Istri Ganjar Tegaskan KTP Sakti Sempurnakan Karut-marut PKH Era Jokowi

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Selasa, 09 Januari 2024
Istri Ganjar Tegaskan KTP Sakti Sempurnakan Karut-marut PKH Era Jokowi

Sejumlah warga yang menerima PKH menunjukan kartunya di kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Kamis (17/11). (Foto: MP/Dery Ridwansah)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Para ibu di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, mengakui banyaknya bantuan sosial (Bansos) pemerintah yang tak tepat sasaran. Sehingga memberi dukungan pada program KTP Satu Kartu Terpadu Indonesia (Sakti) yang digagas paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Hal itu terungkap dalam dialog interaktif antara para ibu dan Istri Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti, saat melakukan safari politik di Desa Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, Selasa (9/1).

Baca Juga:

Banyak Warga Penerima Dana PKH Keluhkan Potongan untuk Pendamping

Dialog interaktif itu berawal saat Atikoh menjelaskan soal pentingnya program KTP Sakti. Sebab dengan adanya program itu, tidak akan lagi namanya pemberian bantuan sosial (Bansos) yang tak tepat sasaran.

"Kenapa KTP Sakti itu penting? KTP ini kan sudah ada ya Bu. Nanti KTP Sakti ini diintegrasikan seluruh data yang ada," ujarnya.

Atikoh menjelaskan banyaknya keluhan dari masyarakat saat ini tentang pemberian bantuan dari pemerintah tak tepat sasarannya akibat ketidaksinkronan data dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kalau sekarang mungkin PKH, ada yang dapat PKH? Ada yang PKH, tapi masih ada keluhan. Kok kita yang tidak mampu kok malah tidak dapet? Yang kaya malah dapet. Iya enggak Bu?” Kata Atikoh. “Betul,” jawab para ibu dengan semangat.

Istri Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti (hijab putih), berforot dengan para ibu saat melakukan safari politik di Desa Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, Selasa (9/1). (MP/Ponco)

"Bansos juga seperti itu saya dengar. ‘Kok itu tetanggaku yang rumahnya besar, yang sudah kaya, malah dapet, saya tidak dapet'. Yang petani, 'aku bener-bener petani kecil malah enggak dapet, dia yang tanahnya banyak malah dapet'. Ya enggak?” tanya Atikoh kembali, yang kompak dijawab para ibu, “Betul.”

“Lah itu makanya. Dengan adanya KTP Sakti nantinya data-data penduduk akan terintegrasi. Nantinya warga yang berhak menerima bantuan hanya cukup satu kartu menggunakan KTP-nya. Dengan KTP Sakti, itu nanti cukup satu identitas tetapi sudah mengintegrasikan data yang ada. Tidak perlu banyak kartu. Kartu bansos ada sendiri, PKH ada sendiri, wah dompetnya tebal, pusing, ketinggalan satu enggak bisa mencairkan. Dompetnya bukan isi uang, tapi isinya kartu dan diskonan. Kartu member untuk bisa diskonan," papar Atikoh. (Pon)

Baca Juga:

Pemerintah Gelontorkan Rp 476 Triliun untuk Program Perlindungan Sosial di 2023

#Pemilu 2024
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Surat Suara Bekas Pemilu 2024 Laku Dijual Rp 210 Juta dalam Lelang Daring
Seluruh hasil lelang surat suara bekas itu akan disetor ke Kas Negara.
Wisnu Cipto - Senin, 24 Maret 2025
Surat Suara Bekas Pemilu 2024 Laku Dijual Rp 210 Juta dalam Lelang Daring
Indonesia
DKPP akan Luncurkan IKEPP 24 Oktober 2024
IKEPP adalah instrumen pengukuran untuk memetakan secara kuantitatif dan kualitatif kepatuhan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).
Dwi Astarini - Rabu, 09 Oktober 2024
DKPP akan Luncurkan IKEPP 24 Oktober 2024
Indonesia
Artis Jadi Ketua Tim Sukses Pilkada Hanya Buat Naikkan Popularitas
Para artis yang menjadi ketua timses sebaiknya harus mengerti harapan dan cita-cita masyarakat daerah tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 13 September 2024
Artis Jadi Ketua Tim Sukses Pilkada Hanya Buat Naikkan Popularitas
Berita Foto
Suka Cita Rayakan Pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2024-2029
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Nasdem Fatimah Tania Nadira Alatas berfoto bersama keluarga usai mengikuti Rapat Paripurna pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta masa jabatan 2024-2029 di Gedung DPRD Jakarta, Senin (26/8/2024).
Didik Setiawan - Senin, 26 Agustus 2024
Suka Cita Rayakan Pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2024-2029
Indonesia
Puan Sebut Pemilu 2024 Harus Menjadi Koreksi
"Rakyat tidak dapat disalahkan atas pilihannya, apa pun yang mendasari pertimbangannya," urai Puan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 16 Agustus 2024
 Puan Sebut Pemilu 2024 Harus Menjadi Koreksi
Indonesia
Puan Sesalkan Rakyat tidak Pernah Benar-Benar Berkuasa
Konstitusi Indonesia telah meletakkan prinsip dasar berdemokrasi yaitu bahwa kedaulatan harusnya berada di tangan rakyat.
Wisnu Cipto - Jumat, 16 Agustus 2024
Puan Sesalkan Rakyat tidak Pernah Benar-Benar Berkuasa
Indonesia
Jamin Keselamatan Petugas Ad Hoc di Pilkada, Pemprov DKI Diminta Gandeng BPJS
Mereka perlu diberikan jaminan keselamatan kerja berupa dana santunan kematian hingga beasiswa untuk dua orang anak.
Dwi Astarini - Jumat, 26 Juli 2024
Jamin Keselamatan Petugas Ad Hoc di Pilkada, Pemprov DKI Diminta Gandeng BPJS
Indonesia
Tak Setorkan LHKPN, 6.969 Caleg Terpilih Pemilu 2024 Berpotensi Gagal Dilantik
Batas waktu untuk caleg terpilih melaporkan harta kekayaannya 21 hari sebelum pelantikan pada 1 Oktober 2024.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 Juli 2024
Tak Setorkan LHKPN, 6.969 Caleg Terpilih Pemilu 2024 Berpotensi Gagal Dilantik
Indonesia
Caleg Terpilih Pemilu 2024 Belum Lapor LHKPN Terancam Batal Dilantik
Tanda terima pelaporan harta kekayaan wajib disampaikan caleg terpilih kepada KPU di masing-masing jajaran paling lambat 21 hari sebelum pelantikan.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 Juli 2024
Caleg Terpilih Pemilu 2024 Belum Lapor LHKPN Terancam Batal Dilantik
Indonesia
KPU DKI Rekapitulasi Ulang Pileg DPRD di 233 TPS Cilincing
Rekapitulasi suara ulang jenis perolehan suara Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi DKI Jakarta.
Dwi Astarini - Senin, 01 Juli 2024
KPU DKI Rekapitulasi Ulang Pileg DPRD di 233 TPS Cilincing
Bagikan