Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD memberikan penjelasan terkait isu Cawapres Ma'ruf Amin bakal diganti Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok jika berhasil memenangkan Pilpres 2019 bersama petahana Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Itu (Ma'ruf Amin mau diganti BTP) isu tidak benar dan hoaks. Sementara di kalangan masyarakat sudah banyak yang mempercayai kabar tersebut," kata Mahfud, di Stasiun Balapan, Solo, Jawa Tengah, Rabu (20/2).
Mahfud menegaskan sesuai Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), Ahok tidak mungkin bisa menggantikan posisi Ma'ruf Amin. Menurut dia, sesuai aturan UU MD3 selama 60 hari sebelum Pemilu, Paslon tidak boleh diganti. Sekarang waktu pencoblosan sudah tinggal 59 hari.
"Jadi tidak mungkin Ma'ruf Amin digantikan Ahok. Saya melihat bagi yang paham mengenai aturan, tentunya tidak akan mempercayainya itu," kata pakar hukum tata negera itu.
Paslon capres dan cawapres yang mundur atau diganti, lanjut dia, terkenai denda Rp50 miliar dan hukuman lima tahun penjara. Hal ini sesuai dengan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
"Parpol yang mencabut dukungannya ketuanya juga bisa dihukum enam tahun dan dengan Rp 100 miliar. Saya tegaskan sangat tidak mungkin ada perubahan capres-cawapres," kata dia.
Mahfud menambahkan pergantian presiden dan wakil presiden syaratnya sama. Tidak boleh menjadi napi atau diancam pidana lima tahun atau lebih. Sementara itu, BTP sudah pernah menjalani hukuman.
"Ada pihak tertentu yang masih mengembangkan isu itu untuk memanas-manasi orang. Tujuannya jelas untuk mendulang suara. Saya melalui kegiatan ini ingin meluruskan," tandas dia. (Ismail)
