Jaga Netralitas Pemilu, Foto Jokowi Bersama Capres dan Parpol Harus Diturunkan

Mula AkmalMula Akmal - Senin, 20 November 2023
Jaga Netralitas Pemilu, Foto Jokowi Bersama Capres dan Parpol Harus Diturunkan

Presiden Joko Widodo. ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com- Maraknya baliho dan poster pasangan capres-cawapres dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai mengganggu netralitas Pemilu 2024 . Pasalnya, sosok Presiden perlu memberikan sikap netral dalam pesta demokrasi.

Pakar komunikasi politik Emrus Sihombing, menilai, balih-baliho yang menampilkan Presiden Jokowi bersama kontestan Pilpres seperti Prabowo Subianto seharusnya diturunkan selama bulan-bulan politik.

Baca Juga:

Jokowi Sebut Biden Tidak Tanggapi Desakan Gencatan Senjata di Gaza

“Ini bulan-bulan politik, harusnya foto tokoh politik, kontestasi politik yang bersama Presiden Jokowi, sekalipun foto lama harusnya diturunkan atau di-take down,” ujar Emrus kepada wartawan dikutip di Jakarta, Senin (20/11).

Apalagi, lanjut Emrus, khususnya baliho Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dipimpin oleh Kaesang Pangarep, anak bungsu Presiden Jokowi, yang merupakan pendukung Prabowo-Gibran Rakabuming Raka.

"Sehingga penempatan foto-foto tersebut dapat memengaruhi persepsi khalayak terhadap kontestasi politik," jelas Emrus.

Meski Jokowi sebelumnya menunjukkan simbol netralitas dengan mengundang tiga calon presiden ke Istana Negara, yaitu Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo, Emrus menilai seharusnya tindakan serupa dilakukan dalam kegiatan lainnya.

Baca Juga:

JK Sepakat Dengan Ganjar Skor Penegakan Hukum Era Jokowi Hanya 5

“Para pendukung parpol bersama Prabowo-Gibran idealnya tidak mencantumkan foto Bapak Presiden,” tuturnya.

Emrus berharap para kontestan Pemilu 2024 mengedepankan kekuatan ideologis, politik moral, serta tidak semata menerapkan politik elektoral.

Menurutnya ketika kekuatan ideologis bertemu dengan kekuatan elektoral, harus dimenangkan oleh politik ideologis.

Peristiwa tidak ideologis itu menurutnya terjadi ketika MK memutuskan kepala daerah umur di bawah 40 tahun dapat menjadi calon presiden atau wakil presiden. Setelah itu Gibran diumumkan menjadi Cawapres Prabowo. (Knu)

Baca Juga:

Presiden Jokowi Kritisi Hak Hidup Warga Gaza di Retreat KTT APEC

#Pemilu #Pemilu 2024 #Joko Widodo
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Ditetapkan sebagai Bencana Nasional oleh Pemerintah
Beredar unggahan yang menyebut pemerintah telah menetapkan Jokowi sebagai bencana nasional. Cek fakta dan keaslian informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Ditetapkan sebagai Bencana Nasional oleh Pemerintah
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Ditugaskan BRIN jadi Ketua Gugus Tugas Penanggulangan Bencana
Joko Widodo Ditugaskan BRIN Jadi Ketua Taskforce Penanggulangan Bencana, cek faktanya.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Ditugaskan BRIN jadi Ketua Gugus Tugas Penanggulangan Bencana
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ingin Dicap sebagai Pahlawan, Jokowi Datangi Lokasi Bencana di Sumatra
Beredar video yang menampilkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo tengah mengunjungi lokasi bencana alam Sumatra. Cek fakta lengkapnya.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Ingin Dicap sebagai Pahlawan, Jokowi Datangi Lokasi Bencana di Sumatra
Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Marahi Menkeu Purbaya karena Menolak Membayar Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Beredar video yang menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo marah kepada Menkeu Purbaya karena menolak bayar utang Whoosh menggunakan APBN.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 25 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Marahi Menkeu Purbaya karena Menolak Membayar Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Indonesia
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Ariyadi menegaskan bahwa menyeret-nyeret PDIP dalam narasi yang tidak berdasar hanya menunjukkan upaya memutarbalikkan fakta
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Indonesia
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Media massa memiliki peran yang lebih besar yaitu sebagai pencerah bagi masyarakat di tengah serangan hoaks melalui media sosial.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Indonesia
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Prosedur penyelesaian etik di DKPP dirancang untuk menjamin kecepatan, kesederhanaan, dan efektivitas.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 November 2025
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Indonesia
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
DKPP mengungkap 31 perkara politik uang selama Pemilu dan Pilkada 2024. Hal itu diungkapkan Anggota Dewan DKPP, Ratna Dewi Pettatolo.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA ]: Kejagung Sita Uang Jokowi Triliunan Rupiah
Beredar informasi di media sosial yang menyebut Kejaksaan Agung menyita uang Jokowi senilai triliunan. Cek faktanya!
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 19 November 2025
[HOAKS atau FAKTA ]: Kejagung Sita Uang Jokowi Triliunan Rupiah
Bagikan