Jaga Netralitas Pemilu, Foto Jokowi Bersama Capres dan Parpol Harus Diturunkan

Mula AkmalMula Akmal - Senin, 20 November 2023
Jaga Netralitas Pemilu, Foto Jokowi Bersama Capres dan Parpol Harus Diturunkan

Presiden Joko Widodo. ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com- Maraknya baliho dan poster pasangan capres-cawapres dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai mengganggu netralitas Pemilu 2024 . Pasalnya, sosok Presiden perlu memberikan sikap netral dalam pesta demokrasi.

Pakar komunikasi politik Emrus Sihombing, menilai, balih-baliho yang menampilkan Presiden Jokowi bersama kontestan Pilpres seperti Prabowo Subianto seharusnya diturunkan selama bulan-bulan politik.

Baca Juga:

Jokowi Sebut Biden Tidak Tanggapi Desakan Gencatan Senjata di Gaza

“Ini bulan-bulan politik, harusnya foto tokoh politik, kontestasi politik yang bersama Presiden Jokowi, sekalipun foto lama harusnya diturunkan atau di-take down,” ujar Emrus kepada wartawan dikutip di Jakarta, Senin (20/11).

Apalagi, lanjut Emrus, khususnya baliho Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dipimpin oleh Kaesang Pangarep, anak bungsu Presiden Jokowi, yang merupakan pendukung Prabowo-Gibran Rakabuming Raka.

"Sehingga penempatan foto-foto tersebut dapat memengaruhi persepsi khalayak terhadap kontestasi politik," jelas Emrus.

Meski Jokowi sebelumnya menunjukkan simbol netralitas dengan mengundang tiga calon presiden ke Istana Negara, yaitu Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo, Emrus menilai seharusnya tindakan serupa dilakukan dalam kegiatan lainnya.

Baca Juga:

JK Sepakat Dengan Ganjar Skor Penegakan Hukum Era Jokowi Hanya 5

“Para pendukung parpol bersama Prabowo-Gibran idealnya tidak mencantumkan foto Bapak Presiden,” tuturnya.

Emrus berharap para kontestan Pemilu 2024 mengedepankan kekuatan ideologis, politik moral, serta tidak semata menerapkan politik elektoral.

Menurutnya ketika kekuatan ideologis bertemu dengan kekuatan elektoral, harus dimenangkan oleh politik ideologis.

Peristiwa tidak ideologis itu menurutnya terjadi ketika MK memutuskan kepala daerah umur di bawah 40 tahun dapat menjadi calon presiden atau wakil presiden. Setelah itu Gibran diumumkan menjadi Cawapres Prabowo. (Knu)

Baca Juga:

Presiden Jokowi Kritisi Hak Hidup Warga Gaza di Retreat KTT APEC

#Pemilu #Pemilu 2024 #Joko Widodo
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Indonesia
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Indonesia
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Keputusan itu diambil karena situasi yang tidak lazim terkait pencalonan perdana menteri setelah pengunduran diri Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra berdasarkan perintah pengadilan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Indonesia
Bambang Tri, Terpidana Kasus Ijazah Palsu Jokowi Dibebaskan Bersyarat
Terpidana kasus ijazah palsu Jokowi, Bambang Tri, dibebaskan bersyarat pada Selasa (26/8). Sebelumnya, ia divonis enam tahun penjara.
Soffi Amira - Selasa, 26 Agustus 2025
Bambang Tri, Terpidana Kasus Ijazah Palsu Jokowi Dibebaskan Bersyarat
Indonesia
KPK OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer, Jokowi: Saya Dukung Kerja KPK
Immanuel Ebenezer atau Noel, merupakan Ketua Relawan Umum Jokowi Mania Nusantara atau Joman.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 22 Agustus 2025
KPK OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer, Jokowi: Saya Dukung Kerja KPK
Indonesia
Jokowi ‘Terpukau’, Langsung Kasih Dua Jempol untuk Prabowo Pasca Pidato Kenegaraan
Presiden Prabowo Subianto mendapat ‘dua jempol’ dari Presiden ke-7 Joko Widodo usai menyampaikan pidato kenegaraan Sidang Tahunan MPR-Sidang Bersama DPR/DPD, Jumat (15/8).
Frengky Aruan - Jumat, 15 Agustus 2025
Jokowi ‘Terpukau’, Langsung Kasih Dua Jempol untuk Prabowo Pasca Pidato Kenegaraan
Indonesia
Anggota DPR Harap 3 Presiden sebelum Prabowo Hadiri HUT ke-80 RI di Istana Negara
Kehadiran 3 akan memberikan pesan kuat tentang arti penting persatuan dan kebersamaan di tengah keberagaman bangsa.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 14 Agustus 2025
Anggota DPR Harap 3 Presiden sebelum Prabowo Hadiri HUT ke-80 RI di Istana Negara
Bagikan