Home Leaderboard 1

Home Leaderboard 1

Jadwal PSU Pileg Yang Ditetapkan KPU

Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 19 Juni 2024

Jadwal PSU Pileg Yang Ditetapkan KPU

Ilustrasi TPS. (Foto: Antara)

Ukuran text:

14

Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan digelarnya 20 pemungutan suara ulang (PSU) Pileg 2024 berdasarkan putusan sengketa yang dibacakan 6-10 Juni lalu, baik Pileg DPRD, DPR, maupun DPD.

Terdapat 2 perkara yang harus dilakukan PSU dalam rentang 21 hari atau maksimum pada 26-27 Juni 2024, kemudian 11 perkara yang wajib PSU dalam 30 hari atau maksimum 5-9 Juli 2024, serta 7 perkara yang mesti PSU dalam 45 hari atau maksimum 20 dan 24 Juli 2024.

Komisi Pemilihan Umum RI telah menetapkan tahapan dan jadwal pemungutan suara ulang dan serta penghitungan ulang surat suara sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk Pemilihan Umum Legislatif 2024.

Berdasarkan Surat Keputusan KPU RI Nomor 767 tentang Tahapan dan Jadwal Penghitungan Ulang Surat Suara Pasca-Putusan MK; Nomor 768 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan MK; dan Nomor 769 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Ulang Surat Suara Pasca-Putusan MK, KPU telah menetapkan tanggal 19, 22, 26, dan 29 Juni, serta 6 dan 13 Juli untuk seluruh tahapan penghitungan ulang surat suara dan pemungutan suara ulang (PSU).

Baca juga:

KPU Masih Matangkan Legalisasi Dokumen Pemungutan Ulang Pileg 2024

Pemungutan suara ulang dijadwalkan digelar pada hari Sabtu.

Anggota KPU RI Idham Holik mengatakan, KPU memilih hari libur supaya calon pemilih mempunyai waktu yang tepat untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS).

"Hari Sabtu adalah hari libur sehingga pemilih memiliki waktu yang pas untuk memberikan suaranya ke tempat pemungutan suara," kata Idham.

KPU membagi jadwal tahapan berdasarkan putusan MK sebagai berikut:

Baca juga:

KPU Janji Gunakan Ragam Media Gaet Pemilih di PSU Pileg

Pemungutan suara ulang dan penghitungan ulang surat suara di TPS direncanakan pada:

Sabtu 22 Juni 2024 untuk:

Putusan MK No.: 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
?Putusan MK No.: 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Sabtu,29 Juni 2024 untuk:

Putusan MK No: 55-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
?Putusan MK No: 74-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
?Putusan MK No: 251-01-17-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
?Putusan MK No: 225-01-01-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
?Putudan MK No: 234-01-03-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
?Putusan MK No: 05-01-12-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
Putusan MK No: 284-01-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
?Putusan MK No: 149-01-16-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
?Putusan MK No: 184-01-04-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
?Putusan MK No: 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
?Putusan MK No: 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXI/2024

Sabtu 13 Juli 2024 untuk:

Putusan MK No.: 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
?Putusan MK No: 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
?Putusan MK No: 177-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
Putusan MK No: 185-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
?Putusan MK No: 158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
?Putusan MK No: 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024

Penghitungan ulang surat suara direncanakan pada Rabu 26 Juni 2024 untuk:

Putusan MK No: 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
?Putusan MK No: 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXI/2024
Penghitungan ulang surat suara pada Rabu 19 Juni 2024 untuk:
Putusan MK No: 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXI/2024
?Putusan MK No: 128-01-05-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
Putusan MK No: 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
?Putusan MK No: 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
?Putusan MK No: 21-02-08-18/PHPU.DPR-DPRD-XXI/2024

Penghitungan ulang surat suara direncanakan pada Sabtu 06 Juli 2024 untuk:

Putusan MK No: 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXI/2024
?Putusan MK No: 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/ 2024
?Putusan MK No: 20-01-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
?Putusan MK No: 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXI/2024
?Putusan MK No: 105-01-18-01/PHPU.DPR-DPRD-XXI/2024
?Putusan MK No: 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
?Putusan MK No: 221-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

#Pileg #KPU #Mahkamah Konstitusi

Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.

Tambahkan Sekarang

Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.

