Istri Ganjar Tegaskan KTP Sakti Sempurnakan Karut-marut PKH Era Jokowi


Sejumlah warga yang menerima PKH menunjukan kartunya di kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Kamis (17/11). (Foto: MP/Dery Ridwansah)
MerahPutih.com - Para ibu di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, mengakui banyaknya bantuan sosial (Bansos) pemerintah yang tak tepat sasaran. Sehingga memberi dukungan pada program KTP Satu Kartu Terpadu Indonesia (Sakti) yang digagas paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Hal itu terungkap dalam dialog interaktif antara para ibu dan Istri Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti, saat melakukan safari politik di Desa Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, Selasa (9/1).
Baca Juga:
Banyak Warga Penerima Dana PKH Keluhkan Potongan untuk Pendamping
Dialog interaktif itu berawal saat Atikoh menjelaskan soal pentingnya program KTP Sakti. Sebab dengan adanya program itu, tidak akan lagi namanya pemberian bantuan sosial (Bansos) yang tak tepat sasaran.
"Kenapa KTP Sakti itu penting? KTP ini kan sudah ada ya Bu. Nanti KTP Sakti ini diintegrasikan seluruh data yang ada," ujarnya.
Atikoh menjelaskan banyaknya keluhan dari masyarakat saat ini tentang pemberian bantuan dari pemerintah tak tepat sasarannya akibat ketidaksinkronan data dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kalau sekarang mungkin PKH, ada yang dapat PKH? Ada yang PKH, tapi masih ada keluhan. Kok kita yang tidak mampu kok malah tidak dapet? Yang kaya malah dapet. Iya enggak Bu?” Kata Atikoh. “Betul,” jawab para ibu dengan semangat.

"Bansos juga seperti itu saya dengar. ‘Kok itu tetanggaku yang rumahnya besar, yang sudah kaya, malah dapet, saya tidak dapet'. Yang petani, 'aku bener-bener petani kecil malah enggak dapet, dia yang tanahnya banyak malah dapet'. Ya enggak?” tanya Atikoh kembali, yang kompak dijawab para ibu, “Betul.”
“Lah itu makanya. Dengan adanya KTP Sakti nantinya data-data penduduk akan terintegrasi. Nantinya warga yang berhak menerima bantuan hanya cukup satu kartu menggunakan KTP-nya. Dengan KTP Sakti, itu nanti cukup satu identitas tetapi sudah mengintegrasikan data yang ada. Tidak perlu banyak kartu. Kartu bansos ada sendiri, PKH ada sendiri, wah dompetnya tebal, pusing, ketinggalan satu enggak bisa mencairkan. Dompetnya bukan isi uang, tapi isinya kartu dan diskonan. Kartu member untuk bisa diskonan," papar Atikoh. (Pon)
Baca Juga:
Pemerintah Gelontorkan Rp 476 Triliun untuk Program Perlindungan Sosial di 2023
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Surat Suara Bekas Pemilu 2024 Laku Dijual Rp 210 Juta dalam Lelang Daring

DKPP akan Luncurkan IKEPP 24 Oktober 2024
Artis Jadi Ketua Tim Sukses Pilkada Hanya Buat Naikkan Popularitas

Suka Cita Rayakan Pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2024-2029

Puan Sebut Pemilu 2024 Harus Menjadi Koreksi

Puan Sesalkan Rakyat tidak Pernah Benar-Benar Berkuasa

Jamin Keselamatan Petugas Ad Hoc di Pilkada, Pemprov DKI Diminta Gandeng BPJS

Tak Setorkan LHKPN, 6.969 Caleg Terpilih Pemilu 2024 Berpotensi Gagal Dilantik

Caleg Terpilih Pemilu 2024 Belum Lapor LHKPN Terancam Batal Dilantik

KPU DKI Rekapitulasi Ulang Pileg DPRD di 233 TPS Cilincing
