Jakarta Terlalu Kompleks Ditekel Anies Seorang

MerahPutih.com - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat berharap anggota DPRD DKI dalam waktu dekat ini segera menyelesaikan proses pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta.

Sebab, hampir satu tahun kursi nomor dua pemimpin Jakarta kosong ditinggal Sandiaga Uno maju menjadi Wakil Presiden (Wapres) di Pemilu 2019 mendampingi Prabowo Subianto. Namun pemilihan sosok DKI ini terus ditarik ulur di DPRD DKI Jakarta.

Baca Juga: Kamis 11.30 WIB, Kualitas Udara Jakarta Terburuk di Dunia

Menurut Djarot, adanya Wagub sangat membantu Gubernur Anies Baswedan menyelesaikan berbagai persoalan yang kompleks di Jakarta. "Harusnya semakin cepat semakin baik," kata Djarot, di Jakarta Pusat, Jumat (2/8).

Sementara itu, Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Syarif mengatakan, rapat paripurna pemilihan Wagub DKI akan diserahkan kepada anggota DPRD terpilih DKI yang baru.

Menurut dia, waktu tak akan cukup bila tetap dipaksakan kepada anggota DPRD yang lama. Sebab, 26 Agustus mendatang akan dilangsungkan pelantikan anggota legislatif terpilih periode 2019-2024.

Baca Juga: Pemilihan Wagub Molor Terus

Penyerahan pemilihan DKI 2 pada anggota yang baru tak kembali mengulang pada proses awal. Karena, draf tata tertib (Tatib) yang sudah selesai disusun oleh pansus hanya tinggal disahkan.

"Sangat berpotensi (rapat paripurna) akan berlangsung setelah anggota DPRD yang baru. Saya kira ini terjadi karena PKS kurang optimal dalam melakukan pendekatan dan lobi-lobi," tutupnya.

Perlu diketahui, saat ini Anggota Legislatif Kebon Sirih masih berkutat pada Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) mengenai pembahasan tatib pemilihan pendamping Anies Baswedan. Lucunya sudah tiga kali jadwal Rapimgab urung juga digelar karena berbagai macam alasan.

Sedianya agenda awal pelaksanaan Rapimgab pada Rabu 10 Juli 2019 lalu, namun batal dilaksanakan karena banyak pimpinan fraksi DPRD yang tidak hadir. Diundur hingga Senin 15 Juli.

Baca Juga: Mengapa Pemilihan Pengganti Sandiaga Uno Molor?

Di tanggal 15 Juli 2019, rapimgab batal kembali digelar dengan alasan tidak kuorum. Aturan kuorum rapimgab itu yakni 50 persen plus 1 dari jumlah pimpinan DPRD, pimpinan fraksi, dan pimpinan komisi atau sebanyak 59 orang.

Rapat dianggap kuorum jika dihadiri minimal 31 orang. Sementara itu, rapimgab kedua hanya dihadiri 17 orang. Rapimgab tersebut akhirnya ditunda. Kemudian, pada 16 Juli 2019 rapimgab tatib tersebut kembali batal digelar karena ada beberapa pihak yang tak bisa hadir. (Asp).