Sebelumnya, beredar kabar bahwa check-in hotel tak membutuhkan e-KTP.
Soffi Amira - Selasa, 12 Mei 2026
Heboh Check In Hotel tak Perlu Pakai e-KTP, Kemendgari Beri Penjelasan
Indonesia
Mendagri Tito Perintahkan Pemda Beri Insentif Pajak untuk Mobil dan Motor Listrik
Mendagri Tito Karnavian menginstruksikan gubernur memberi insentif pajak kendaraan listrik berupa pembebasan atau pengurangan PKB dan BBNKB.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 07 Mei 2026
Mendagri Tito Perintahkan Pemda Beri Insentif Pajak untuk Mobil dan Motor Listrik
Indonesia
Mendagri Tito Sebut Pegawai Dukcapil hingga Rumah Sakit tak Ikut WFH
Sejumlah layanan publik tetap beroperasi normal dari kantor.
Dwi Astarini - Jumat, 10 April 2026
Mendagri Tito Sebut Pegawai Dukcapil hingga Rumah Sakit tak Ikut WFH
Indonesia
Disdukcapil DKI Perpanjang Jam Layanan hingga Malam
Program ini merupakan upaya dalam memberikan kemudahan pelayanan bagi warga Jakarta.
Dwi Astarini - Kamis, 09 April 2026
Disdukcapil DKI Perpanjang Jam Layanan hingga Malam
Bagikan