Berita Terkait

DPR Nilai Putusan MK Jadi Momentum Benahi Tata Kelola Anggaran MBG

Pemerintah perlu segera menindaklanjuti Putusan MK yang mengamanatkan pendanaan MBG tidak diambil dari alokasi wajib anggaran pendidikan sebesar 20 persen.

Dwi Astarini - Sabtu, 01 Agustus 2026

DPR Nilai Putusan MK Jadi Momentum Benahi Tata Kelola Anggaran MBG

Penggugat Nilai Putusan MK Pertegas Pemisahan Anggaran MBG dari Dana Pendidikan

Menegaskan pembiayaan program MBG yang bukan merupakan komponen utama pendidikan harus dipisahkan dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan.

Dwi Astarini - Sabtu, 01 Agustus 2026

Penggugat Nilai Putusan MK Pertegas Pemisahan Anggaran MBG dari Dana Pendidikan

Menkeu Purbaya Pastikan Alokasi Anggaran MBG Bakal Ikutin Perintah MK

Purbaya menjelaskan anggaran yang berjalan pada tahun ini tidak mengalami perubahan karena telah dibahas dan saat ini tinggal memasuki tahap finalisasi.

Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 31 Juli 2026

Menkeu Purbaya Pastikan Alokasi Anggaran MBG Bakal Ikutin Perintah MK

Komisi X DPR Dukung Putusan MK: Anggaran Pendidikan Tak Boleh Dipakai untuk MBG

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian mendukung putusan MK yang menegaskan anggaran pendidikan diprioritaskan untuk kebutuhan inti pendidikan, tidak untuk MBG.

Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 31 Juli 2026

Komisi X DPR Dukung Putusan MK: Anggaran Pendidikan Tak Boleh Dipakai untuk MBG

Komisi X DPR Apresiasi Putusan MK, Anggaran Pendidikan tak Boleh Dipakai untuk MBG

Komisi X DPR mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi, mengenai pemisahan anggaran pendidikan dan MBG.

Soffi Amira - Jumat, 31 Juli 2026

Komisi X DPR Apresiasi Putusan MK, Anggaran Pendidikan tak Boleh Dipakai untuk MBG

MK Kabulkan Sebagian Gugatan soal MBG, Anggaran Resmi Dipisah dengan Dana Pendidikan pada APBN 2028

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan penting terkait pendanaan program Makan Bergizi Gratis. Mulai APBN 2028, anggaran MBG wajib dipisahkan dari anggaran pendidikan.

Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Juli 2026

MK Kabulkan Sebagian Gugatan soal MBG, Anggaran Resmi Dipisah dengan Dana Pendidikan pada APBN 2028

MK Kabulkan Gugatan, Anggaran Pendidikan tak Boleh Biayai MBG Mulai APBN 2028

Mahkamah Konstitusi memutuskan anggaran pendidikan dan MBG harus dipisahkan. Hal itu dimulai APBN 2028.

Soffi Amira - Kamis, 30 Juli 2026

MK Kabulkan Gugatan, Anggaran Pendidikan tak Boleh Biayai MBG Mulai APBN 2028

Polisi Bersiaga di Depan Gedung MK Jelang Putusan Soal MBG

Area depan Gedung MK pun cenderung sepi tanpa kerumunan massa. Namun, sejumlah orang tampak mulai menunggu kedatangan massa aksi sambil duduk di area pinggir trotoar.

Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 30 Juli 2026

Polisi Bersiaga di Depan Gedung MK Jelang Putusan Soal MBG

MK Bacakan Putusan Gugatan MBG di 30 Juli 2026

Juru bicara MK yang juga hakim konstitusi Enny Nurbaningsih membenarkan jadwal sidang putusan gugatan MBG tersebut

Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 29 Juli 2026

MK Bacakan Putusan Gugatan MBG di 30 Juli 2026

Komisi I DPR Kawal Implementasi Putusan MK soal Kuota Internet tak Boleh Hangus

Putusan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat perlindungan konsumen sekaligus mendorong peningkatan kualitas layanan telekomunikasi di Indonesia.

Dwi Astarini - Sabtu, 25 Juli 2026

Komisi I DPR Kawal Implementasi Putusan MK soal Kuota Internet tak Boleh Hangus

Bagikan