Jawaban Bambang Pacul soal Isu Kontrak Politik Megawati dan Ganjar

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 30 Mei 2023
Jawaban Bambang Pacul soal Isu Kontrak Politik Megawati dan Ganjar

Bambang Wuryanto. Foto: Ann/Man/DPR

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - PDI Perjuangan (PDIP) membantah kabar adanya kontrak politik antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan bakal calon presiden Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Kabarnya kontrak politik keduanya itu meliputi urusan calon wakil presiden dan penentuan kabinet jika Ganjar menang Polpres.

Baca Juga

Kata Bambang Pacul soal Wacana Duet Prabowo-Ganjar di Pilpres 2024

"Soal pilpres dan capres-cawapres murni sesuai dengan putusan kongres kami, di tangan Ibu Ketua Umum," kata Ketua Bappilu PDIP Bambang Wuryanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5).

Lagipula, kata pria yang karib disapa Bambang Pacul ini, Ganjar merupakan kader PDIP. Sehingga wajar jika Ganjar ditugaskan untuk maju sebagai capres oleh partai berlogo banteng tersebut.

Baca Juga

Bambang Pacul Irit Bicara Soal Isu Duet Prabowo-Ganjar

"Kalau kau mengatakan ada kontrak atau tidak ada kontrak, Ganjar itu kader PDIP, kok ada kontrak? Gimana? Kan kalimatnya ditugaskan. Jadi (pertanyaan) ada kontrak itu kok kayak karyawan kerja aja. Enggak ada," ujany.

Pacul menegaskan tidak ada kontrak politik antara Megawati dengan Gajar sebagaimana dinarasikan sejumlah pihak. Dia pun berdalih tak pernah dikontrak untuk menjadi kader partai.

"Menurut saya enggak ada, tapi itu saya, siapa tahu persepsimu kaya apa saya enggak tahu. Tapi enggak ada lah. Bambang Pacul juga enggak pernah dikontrak sebagai kader partai," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

PDIP Terima Permintaan Maaf PSI, Bambang Pacul Singgung Etika

#PDIP #Megawati Soekarnoputri #Ganjar Pranowo
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Pertemuan tersebut merupakan lanjutan setelah kedua tokoh bertemu pada Senin (28/9) malam.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Indonesia
Presiden Prabowo Bertemu Megawati Bahas Politik, Said Abdullah: Murni Silaturahmi
Pertemuan kedua tokoh tersebut berlangsung dalam suasana duka setelah wafatnya Guruh Soekarnoputera, adik Megawati.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Presiden Prabowo Bertemu Megawati Bahas Politik, Said Abdullah: Murni Silaturahmi
Indonesia
Megawati Langsung Terbang dari Manado Hadiri Pemakaman Haru Guruh Soekarnoputra
Kabar duka menyelimuti Tanah Air atas meninggalnya Guruh Soekarnoputra. Simak momen haru saat Megawati hadir langsung ke TPU Karet Bivak dan kenangan terakhir sang maestro seni.
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 26 September 2026
Megawati Langsung Terbang dari Manado Hadiri Pemakaman Haru Guruh Soekarnoputra
Indonesia
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Guruh Soekarnoputra meninggal dunia di usia 73 tahun, Sabtu (26/9). Ia meninggalkan karya dan lagu legendaris.
Soffi Amira - Sabtu, 26 September 2026
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Ganjar Pranowo Datang, Lagu 'Flabomora' Berkumandang di NTT
Para ibu setempat melantukan lirik lagu yang menyentuh hati, nada senduh dan teduh menenangkan perasaan.
Dwi Astarini - Sabtu, 22 Agustus 2026
Ganjar Pranowo Datang, Lagu 'Flabomora' Berkumandang di NTT
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Bagikan