Jadi Kunci Pengamanan Pemilu 2024, Polri Diminta Petakan Potensi Konflik

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 29 September 2023
Jadi Kunci Pengamanan Pemilu 2024, Polri Diminta Petakan Potensi Konflik

Ilustrasi Pemilu 2024. ANTARA/Ilustrator/Kliwon

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Polri diharapkan jadi garda terdepan pengamanan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berharap, jajaran Polri aktif memetakan potensi konflik untuk menyukseskan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

Apalagi, peran aparat keamanan merupakan salah satu kunci menjaga situasi tetap aman dan stabil termasuk saat Pemilu 2024 .

“Dari kepolisian saya harapkan betul, tidak hanya bekerja responsif, tetapi bekerja proaktif untuk mendinginkan suasana dan membaca potensi konflik dengan tepat dan akurat,” ujar Tito kepada wartawan di Jakarta, (29/9).

Baca Juga:

Bawaslu akan MoU dengan TNI-Polri untuk Wujudkan Kepastian Hukum di Pemilu 2024

Tito menjelaskan, berdasarkan pengamatannya beberapa konflik yang muncul tidak langsung terjadi begitu saja, tetapi ada proses yang melatarbelakanginya.

Oleh karena itu, dibutuhkan prediksi melalui pemetaan potensi konflik yang lebih baik sehingga tidak meletup.

Tito pun berharap, pada Pemilu nanti intelijen di daerah maupun pusat betul-betul diperkuat. Terlebih, seluruh daerah menggelar pilkada dan membutuhkan pengamanan.

Kondisi ini membuat sistem backup pengamanan antarwilayah tak seperti saat pilkada berlangsung di sebagian daerah.

“Betul-betul dipetakan daerah itu yang mana yang aman, mana yang rawan, mana yang sangat rawan sekali, sehingga yang sangat rawan bisa menjadi tambah kekuatan di situ,” ujar Tito yang juga mantan Kapolri ini.

Baca Juga:

Aktivitas Medsos ASN Solo Dipantau Ketat Jelang Pemilu 2024

Tito kembali menegaskan, akurasi pemetaan kerawanan menjadi sangat penting untuk mendukung keberhasilan pilkada.

Dia tak ingin Polri baru bergerak setelah konflik terjadi.

Selain itu, perlu juga adanya penyebaran pasukan di wilayah tertentu berdasarkan tingkat kerawanannya, sehingga sigap bergerak dan tak menunggu pasukan bantuan dari pusat.

“Jadi kuncinya adalah sekali lagi masalah akurasi dan mohon dilakukan simulasi-simulasi untuk memperkuat sinergi antara TNI/Polri, Satpol PP, dan Satlinmas,” jelas Tito.

Tito meyakini bahwa Polri dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam mendukung Pemilu dan Pilkada 2024.

“Apalagi saat ini kepercayaan publik terhadap Polri makin lama kian meningkat, sehingga menjadi modal untuk mengamankan agenda yang berlangsung secara massal tersebut,” tutup purnawirawan jenderal Polri ini.

Sebelumnya, Polri mengerahkan 434.197 personel dalam Operasi Mantap Brata 2023-2024 dalam rangka pengamanan Pemilu Serentak 2024.

Operasi Mantap Brata 2023-2024 dipimpin Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Komjen Fadil Imran sebagai kepala operasi satgasus dan Dankor Brimob Komjen Anang Revandoko sebagai wakil kepala operasi Satgasus.

Pola Operasi Mantap Brata 2023-2024 mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif, dengan didukung kegiatan penegakan hukum, humas, dan bantuan operasi; sehingga terwujud situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif di seluruh wilayah Indonesia. (Knu)

Baca Juga:

Sanksi Berat Ancam ASN DKI yang Tak Netral di Pemilu 2024

#Polri #Pemilu 2024 #Pilpres 2024
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Polri Perketat Syarat Pengunduran Diri Anggota yang Terancam Dipecat tidak Hormat
Dengan perubahan tersebut, tindak pidana yang memiliki ancaman hukuman tepat lima tahun juga masuk cakupan ketentuan baru.
Dwi Astarini - Rabu, 18 November 2026
Polri Perketat Syarat Pengunduran Diri Anggota yang Terancam Dipecat tidak Hormat
Indonesia
Jelang Sidang Etik Listyo Sigit, Kapolri Terbitkan Perpol Baru soal Kode Etik Polri
Kapolri terbitkan Perpol Nomor 4 Tahun 2026 menjelang sidang etik Listyo Sigit. Aturan baru mengubah pangkat majelis dan memungkinkan sidang daring.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 18 November 2026
Jelang Sidang Etik Listyo Sigit, Kapolri Terbitkan Perpol Baru soal Kode Etik Polri
Indonesia
Kapolri Terbitkan Perpol Baru soal Sidang Etik, Pangkat Majelis Bisa Dua Tingkat di Bawah Pelanggar
Terdapat sembilan poin perubahan dan penambahan norma dalam perpol tersebut.
Dwi Astarini - Rabu, 18 November 2026
Kapolri Terbitkan Perpol Baru soal Sidang Etik, Pangkat Majelis Bisa Dua Tingkat di Bawah Pelanggar
Indonesia
Polri Dalami Dugaan Cip Nvidia Diselundupkan ke China lewat Indonesia
Dugaan penggunaan Indonesia sebagai jalur transit pengiriman cip AI Nvidia ke China sebelumnya mencuat setelah adanya laporan media internasional.
Dwi Astarini - Selasa, 17 November 2026
Polri Dalami Dugaan Cip Nvidia Diselundupkan ke China lewat Indonesia
Indonesia
Pengendali Teknis Penyadapan Presiden Prabowo belum Disidang, masih Sakit
Slamet masih menjalani perawatan intensif akibat penyakit yang dideritanya.
Dwi Astarini - Selasa, 17 November 2026
Pengendali Teknis Penyadapan Presiden Prabowo belum Disidang, masih Sakit
Indonesia
Kasus Penyadapan, Komjen Hendro Pandowo Pimpin Sidang Etik Irjen Eko Hadi Santoso
Sidang etik tersebut digelar di Gedung Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Dwi Astarini - Selasa, 17 November 2026
Kasus Penyadapan, Komjen Hendro Pandowo Pimpin Sidang Etik Irjen Eko Hadi Santoso
Berita Foto
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Kabaintelkam Polri Komjen Pol. Dedy Kusuma Bakti (kiri) menyampaikan paparan dalam RDP dengan Komisi III DPR di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Didik Setiawan - Senin, 16 November 2026
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Indonesia
Knalpot Brong dan Balap Liar Jadi Target Operasi Polisi Jelang Operasi Nataru 2027
Pemetaan dilakukan sejak pelaksanaan Operasi Zebra 2026 yang berlangsung pada 16–29 November.
Dwi Astarini - Senin, 16 November 2026
Knalpot Brong dan Balap Liar Jadi Target Operasi Polisi Jelang Operasi Nataru 2027
Indonesia
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Laporan masyarakat penting untuk membantu kepolisian mengungkap praktik pemerasan dan premanisme yang menyasar para pencari kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Berita
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Kronologi kasus penyadapan Prabowo terungkap. Empat perwira tinggi Polri jadi tersangka, 28 saksi diperiksa, hingga muncul dugaan makar.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Bagikan