Jawaban Bambang Pacul soal Isu Kontrak Politik Megawati dan Ganjar

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 30 Mei 2023
Jawaban Bambang Pacul soal Isu Kontrak Politik Megawati dan Ganjar

Bambang Wuryanto. Foto: Ann/Man/DPR

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - PDI Perjuangan (PDIP) membantah kabar adanya kontrak politik antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan bakal calon presiden Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Kabarnya kontrak politik keduanya itu meliputi urusan calon wakil presiden dan penentuan kabinet jika Ganjar menang Polpres.

Baca Juga

Kata Bambang Pacul soal Wacana Duet Prabowo-Ganjar di Pilpres 2024

"Soal pilpres dan capres-cawapres murni sesuai dengan putusan kongres kami, di tangan Ibu Ketua Umum," kata Ketua Bappilu PDIP Bambang Wuryanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5).

Lagipula, kata pria yang karib disapa Bambang Pacul ini, Ganjar merupakan kader PDIP. Sehingga wajar jika Ganjar ditugaskan untuk maju sebagai capres oleh partai berlogo banteng tersebut.

Baca Juga

Bambang Pacul Irit Bicara Soal Isu Duet Prabowo-Ganjar

"Kalau kau mengatakan ada kontrak atau tidak ada kontrak, Ganjar itu kader PDIP, kok ada kontrak? Gimana? Kan kalimatnya ditugaskan. Jadi (pertanyaan) ada kontrak itu kok kayak karyawan kerja aja. Enggak ada," ujany.

Pacul menegaskan tidak ada kontrak politik antara Megawati dengan Gajar sebagaimana dinarasikan sejumlah pihak. Dia pun berdalih tak pernah dikontrak untuk menjadi kader partai.

"Menurut saya enggak ada, tapi itu saya, siapa tahu persepsimu kaya apa saya enggak tahu. Tapi enggak ada lah. Bambang Pacul juga enggak pernah dikontrak sebagai kader partai," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

PDIP Terima Permintaan Maaf PSI, Bambang Pacul Singgung Etika

#PDIP #Megawati Soekarnoputri #Ganjar Pranowo
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Ganjar Pranowo Datang, Lagu 'Flabomora' Berkumandang di NTT
Para ibu setempat melantukan lirik lagu yang menyentuh hati, nada senduh dan teduh menenangkan perasaan.
Dwi Astarini - Sabtu, 22 Agustus 2026
Ganjar Pranowo Datang, Lagu 'Flabomora' Berkumandang di NTT
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Indonesia
Soroti Pengerukan Tambang, Megawati Tekankan Pentingnya Pola Pembangunan Semesta Berencana
Megawati menegaskan kekayaan mineral dan hutan di darat maupun laut semestinya dikelola untuk kemakmuran rakyat banyak
Angga Yudha Pratama - Senin, 17 Agustus 2026
Soroti Pengerukan Tambang, Megawati Tekankan Pentingnya Pola Pembangunan Semesta Berencana
Indonesia
Megawati Absen, Puan Hadir Mewakili di Sidang Tahunan DPR 2026 di Senayan
Absennya Megawati itu diumumkan Ketua MPR Ahmad Muzani saat menyapa para tamu undangan Sidang Tahunan MPR, DPR, DPD 2026.
Dwi Astarini - Jumat, 14 Agustus 2026
Megawati Absen, Puan Hadir Mewakili di Sidang Tahunan DPR 2026 di Senayan
Indonesia
Megawati dan SBY Absen di Sidang Tahunan MPR/DPR 2026, Jokowi Dipastikan Hadir
Megawati dan SBY absen di Sidang Tahunan MPR/DPR 2026. Namun, Jokowi dipastikan hadir dalam sidang tersebut.
Soffi Amira - Jumat, 14 Agustus 2026
Megawati dan SBY Absen di Sidang Tahunan MPR/DPR 2026, Jokowi Dipastikan Hadir
Indonesia
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Tidak ada satu pun pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenal istilah partai koalisi, partai oposisi, shadow cabinet maupun partai penyeimbang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Olahraga
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Soekarno Cup 2026 resmi bergulir di Surabaya sebagai bagian peringatan HUT ke-81 RI, yang digagas Prananda Prabowo
Wisnu Cipto - Senin, 10 Agustus 2026
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Indonesia
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Memasuki agenda utama, sesi bedah buku autobiografi jilid 2 dan 3 ini dipandu langsung oleh jurnalis senior Bambang Harymurti yang bertindak sebagai moderator
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 Agustus 2026
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Indonesia
Dampak Putusan MK, PDIP Usulkan Anggaran MBG Rp 60 Triliun Tiap Tahun Dengan Target Terarah
Kelompok yang dinilai perlu menjadi prioritas, lanjutnya, meliputi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita yang berisiko mengalami gangguan gizi.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 31 Juli 2026
Dampak Putusan MK, PDIP Usulkan Anggaran MBG Rp 60 Triliun Tiap Tahun Dengan Target Terarah
Bagikan