Jelang Idul Adha, Pemprov DKI Belum Temukan PMK di Hewan Ternak Warga

MerahPutih.com - Wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang ternak di berbagai daerah pemasok hewan ke ibu kota, menjadi perhatian serius oleh pemerintah DKI Jakarta, terutama menjelang Idul Adha 2022.

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan, Pemerintah DKI belum menerima laporan dari masyarakat terkait adanya hewan ternak mereka yang terjangkit PMK.

Baca Juga:

PMK Masih Menyebar, Pemantauan Ternak Jelang Idul Adha Harus Diperketat

Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta ini berharap, wabah penyakit mulut dan kuku tidak menyerang hewan ternak masyarakat. Terlebih, kurang dari satu bulan umat muslim di Indonesia akan melaksanakan Lebaran kurban.

"Alhamdulilah belum ada informasi sampai saat ini mudah-mudahan tidak ada," papar Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (8/6).

Riza tegaskan, untuk mengantisipasi penyakit mulut dan kuku ini pihaknya terus rutin melakukan pengawasan dan pengecekan terhadap hewan ternak.

"Pengawasan itu rutin yah," kata mantan Anggota DPR RI Fraksi Grindra ini.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo memastikan ketersediaan pasokan daging sapi aman untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha dengan jumlah stok sebanyak 42.268 ton.

Terkait keamanan stok dari ancaman PMK, ia menegaskan, saat ini telah dilakukan pembatasan lalu lintas ternak secara ketat guna mencegah penyebaran penyakit tersebut agar daging sapi bisa aman dikonsumsi.

"Kita tidak perlu khawatir karena pasokan dari daerah yang masuk zona hijau yakni daerah yang tidak ada kasus PMK sangat cukup untuk kebutuhan kita, khususnya untuk Idul Adha. Kita akan terus jaga dan mantapkan proses distribusi sapi sehingga supply dan demand ternak dapat berjalan lancar," katanya.

Mentan Syahrul menegaskan, kolaborasi semua pihak sangat diperlukan dalam mencegah penyebaran wabah PMK, utamanya pada setiap daerah, meski tingkat kesembuhan ternak menunjukkan tren positif dan upaya pengendalian terus ditingkatkan.

"Kita tidak menganggap enteng kasus PMK yang ada, tetapi dalam menangani hal ini kami perlu kerja sama dengan semua pihak," katanya. (Asp)

Baca Juga:

PMK Mewabah, Konsultasi Digital Bisa Jadi Solusi bagi Peternak