Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Anggota DPR dari fraksi Gerindra, Habiburokhman memberikan catatan kepada Pemprov DKI yang kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Ia berharap PSBB kali ini harus lebih baik dari sebelumnya.
"Intinya kita jangan dua kali kejeblos lubang yang sama. PSBB baru harus lebih baik dari PSBB awal pandemi," kata Habiburokhman kepada wartawan, Kamis (10/9).
Baca Juga
Ada dua hal yang harus menjadi catatan Pemprov DKI dalam pemberlakuan PSBB di Jakarta. Pertama, pemberian bantuan sosial bagi warga harus terjamin dan merata.
Apalagi, bagi warga DKI yang terdampak dengan Jakarta kembali PSBB. "Yang pertama adalah program bantuan sosial harus dipastikan mencukupi jumlahnya dan terdistribusi dengan baik," ujarnya.
"Jangan sampai ada warga yang kekurangan kebutuhan pokok sehingga mereka beraktivitas di luar dan tak terkendali. Harus diakui PSBB lalu masih banyak warga yang tidak mendapat bantuan bahan pokok," lanjut Habiburokhman.
Habiburokhman menilai agar Pemprov DKI Jakarta dapat memberikan aturan yang jelas terkait sektor pekerjaan mana yang perlu bekerja dari rumah (WFH).
Misalnya, hanya sektor pekerja kantoran yang wajib WFH, sementara pekerja informasi tetap bekerja di lapangan dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat.
"Yang kedua harus dipetakan dengan jelas sektor apa yang bisa WFH dan apa yang tidak. Yang mutlak bisa WFH adalah sektor pekerja kantoran, sementara mereka yang bekerja informal tetap bisa bekerja di tempat kerja dengan protokol yang ketat. Contohnya pekerja bangunan atau proyek infrastruktur, petugas kebersihan lingkungan, kurir, pertokoan non mall dan lain-lain," jelasnya.
Baca Juga
Anies Berlakukan PSBB Total, Pimpinan DPRD: Jangan Hanya Jadi Aturan di Atas Kertas
Diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan menarik rem darurat di Ibu Kota terkait penularan Corona. PSBB bakal berlaku seperti saat pertama kali diterapkan.
"Maka dengan melihat kedaruratan ini maka tidak ada banyak pilihan bagi Jakarta kecuali menarik rem darurat sesegera mungkin," kata Anies dalam konferensi pers di Balai Kota Jakarta, Rabu (9/9). (Knu)
