JakPro Ungkap Uang Kompensasi Warga Eks Kampung Bayam Rp 13,9 Miliar

Hendaru Tri HanggoroHendaru Tri Hanggoro - Sabtu, 27 Januari 2024
JakPro Ungkap Uang Kompensasi Warga Eks Kampung Bayam Rp 13,9 Miliar

Daerah Kampung Bayam awalnya adalah lokasi kawasan terbuka milik Pemprov DKI Jakarta, (Foto: YouTube/Pemprov DKI Jakarta)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - PT Jakarta Propertindo (JakPro) buka-bukaan perihal kucuran dana untuk kompensasi warga eks Kampung Bayam imbas penggusuran pembangunan Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara.

JakPro bilang anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp 13,9 miliar.

Sebanyak 642 kepala keluarga (KK) masyarakat Kampung Bayam sudah mendapatkan biaya kompensasi atas penggantian hunian mereka di Kampung Bayam.

Biaya permukiman kembali melalui program Resettlement Action Plan (RAP) berlangsung cukup panjang tahapan prosesnya, yaitu dimulai pada akhir 2019 hingga pertengahan tahun 2021.

"Sebesar Rp 13,9 miliar total biaya RAP Disclosure telah diberikan kepada 642 KK terdampak," kata Direktur Utama PT Jakpro, Iwan Takwin, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (27/1).

Iwan melanjutkan, nominal yang diterima masing-masing warga bervariasi. Mulai dari Rp 6 juta sampai dengan Rp 110 juta.

Program RAP ini merupakan hasil musyawarah secara berkelanjutan dengan kelompok-kelompok warga eks Kampung Bayam.

Baca juga:

Konflik Kampung Bayam, Pj Gubernur Heru Tegaskan Dirinya Harus Hargai Jakpro

Iwan menuturkan, proses ganti rugi berjalan selama dua tahun, atau sebelum Kampung Susun Bayam (KSB) selesai dibangun sebagai hunian pekerja pendukung operasional (HPPO) JIS.

Dari sisi hukum pihaknya telah menyelesaikan kewajibannya yang diberikan oleh Pemprov DKI.

Hal ini mengacu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional.

Program penataan ini merupakan langkah peremajaan wilayah Jakarta Utara untuk mendukung pertumbuhan kota yang sehat dan berkelanjutan.

Daerah Kampung Bayam awalnya adalah lokasi kawasan terbuka milik Pemprov DKI Jakarta yang sering dimanfaatkan warga sekitar Papanggo sebagai tempat pembuangan sampah.

"Setelah RAP rampung selesai pada tahun 2021, dibangunlah HPPO JIS yang bertujuan untuk mendukung konsep keberlanjutan kawasan JIS," tutupnya. (Asp)

Baca juga:

Pemprov DKI Langsung Respons Perselisihan JakPro dengan Warga Kampung Bayam

#Jakarta #DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Jakarta Jadi Wilayah Terpadat di Dunia, DPRD Usul Pengaturan Perbatasan
Bertambahnya jumlah warga yang beraktivitas di Jakarta pada siang hari itu tentu membuat Jakarta menjadi macet.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 29 November 2025
Jakarta Jadi Wilayah Terpadat di Dunia, DPRD Usul Pengaturan Perbatasan
Berita Foto
Momen Akrab Presiden Prabowo Subianto Menerima Kunjungan Ratu Maxima di Istana Merdeka
Presiden Prabowo Subianto menyambut kedatangan Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda saat melakukan kunjungan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (27/11/2025).
Didik Setiawan - Sabtu, 29 November 2025
Momen Akrab Presiden Prabowo Subianto Menerima Kunjungan Ratu Maxima di Istana Merdeka
Indonesia
Pramono Ajak Diaspora di Berlin Ikut Wujudan Research Ecosystem Jakarta
Pramono memaparkan berbagai upaya Jakarta bertransformasi sebagai kota global. Salah satunya meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas transportasi publik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 29 November 2025
Pramono Ajak Diaspora di Berlin Ikut Wujudan Research Ecosystem Jakarta
Berita Foto
Super League 2025: Persija Jakarta Kalahkan PSIM Yogyakarta dengan Skor 2-0
Pesepak bola Persija Allano Brendon de Souza Lima mencoba melewati pesepak bola PSIM Yogyakarta dalam Super League 2025 di SUGBK, Jakarta, Jumat (28/11/2025).
Didik Setiawan - Jumat, 28 November 2025
Super League 2025: Persija Jakarta Kalahkan PSIM Yogyakarta dengan Skor 2-0
Indonesia
Stafsus Pramono Bilang Pengendalian Emisi Kendaraan Tak Bisa Hanya Jakarta Harus Wilayah Tetangga
Nirwono menjelaskan Kajian Nilai Koefisien Pencemaran Lingkungan (KPL) menjadi bagian dari strategi besar Pemprov DKI dalam menekan emisi karbon.
Dwi Astarini - Jumat, 28 November 2025
Stafsus Pramono Bilang Pengendalian Emisi Kendaraan Tak Bisa Hanya Jakarta Harus Wilayah Tetangga
Berita Foto
Wagub Maluku Utara Sarbin Sehe Sambangi KPK Bahas Progress Antisipasi Korupsi
Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe usai melakukan pertemuan dengan KPK di Jakarta, Jumat (28/11/2025).
Didik Setiawan - Jumat, 28 November 2025
Wagub Maluku Utara Sarbin Sehe Sambangi KPK Bahas Progress Antisipasi Korupsi
Indonesia
DKI Susun Koefisien PKB untuk Disinsentif Kendaraan tak Lulus Uji Emisi
Proses penyusunannya melibatkan peneliti, akademisi, lintas OPD, industri, asosiasi, dan NGO.
Dwi Astarini - Jumat, 28 November 2025
DKI Susun Koefisien PKB untuk Disinsentif Kendaraan tak Lulus Uji Emisi
Indonesia
Siswa Pelaku Peledakan SMAN 72 Mulai Pulih, Polisi Siapkan Rumah Aman
Tempat perlindungan sementara atau rumah aman juga disiapkan untuk mendukung proses pemulihan ABH, sekaligus lokasi yang kondusif untuk dilakukan pemeriksaan
Wisnu Cipto - Jumat, 28 November 2025
Siswa Pelaku Peledakan SMAN 72 Mulai Pulih, Polisi Siapkan Rumah Aman
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Jangan sampai penanganan limpasan air laut ke daratan hanya ramai di media sosial.
Dwi Astarini - Kamis, 27 November 2025
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Indonesia
Tak Terima Jakarta Jadi Kota Terpadat Dunia, Pemprov DKI Sebut Harusnya Peringkat 30
Berdasarkan laporan PBB, jumlah penduduk yang tinggal di ibu kota Indonesia saat ini mencapai 41,9 juta jiwa.
Dwi Astarini - Kamis, 27 November 2025
Tak Terima Jakarta Jadi Kota Terpadat Dunia, Pemprov DKI Sebut Harusnya Peringkat 30
Bagikan