Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Polda Sumatera Selatan menempatkan penembak jitu atau Sniper dan pos keamanan terpadu di sejumlah titik rawan jalur mudik Lebaran Idul Fitri 1439 Hijriah untuk memberikan rasa aman dan mengantisipasi gangguan keamanan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan mudik menggunakan kendaraan pribadi dan angkutan umum dengan maksimal,
"Untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang akan melakukan persiapan hari besar keagamaan umat Islam itu dan mudik lebaran di jalan lintas Sumatera wilayah Sumsel ini, disiagakan personel gabungan sekitar 9.000 orang," kata Kapolda Sumsel Irjen Zulkarnain Adinegara usai gelar pasukan Operasi Ketupat Musi 2018, di Palembang, Rabu (6/6).
Selain pengaman jalur mudik, pihaknya didukung personel TNI dari Kodam II Sriwijaya, jajaran pemerintah daerah, dan organisasi sosial kemasyarakatan berupaya meningkatkan pengamanan di sejumlah pusat keramaian masyarakat seperti pasar tradisional dan pusat perbelanjaan modern atau mal di 17 kabupaten dan kota di provinsi setempat.
Dalam melaksanakan operasi kemanusiaan selama 18 hari mulai 7 hingga 24 Juni 2018, personel yang disiagakan diminta melakukan deteksi dini dengan mengoptimalkan fungsi intelijen dan Babinkamtibmas di lapangan untuk mengetahui dinamika dan perkembangan situasi di tengah-tengah masyarakat.
Dengan adanya aparat keamanan dan instansi terkait di tengah-tengah masyarakat yang sedang memiliki kesibukan dan mobilitas tinggi, diharapkan dapat mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di kawasan permukiman penduduk, pasar tradisional, pusat pertokoan, mal, dan sepanjang jalur mudik Lebaran Idul Fitri.
Gubernur Sumsel, Alex Noerdin saat menjadi inspektur upacara pada apel Operasi Ketupat Musi 2018 membacakan sambutan tertulis Kapolri Jendral Tito Karnavian yang memfokuskan empat potensi kerawanan yang perlu menjadi perhatian personel yang terlibat dalam operasi tersebut.
Operasi Ketupat digelar secara nasional pada 7 -24 Juni 2018 melibatkan 173 ribu personel gabungan TNI/Polri, pemda dan elemen masyarakat. Potensi kerawanan yang perlu diantisipasi seperti stabilitas harga dan ketersediaan pangan, bencana alam, gangguan kamtibmas, dan ancaman tindak pidana terorisme.
Seluruh kepala satuan wilayah diminta untuk meningkatkan deteksi intelijen, pengamanan tempat ibadah, markas komando (mako) masing-masing, kata Kapolri. (*)
