Rendy Nugroho
MerahPutih Nasional - Peneliti Forum Pajak Berkeadilan, Wiko Saputra meragukan integritas tim Panitian Seleksi (Pansel) Dirjen Pajak. Betapa tidak, sebab, Ketua Tim Pansel Pajak ini diketuai oleh Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Mardiasmo. Dia ternyata merangkap jabatan. Selain sebagai Wamen, Mardiasmo juga ternyata menjabat sebaga PLT Dirjen Pajak.
"Tidak tanggung-tanggung bukan hanya menjadi Komisaris Utama Jasa Raharja, salah satu Bank milik pemerintahpun, Bank BTN, di duduki Mardiasmo sebagai Komisaris Utama," kata Wiko di Jakarta, Sabtu (20/12).
Wiko mengaku sudah lama memonitor jejak rakam Mardiasmo. Pada era pemerintahan SBY-Boeodiono misalnya, kata dia, Mardiasmo menjadi Dirjen Perimbangan Keuangan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menurut dia, masalah rangkap jabatan Mardiasmo ini terus menjadi polemik yang tak berkesudahan. Sebab, kata dia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sendiri pernah mempermasalahkan masalah rangkap jabatan ini karena di sana ada kemungkinan terjadi konflik kepentingan.
"Publik juga menyimak apa yang sedang di garap Wamenkeu sebagai ketua tim pansel yang telah meloloskan 11 calon dirjen pajak. Dari daftar nama-nama tersebut ternyata ada memiliki rekening gendut, walau tidak semua dari para calon memiliki rekening gendut. Juga ada yang mengherankan terkait proses lelang jabatan ini, mulai dari peserta yang tiba tiba ada "peserta susulan" peserta susulan untuk tes kesehatan, peserta yang saat pembuatan makalah menggunakan tulisan tangan dan di loloskan, nama nama yang sudah bocor duluan ke masyarakat," katanya.
Namun demikian, kata Wiko masalah tersebut ternyata tidak membuat tim pansel segera mengakhiri polemik yang terjadi di tubuh DJP. Dia mengatakan mestinya Mardiasmo menjelaskan tentang aturan yang berubah-ubah tersebut. Misalnya, kata dia, jika ada kandidat calon yang menggunakan tulisan tangan hal itu harus Mardiasmo jelaskan.
"Lelang jabatan sudah terlanjur di buka, polemik sudah semakin saling menjatuhkan, masyarakat saat ini menunggu polemik ini berakhir, atau jangan sampai masyarakat menilai pansel sudah punya kepentingan, bahkan bisa jadi karena Dirjen Pajak ini menggiurkan sehingga pansel memiliki sekenario untuk membatalkan proses lelang dan bisa dengan leluasa menetapkan atau bahkan bisa jadi PLT DJP yang akan duduk jadi Dirjen Pajak, atau PLT punya cara lain, semua bisa terjadi" pungkasnya.
Wiko menambahkan harusnya pemerintah lebih fokus kepada penerimaan negara menjelang akhir tahun 2014 ini, dengan adanya polemik di lingkungan DJP, "janganlah gara-gara lelang jabatan" hasilnya tidak maksimal sehingga target tidak tercapai, yang di rugikan adalah pasti pemerintah," tutup Wiko.
