Jelang Pilkada Serentak, Mendagri Pastikan Perekaman e-KTP Selesai Tahun ini

Eddy FloEddy Flo - Sabtu, 12 Agustus 2017
Jelang Pilkada Serentak, Mendagri Pastikan Perekaman e-KTP Selesai Tahun ini

Mendagri Tjahjo Kumolo (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik untuk seluruh Warga Negara Indonesia rampung tahun 2017 ini.

Pasalnya, Pilkada serentak 2018 dan Pemilu serentak 2019 akan berlangsung dalam waktu dekat ini.

Tjahjo mengatakan, perampungan KTP Elektronik dilakukan untuk merampungkan dan merapikan seluruh data kependudukan. Selain itu, hal tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya pemilih ganda saat Pilkada serentak 2018 dan Pemilu serentak 2019.

Pada Pilkada serentak 2018 yang akan dilaksanakan di 171 daerah itu akan dikuti oleh sekitar 33 persen pemilih dari total jumlah pemilih secara nasional.

"Jadi target kami tahun ini sudah selesai karena tahun depan Pilkada serentak berbau Pilpres," ujar Tjahjo Kumolo saat diskusi bertajuk 'Dinamika Politik dan Undang-Undang Pemilu' di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (12/8).

Mantan Sekjen PDI Perjuangan ini mengungkapkan, hingga minggu ini sudah ada 94,31 persen yang sudah melakukan perekaman KTP elektronik. Sehinga masih ada sekitar 5,69 persen yang belum melakukan perekaman tersebut.

"Target tahun ini selesai. Total yang sudah memiliki e-KTP ini hampir 184 juta," imbuhnya.

Lebih lanjut Tjahjo Kumolo mengatakan, Kementerian Dalam Negeri telah mencetak sekitar tujuh juta blanko KTP elektronik. Jumlah itu sudah disebar keseluruh daerah. Dengan demikian, warga yang belum memiliki KTP elektronik sudah bisa membuatnya ke Dinas Dukcapil dan jajarannya.(Pon)

#E-KTP #KTP EL #Pilkada Serentak 2018 #Pilkada Serentak #Mendagri #Tjahjo Kumolo
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Masyarakat Berpenghasilan Rendah bakal Dibebaskan BPHTB dan IMB
Sekitar 30 juta keluarga belum memiliki rumah atau masih tinggal di hunian yang tidak layak.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
Masyarakat Berpenghasilan Rendah bakal Dibebaskan BPHTB dan IMB
Indonesia
Mendagri Tito Desak Daerah Segera Gunakan Dana Rp 1,24 Triliun untuk Atasi Karhutla
Dukungan anggaran dari pemerintah pusat tidak boleh berhenti pada penyaluran dana, tetapi harus segera diwujudkan dalam langkah operasional di lapangan.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Mendagri Tito Desak Daerah Segera Gunakan Dana Rp 1,24 Triliun untuk Atasi Karhutla
Indonesia
Mendagri Perintahkan Operasi Pasar Jelang Akhir Tahun Buat Kendalikan Harga
Selain operasi pasar, Mendagri mendorong penyaluran bantuan sosial tunai, bantuan non tunai, serta bantuan pangan untuk menjaga daya beli masyarakat
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 26 Oktober 2026
Mendagri Perintahkan Operasi Pasar Jelang Akhir Tahun Buat Kendalikan Harga
Indonesia
821 Ribu Rumah di Jakarta Tak Layak Huni, Tito Karnavian Singgung Anggaran DKI
Tito Karnavian meminta Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran bedah rumah. BPS mencatat 821.840 rumah di Jakarta tidak layak huni pada 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 26 Oktober 2026
821 Ribu Rumah di Jakarta Tak Layak Huni, Tito Karnavian Singgung Anggaran DKI
Indonesia
Pemerintah Pastikan Transfer ke Daerah Rp 18,9 Triliun Buat Gaji PPPK
Kebijakan hubungan keuangan pusat dan daerah juga mendorong pemerintah daerah menjaga porsi belanja pegawai agar tidak terlalu mendominasi APBD.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 19 September 2026
Pemerintah Pastikan Transfer ke Daerah Rp 18,9 Triliun Buat Gaji PPPK
Indonesia
Mendagri Janji Tidak Ada PPPK Yang Dirumahkan, 3 Skema Anggaran Disiapkan
Khusus terkait tenaga pendidik dan guru, pemerintah pusat dapat mengambil langkah untuk menangani persoalan tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 Agustus 2026
Mendagri Janji Tidak Ada PPPK Yang Dirumahkan, 3 Skema Anggaran Disiapkan
Indonesia
Syarat Mendagri Jika Daerah Ingin Dapat Dana Buat Bayar Pegawai
Pemerintah akan memeriksa apakah daerah tersebut masih memiliki hak atas Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum disalurkan oleh Kementerian Keuangan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 05 Agustus 2026
Syarat Mendagri Jika Daerah Ingin Dapat Dana Buat Bayar Pegawai
Berita Foto
Rapat Pleno Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Satu Data Indonesia
Mendagri, Tito Karnavian, Mendes PDT, Yandri Susanto dan Menteri PPN/Bappenas, Rachmat Pambudy mengikuti Rapat dengan Baleg DPR di Jakarta, Kamis (9/7/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 09 Juli 2026
Rapat Pleno Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Satu Data Indonesia
Indonesia
Daerah Terdampak Bencana Sumatra Dapat Tambahan TKD
Tambahan dana tersebut terdiri atas Rp 1,65 triliun untuk Aceh; Rp 6,35 triliun untuk Sumatra Utara; dan Rp 2,63 triliun untuk Sumatra Barat.
Dwi Astarini - Selasa, 26 Mei 2026
Daerah Terdampak Bencana Sumatra Dapat Tambahan TKD
Indonesia
Kepala Daerah Diperintahkan Antisipasi Gejolak Ekonomi Akibat Geopolitik Global
Mendagri memaparkan bahwa sektor transportasi menjadi penyumbang inflasi bulanan tertinggi pada periode ini.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 18 Mei 2026
Kepala Daerah Diperintahkan Antisipasi Gejolak Ekonomi Akibat Geopolitik Global
Bagikan