Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Anggota Komisi III DPR, Arteria Dahlan menegaskan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan bagian dari eksekutif.
Hal tersebut merupakan konsekuensi dari perubahan UU Nomor 30 Tahun 2002 menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.
UU KPK hasil revisi telah menempatkan KPK sebagai lembaga negara penegak hukum pembantu presiden di bidang korupsi. Menurut dia, salah satu tujuan DPR dan pemerintah melakukan revisi UU KPK agar memberikan kepastian terkait status KPK.
Baca Juga:
Praktisi Hukum Sarankan Presiden Jokowi Segera Buka Nama-Nama Dewan Pengawas KPK
"KPK ini alat negara, lembaga negara penegak hukum pembantu presiden di bidang korupsi. Jadi, tidak boleh mendikte presiden," tegas Arteria kepada wartawan yang dikutip, Kamis (12/12).
Menurut dia, kinerja KPK sekarang dengan payung hukum UU KPK lama belum memberikan harapan postitif bagi masyarakat dalam konteks penegakan hukum.
"UU KPK direvisi karena kita ingin pemberantasan korupsi lebih maksimal, lebih dipercaya, dan lebih tajam ke depannya," kata dia.
Arteria mengatakan, masyarakat juga sudah tidak tepat lagi untuk mempermasalahkan UU KPK yang ada. Pasalnya, seluruh Komisioner KPK yang baru menerima keberadaan UU tersebut.
"Kita ini semestinya tidak lagi membuat polemik, karena komisioner KPK yang baru tidak menolak UU KPK yang baru. Yang menolak itu pimpinan KPK yang lama," tutur politikus PDIP ini.
Sementara, Arteria berharap Dewan Pengawas KPK bisa segera bekerja mendukung penegakan hukum. "Mudah-mudahan ini semua bisa membantu pimpinan KPK. Dan membantu KPK dalam melakukan kerja-kerja penegakan hukum pada 21 Desember nanti, " ujar Arteria.
Dia melanjutkan, Presiden punya hak prerogatif terhadap pemilihan nama-nama Dewas KPK. "Mudah-mudahan publik bisa yakin dan kami dari DPR akan men-support apapun, baik KPK maupun pemerintah dalam giat pemberantasan korupsi," tambah Arteria.
Baca Juga:
Jelang Pelantikan Firli Bahuri, IPW Prediksi Sejumlah Pihak di KPK Mulai Ketakutan
Dewan Pengawas KPK yang terdiri dari lima orang merupakan struktur baru di KPK. Keberadaan dewan pengawas diatur dalam Undang-Undang KPK hasil revisi, yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.
Ketua dan anggota dewan pengawas dipilih oleh Presiden melalui panitia seleksi. Namun, untuk pembentukan dewan pengawas yang pertama kali ini, UU mengatur bahwa Presiden menunjuk langsung. (Knu)
